Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Dari total 37 puskesmas yang ada di Kuningan, 25 puskesmas tidak perlu setor ke kas daerah. Pasalnya, puluhan puskesmas tersebut sudah berstatus BLUD, kepanjangan dari Badan Layanan Umum Daerah. Penetapan status tersebut dimulai pekan kemarin (22/12/2021) setelah sebelumnya dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Penilai yang diketuai Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Bagi penderita darah tinggi (hipertensi), diabetes, atau penyakit tidak menular lainnya, mulai sekarang bisa mendapatkan pelayanan deteksi dini. Pemkab Kuningan telah melaunching Sipandu Petir (Sistim Pelayanan Terpadu Tidak Menular). Sistim ini merupakan sebuah terobosan dari Dinas Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular. Aplikasinya mudah diakses oleh … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Disamping Covid-19, terdapat penyakit lain yang membahayakan yaitu TBC (Tuberculosis). Pada 2021 ini di Kuningan kasusnya mencapai ribuan. Data ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr Hj Susi Lusiyanti MM. “Perkiraan kasus TBC sensitive obat (TBC.SO) di Kuningan tahun 2021 sebesar 2.504 kasus dan baru ditemukan sebesar 1.003 kasus (40%). Sedangkan untuk … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Evaluasi terhadap pelayanan puskesmas di Kuningan terus dilakukan. Kali ini, seluruh puskesmas di kota kuda ini tengah berproses dalam rangka re-akreditasi meski sempat terhambat pandemi. Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr Hj Susi Lusiyanti MM menganggap penting proses evaluasi tersebut sebagai bagian dari intervensi mutu pelayanan puskesmas. Paling tidak, ada 3 hal yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dalam upaya menekan angka stunting di Kuningan, Dinas Kesehatan melibatkan sektor swasta. Bertempat di Panggung Budaya Resort Prima Sangkanhurip, Rabu (13/10/2021), digelar pertemuan sekaligus penandatanganan MoU antara SKPD/SOPD, organisasi, dan sector swasta dengan Desa/Kelurahan lokus stunting. Bupati H Acep Purnama MH hadir dalam acara tersebut, disamping Asda I, kepala Dinkes, Diskominfo, TP … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Meski setiap penyelenggara negara wajib memberikan laporan harta kekayaannya, termasuk PNS, ternyata tidak semua dapat dilihat dalam laporan. Setidaknya, dari penelusuran kuninganmass.com pada Minggu (21/2/2021) siang di laman resmi e-lkhpn KPK, masih ada eselon 2 di Kabupaten Kuningan yang datanya belum tersedia. Dari sejumlah pejabat eselon 2 yang berjumlah 35 (satu diantarany … Baca Selengkapnya