T Umar Said

Relevansi dan Sinergitas Organisasi Kompakdesi di Kabupaten Kuningan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Organisasi KOMPAKDESI (Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia) didirikan pada tanggal 3 Agustus 2022 di Bandung. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat desa, serta memanfaatkan pengalaman dan pemikiran para purna bakti kepala desa. Organisasi Kompakdesi, pada dasarnya merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak terutama di tingkat desa. Sesuai … Baca Selengkapnya

Konflik Bukan Berarti DPC Apdesi Kuningan Telah Gagal

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sadar atau tidak, konflik atau kesalahpahaman dalam sebuah organisasi bisa terjadi dimana pun pada setiap situasi yang ada, suatu indikasi yang menunjukkan bahwa pada saat sistem komunikasi dan informasi tidak menemui sasarannya atau tidak berjalan, maka timbulah kesalahpahaman di antara dua pihak atau lebih didalam tubuh pengurus DPC Apdesi Kabupaten Kuningan. Dinamika … Baca Selengkapnya

Desa Butuh Pedoman Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa

oleh

KUNINGAN (MASS) – Desa yang masih lemah dalam aspek legal drafter (penulis undang-undang atau produk hukum desa) akan berdampak pada penyusunan produk hukum yang tidak optimal. Ini berarti produk hukum desa, seperti peraturan desa (Perdes) atau peraturan kepala desa (Perdes), dan Keputusan Kepala Desa mungkin tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak jelas, atau … Baca Selengkapnya

Aksi Damai 5 Mei di Depan Gedung DPRD Harus Paham Substansi Perjuangan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Aksi damai sebenarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memprotes/mengusulkan suatu keputusan atau kebijakan pemerintah yang dirasakan bertentangan dengan sistem atau tata cara penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sesuai dengan namanya, maka aksi damai tentunya dilakukan dengan cara-cara tanpa kekerasan dan selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tentunya hukum dalam hal … Baca Selengkapnya

Kewenangan Camat terhadap Desa

oleh

KUNINGAN (MASS) – Satu hal yang perlu kita cermati bahwa UU Desa tidak memberikan legitimasi kewenangan kepada camat terhadap desa selaku atasan Kuwu. Padahal fakta menunjukan bahwa pemerintahan desa sangat membutuhkan pembinaan langsung dari kecamatan, karena potret pemerintahan desa kita masih diwarnai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Desa menghadapi masalah keterbatasan kapasitas aparatur, keterbatasan sarana … Baca Selengkapnya

Evaluasi Debat Publik yang Diselenggarakan KPU Kuningan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setelah menyaksikan langsung Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan KPU Kab. Kuningan pada Hari Minggu tanggal 3 Nopember 2024 di Hotel Horison Tirtasanita Sangkanurip Cigandamekar. Dalam debat tersebut terdapat 5 panelis dari luar daerah kab. Kuningan yang ditunjuk oleh KPUD Kuningan untuk mengajukan pertanyaan kepada tiga kandidat calon bupati … Baca Selengkapnya

Desa Menanti Bupati dan Wakil Bupati yang Visioner

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemilihan Bupati Kuningan selalu menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat desa untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang visioner. Berdasarkan PKPU no. 2 tahun 2024, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. Harapannya agar desa memiliki pemimpin yang visioner dan mampu membawa perubahan positif bagi … Baca Selengkapnya

Bawaslu Kuningan Perlu Sarjana Hukum

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan jadi sorotan banyak pihak pasca ketuanya, Firman, dilaporkan ke DKPP imbas pernyataan yang diakuinya mengutip Kemendagri, perihal PJ Kepala Daerah yang satusnya ASN harus mundur 40 sebelum pencalonan Pilkada, baru-baru ini, Firman dilaporkan karena dianggap keliru menjelaskan intruksi tersebut. Purnabakti Kuwu Desa Kertaungaran Kecamatan Sindangagung T Umar Said, angkat … Baca Selengkapnya

Pijakan Legalitas Kewenangan Desa

oleh

KUNINGAN (Mass) – Pemerintah desa sekarang ini sedang menjadi primadona. Banyak pihak yang dulunya skeptis melihat desa, kini mulai melirik desa dengan cara pandangnya masing-masing. Tapi pada umumnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimaknai hanya sebatas soal Dana Desa (DD), tanpa melihat lebih jauh unsur-unsur lain yang justru lebih krusial. Begitu banyak pihak … Baca Selengkapnya