Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Isu SK Tunjangan DPRD yang legalitasnya dipertanyakan karena dianggap muncul tanpa Perbup, dijawab oleh Kabag Hukum Setda Pemkab Kuningan, Mahardika Rahman SH MM. Ia menegaskan, anggapan SK Bupati tentang tunjangan dewan muncul tanpa dasar Perbup itu, adalah keliru. Hal itu didampaikan Mahardika, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Toni Kusumanto AP M … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Diskursus mengenai penggunaan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penetapan tunjangan DPRD perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara dan pengelolaan keuangan daerah, bukan semata dalam logika politis atau sensasional. Substansi persoalan ini berkaitan langsung dengan asas legalitas, yakni prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tepat, dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Di saat Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyoroti polemik air, muncul polemik yang bergulir soal SK (Surat Keputusan) tentang tunjangan DPRD yang dianggap keliru di tahun 2025. Dianggap keliru oleh sebagian pihak, karena tunjangan DPRD dianggap tidak berdasar pada Perbup, alias tidak ada Perbupnya. Ditanya hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten … Baca Selengkapnya