Sistem Pemilihan Tertutup Itu Tidak Fair

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPD Golkar Kuningan Asep Setia Mulyana nampak menunjukkan kekhawatiranya soal wacana sistem pemilihan tertutup untuk aggota legislative. Hal itu, diutarakan Asep Armala, sapaan akrab Ketua Golkar Kuningan, disela-sela kegiatan penggemblengan kader bakal calon legislative (Bacaleg), Minggu (19/2/2023) siang ini. “Itulah terus terang saya takut klo pemilihan tertutup. Saya pribadi khawatir sistem … Baca Selengkapnya

Siap Rebut Kursi Kekuasaan, 100 Bacaleg Golkar Digembleng

KUNINGAN (MASS) – Hari ini, Minggu (19/2/2023), 100 bakal calon legislative (Bacaleg) Golkar Kuningan nampak mengikuti penggemblengan yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Kuningan. Penggemblengan itu, dilakukan sebagai salah satu pendidikan politik untuk para bacaleg. Para kader, diberikan pembekalan, pemahaman dan pengetahuan soal visi misi dan doktrin partai. Ketua DPD Partai Golkar Kuningan Asep Setia Mulyana, … Baca Selengkapnya

Akhirnya 5 Fraksi Setuju Pansus Gagal Bayar

KUNINGAN (MASS) – Fraksi demi fraksi menyampaikan pandangannya soal pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/2/2023) sore ini. Setidaknya, dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kuningan, 5 diantaranya masih “keukeuh” meminta pembentukan Pansus. Namun 2 fraksi, meminta Pansus ditunda dan menunggu progres sampai April 2023 nanti. Sementara, 1 … Baca Selengkapnya

Kalau Jadi, Pemda Bakal Pinjam 60 Milyar

KUNINGAN (MASS) – Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si mengatakan, kalau jadi, rencana pinjaman daerah itu akan mencapai 60 Milyar. Hal itu diterangkan Sekda, saat diwawancara Senin (13/2/2023) kemarin di gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Meski membenarkan ada rencana pinjaman, Sekda meluruskan bahwa tujuannya bukanlah untuk menutup hutang gagal bayar proyek … Baca Selengkapnya

Apakah Pinjaman Daerah Pakai Agunan? Ini Kata Ketua DPRD

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE menyebut pihaknya sudah mendapat pemberitahuan soal pinjaman daerah jangka pendek. Pinjaman itu, diberitahukan Pemda ke DPRD sebagai salah satu solusi soal Gagal Bayar TA 2022, selain solusi lain berupa rasionalisasi program. Sebelumnya, Zul, sapaan akrab Ketua DPRD, mengatakan bahwa pinjaman jangka pendek memang tidak perlu … Baca Selengkapnya

Siap Bayar Hutang, Pemkab Kuningan Ajukan Pinjaman

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melayangkan ajuan pinjaman daerah untuk penyelesaian hutang “Gagal Bayar Pemda TA 2023”.  Pinjaman daerah yang diajukan, merupakan hutang jangka pendek.  Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, saat menerima audiensi mahasiswa yang tergabung “Aliansi Mahasiswa Kuningan Punya Ruang”, Senin (13/2/2022) pagi ini. “Kami menerima surat untuk pinjaman … Baca Selengkapnya

Pansus Gagal Bayar Makin Dekat, Pimpinan DPRD Sepakati Banmus

KUNINGAN (MASS) – Pasca Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (10/2/2023) pagi, diperoleh kesepakatan bakaldiagendakan Banmus (Badan Musyawarah). Hal itu diutarakan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE (F-PDIP) pasca Rapim di hadapan para wartawan. Rapim sendiri, digelar di ruang Ketua DPRD dengan diikuti seluruh unsur pimpinan. Selain Nuzul, hadir H Dede Ismail (F-Gerindra), Hj Kokom … Baca Selengkapnya

Ketua DPRD Minta Aparat Usut Provokator ASN Mogok Kerja

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE meminta aparat penegah hukum mengusut siapa yang memprovokasi ASN untuk mogok kerja. Hal itu, disampaikannya merespon adanya selebaran/pamflet yang mengajak para ASN dari berbagai profesi, untuk mogok kerja, sebagai bentuk menuntut hak tunjangan yang tidak kunjung turun beberapa bulan belakangan. “Saya sesalkan selebaran tidak bertanggung … Baca Selengkapnya

Pansus Gagal Bayar Dinilai Tidak Tepat

KUNINGAN (MASS) – Pentolan LSM Geram, Rudi Idham Malik menilai pernyataan sikap 5 fraksi yang mendukung pembentukan Pansus soal “Gagal/Tinda Bayar” APBD TA 2023, tidak tepat. Rudi mengutarakan hal tersebut pada Senin (6/2/2023) malam tadi, pasca adanya pernyataan sikap 5 fraksi DPRD Kabupaten Kuningan. “Hemat saya, itu kan deklarasi persetujuan melakukan pansus pembentukan gagal bayar. … Baca Selengkapnya

5 Fraksi Desak Bentuk Pansus Gagal Bayar, Hutang Pemda Capai 300 Milyar?

KUNINGAN (MASS) – Lima (5) fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mendesak pembentukan Pansus perihal gagal/tunda bayar Pemda APBD TA 2022. Pendesakan pansus tersebut, dilakukan kelima fraksi dengan pernyataan sikap terbuka yang disampaikan ketua/wakil fraksi masing-masing, Senin (6/2/2023) siang ini di Press Room Gedung Dewan. Kelima fraksi itu adalah F-Golkar, F-Gerindra, F-Demokrat, F-PKS dan F-PPP. Kelimanya, merupakan … Baca Selengkapnya