Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan PILKADA

KUNINGAN (MASS) – Gubernur, Bupati, dan Walikota masing–masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945), bahwa atas dasar Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 itu lahir UU bidang politik, yaitu UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas … Baca Selengkapnya

Kawal Putusan MK, Mahasiswa Kuningan Geruduk Gedung DPRD

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah massa gabungan mahasiswa Kuningan, mulai dari UM Kuningan, STISHK, Unisa, UBHI, Uniku serta ormawa seperti GMNI, IMM dan HMI menggelar unjuk rasa, Sabtu (24/8/2024) pagi. Unjuk rasa dilakukan gabungan mahasiswa Kuningan dengan menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Aksi sempat memanas dan terjadi dorong-dorongan. Para pengunjuk rasa, ditemui oleh Ketua DPRD Nuzul … Baca Selengkapnya

Ujang Menilai Putusan MK Tidak Ideal, PKB Tak Akan Aji Mumpung

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih bereaksi terhadap putusan MK yang menurunkan batasan syarat pencalonan. Menurutnya keputusan tersebut tidak ideal dari sisi waktu. Pasalnya, jadwal pendaftaran ke KPU tinggal beberapa hari saja. “Bagi PKB, kami memandang bahwa keputusan MK tidak ideal dari sisi waktu. Karena proses menuju pendaftaran tinggal beberapa hari … Baca Selengkapnya

Delapan Orang Hakim Yang Mulia di Sidang PHPU MK 2024 Tercatat dalam Lembaran Sejarah Bangsa Indonesia

Bismillah Delapan Orang Hakim Yang Mulia di Sidang PHPU MK 2024 Tercatat dalam Lembaran Sejarah Bangsa Indonesia KUNINGAN (MASS) – BAHWA di pasal 45 Undang Undang Mahkamah Konstitusi (MK) Ayat 8 dikatakan: Jika dalam hal suara terbanyak tidak bisa diambil keputusan, misalnya suara hakim 4 orang mengabulkan permohonan Tim Hukum 01 dan 03, kemudian 4 … Baca Selengkapnya

Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi

KUNINGAN (MASS) – Ketukan palu hakim MK akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan demokrasi atau menjadi fajar keadilan. OlehMEGAWATI SOEKARNOPUTRI Rakyat Indonesia sedang menunggu dan akan mencatatkan dalam sejarah bangsa, apakah hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani dan sikap kenegarawanan, ataukah membiarkan praktik elektoral penuh … Baca Selengkapnya

Manifesto Presidium Indonesia

KUNINGAN (MASS) – Bahwa secara empirik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia saat ini telah merajalela. lndeks korupsi yang anjlok hingga mendapat skor 34 adalah realitas yang tidak bisa dibantah. Praktek jahat ini sungguh telah merugikan masa depan rakyat Indonesia karena telah membuat negara mengalami kerugian ratusan triliun rupiah, ini sama dengan membunuh jutaan … Baca Selengkapnya

Sambut Pemilu Terbuka, Etik: Rakyat Bisa Tentukan Pilihan Terbaiknya

KUNINGAN (MASS) – PKS Kuningan menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Sistem Pemilu No 7 tahun 2017. “Ini kesempatan baik bagi masyarakat untuk memilih caleg nya secara terbuka dan membuat konstentansi secara fair,” ujar Hj Etik Widiati, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Sabtu (18/6/2023). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada MK yang … Baca Selengkapnya

Tak Perlu Khawatir Bacaleg Mundur Massal, Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

KUNINGAN (MASS) – Pemilu 2024 mendatang tetap digelar proporsional terbuka. Kepastian tersebut kini menjadi ketetapan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilu tetap menggunakan sitem proporsional daftar terbuka, dalam sidang yang digelar Kamis (15/6/2023) siang tadi. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, dikatakan bahwa MK menolak permohonan provisi dan menolak permohonan para pemohon untuk … Baca Selengkapnya

Kalau Pemilu Tertutup, Bacaleg Bakal Mundur Massal

KUNINGAN (MASS) – Soal sistem pemilu yang hendak diputuskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), Mantan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan periode 2003-2008 dan 2009-2013, Hamid SH MH, angkat bicara. “Mengenai Sistem Pemilu Proporsional terbuka atau tertutup, besar harapan publik MK dalam amar putusan proporsional terbuka,” ujar Hamid mengawali pernyataannya, Selasa (13/6/2023). Dijelaskan, Pemilihan Umum … Baca Selengkapnya

Pendukung Prabowo-Sandi Kecewa? Ini Kata Ketua Gerindra

KUNINGAN (MASS) – Atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ‘Menolak BPN Prabowo-Sandi selaku pemohon’ disinyalir menuai kekecewaan dari para pendukungnya di Kabupaten Kuningan. Dalam menyikapi hal itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, H Dede Ismail, yang juga ketua Badan Pemenangan di Kuningan meminta agar menghormati putusan MK. “Sebagai warga negara yang baik, kita harus hormati … Baca Selengkapnya