Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – “Setoran” dana Pilkades yang sampai saat ini masih diperbincangkan, memantik seorang Pengamat Desa, Asep Hikmatun Nugraha SH, untuk bersuara. Dia menegaskan, mestinya biaya penyelenggaraan pilkades itu dianggarkan seluruhnya oleh APBD. “Bukannya malah narik dari desa. Kok kayak gak ikhlas begitu. Sudah ngasih bantuan Rp15 juta, dipinta lagi separonya,” ketus Asep kepada kuninganmass.com, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Guna menepis anggapan negatif terkait dana pilkades, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kuningan, Deniawan didampingi Kabid Pemberdayaan Desa, Ahmad Faruk, memberikan penjelasan. “Anggaran pilkades dalam APBD tahun 2019 tercantum 500 juta. Agar dipahami bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pilkades apalagi hanya jika dianggap hanya untuk membiayai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – “Setoran” dana pilkades dari panitia tingkat desa ke kecamatan dan kabupaten senilai Rp6 juta, menuai respon dari Inspektorat Kuningan. Andi Juhandi selaku Plt Inspektur menyinggung soal Keputusan Bupati tentang satuan harga penyelenggaraan pilkades. “Bahwa pembiayaan pilkades bersumber dari APBDes dan APBD, sedangkan regulasi rencana pembiayaan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang satuan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Honorarium fasilitator kabupaten termasuk pengamanan, ternyata sudah dianggarkan oleh APBD. Kendati demikian, desa-desa yang melaksanakan pilkades serentak masih dibebankan biaya jutaan rupiah. Dari dokumen APBD perubahan 2019 yang diperoleh kuninganmass.com di gedung dewan, dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pilkades serentak senilai Rp500 juta. Alokasi tersebut masuk pos Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. … Baca Selengkapnya