KUNINGAN (MASS) – Honorarium fasilitator kabupaten termasuk pengamanan, ternyata sudah dianggarkan oleh APBD. Kendati demikian, desa-desa yang melaksanakan pilkades serentak masih dibebankan biaya jutaan rupiah.
Dari dokumen APBD perubahan 2019 yang diperoleh kuninganmass.com di gedung dewan, dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pilkades serentak senilai Rp500 juta. Alokasi tersebut masuk pos Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Di pos lain terdapat pula bantuan penyelenggaraan pilkades serentak sebesar Rp3,3 miliar. Angka ini mengacu kepada perda dimana tiap desa yang menggelar pilkades masing-masing menerima Rp15 juta.
Sementara itu, pilkades yang baru saja digelar dihebohkan oleh adanya “setoran” senilai Rp 6 juta tiap desa dengan dasar hukum SK Bupati. Alokasinya untuk fasilitator kecamatan Rp3 juta, kabupaten Rp1 juta, dan selebihnya untuk pengamanan.
Menurut salah seorang panitia pilkades tingkat desa, dana yang disebut “setoran” itu berdasarkan kesepakatan bersama. Penarikannya oleh pihak kecamatan. Jika tiap desa Rp6 juta, dikalikan 203 desa menjadi Rp1,2 miliar.
Ini juga dibenarkan panitia pilkades di desa lainnya. Hanya saja muncul keluhan tekor dana akibat “setoran” tersebut. Para narasumber meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Terpisah, salah seorang anggota DPRD Kuningan, Dede Sembada sempat dipintai tanggapannya. “Kalau kaitan dengan biaya operasional untuk panitia kabupaten, termasuk fasilitator kecamatan, tentu dianggarkan APBD. Itu diluar bantuan Rp15 juta per desa karena langsung transfer,” ungkapnya.
Adapun alasan menarik lagi dari desa, politisi PDIP ini mengaku baru mengetahuinya. “Dalam satu kebijakan itu, pasti ada yang istilahnya bias. Nah ini yang kita perlu kita tindaklanjuti. Temuan-temuan ini. Cuma persoalannya komisi (alat kelengkapan dewan) belum terbentuk. Kan fungsi pengawasan ada di komisi,” kata Desem.
Anggota dewan lainnya, H Purnama ikut menambahkan pernyataan Desem. Sebagai mantan kapolsek, dirinya menyikapi informasi tersebut sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti. Karena sepengetahuannya, semua biaya telah dianggarkan APBD.
“Untuk panitia kabupaten, kecamatan, dan juga keamanan, itu dianggarkan oleh APBD. Contoh khusus pengamanan, misal ada dana Rp10 juta, 60% polisi, 20% satpol PP kecamatan dan 20% lagi koramil. Sudah gak ganggu lagi itu (APBDes, red),” tandas Purnama yang juga politisi PDIP. (deden)
