Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Penetapan besaran TPP (Tambahan Penghasilan PNS) di lingkup Pemkab Kuningan sangat mungkin menuai kontroversi di lingkup pejabat yang menduduki eselonering (dari esolon 2a hingga 4b). Penyebab munculnya kontroversi karena adanya rasa kurang adil dari kebijakan bupati tersebut. Selain dinilai adanya ‘kejomplangan’ yang sangat mencolok besaran TPP antara eselon 2a (sekda) dengan eselon … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup besar. Namun adanya TPP sesuai SK Bupati Nomor 910/KPTS/671-BPKAD/2018 itu mendapatan tanggapan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD). Menurut Kepala BPKAD Apang Suparman MSi yang didamping Kepala Bidang Anggaran dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Terbitnya SK Bupati No : 910/KPTS.671-BPKAD/2018 tentang besaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) di lingkup Pemkab Kuningan memicu gejolak. Sejumlah ASN mempertanyakan parameter penentuan besaran tersebut yang dinilai mereka tidak adil. “Masa staf di kantor kecamatan jomplang dengan staf di dinas atau di gedung putih. Rp1 juta dan Rp1,5 juta. Parameternya gimana? Ini … Baca Selengkapnya