Abdul Haris

Sebut TGR Disdik Masuk Pidana Hingga Bantah Bisa Cicil Dua Tahun, Abdul Haris: Manipulatif….

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengamat pemerintahan dan kebijakan public, sekaligus praktisi hukum Kuningan, Abdul Haris meragukan klaim yang sempat dilontarkan Sekretaris Daerah dan Kepala Disdikbud Kuningan perihal angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang direkomendasikan BPK RI. Pasalnya, saat awal diisukan TGR dari rekomendasi BPK mencapai Rp 8,6 Milliar, tapi belakangan dibantah Sekda dan Disdikbud, angkanya hanya … Baca Selengkapnya

Pikirin Jalan Rusak dan Krisis Air Donk, Jangan Mikirin Open Bidding Sekda

oleh

KUNINGAN (MASS) – Jika betul akan melaksanakan Open Bidding Sekda, kebijakan Pj Bupati Kuningan Dr HR Iip Hidajat dinilai tidak subtansial terhadap kemakmuran rakyat. Sebagai pejabat yang hanya setahun, seharusnya seorang pj memikirkan bagaimana agar masyarakat Kuningan bahagia. “Jangan lagi-lagi kita mendengar adanya kasus gandir. Banyaknya jalan rusak yang membuat warga patungan untuk memperbaikinya seperti … Baca Selengkapnya

Penajaman Surat Edaran KASN No 6 Tahun 2023, Sekda Harus Cuti

oleh

KUNINGAN (MASS) – Hasil PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Unum) pemilihan Presiden tanggal 22 April 2024 walaupun diwarnai dengan disenting opinion diantara Hakim Mahkamah Konstitusi akan tetapi menghasilkan sebuah Harapan bagi tetap terjaganya nilai etik dan integritas penyelenggaraan Pesta demokrasi kedepanya terutama. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilgub dan Pilbup/pilwalkot. Adapun salah satu harapan bagi terjaganya … Baca Selengkapnya

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bermedia Sosial

oleh

KUNINGAN (MASS) – Di era industri 4.0 sekarang ini laju perkembangan teknologi terutama teknologi informasi tumbuh dengan begitu pesat. Saat ini komputer dan gadget sudah sangat mudah ditemui dan hampir semua orang memilikinya. Hal ini karena hampir semua pekerjaan sudah terintegrasi dengan komputer dan gadget . Mulai dari bisnis sampai pendidikan semuanya sudah menyatu dengan … Baca Selengkapnya

Kalau Anggota Dewan Terlibat Pengadaan Sembako, Melanggar UU

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kabar dugaan keterlibatan anggota DPRD Kuningan dalam pengadaan sembako bantuan Pemkab Kuningan jadi sorotan beberapa pihak. Salah satunya menyayangkan, jika itu terjadi maka ada sebuah pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Salah seorang Pemerhati Kebijakan sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Haris SH mencoba memaparkan UU yang melarang anggota dewan terlibat proyek pemerintah. Salah satunya … Baca Selengkapnya

Pilihlah Calon Sekda yang Paling Mengerti Pemerintahan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dari tiga kandidat sekda hasil seleksi timsel, Dr Deni Hamdani dinilai paling mengerti pemerintahan. Sebab disamping jebolan STPDN, Deni juga pernah menduduki jabatan camat di kecamatan tipe A. Penilaian ini disampaikan seorang Pemerhati sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Haris SH, Selasa (2/10/2018). “Kami masyarakat Kuningan hanya sekadar memberikan masukan bahwa sekda ini jabatan … Baca Selengkapnya

Bupati Pray VS Praktisi Hukum Soal Hutang BPJS

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam suasana tenang, Plt Bupati Dede Sembada mau menjelaskan soal hutang BPJS yang mencapai sekitar Rp89 milyar. Kepada kuninganmass.com di rumdinnya baru-baru ini, ia menegaskan pemda mengakui hutang tersebut. “Pemda mengakui hutang tersebut tapi komitmen untuk menyelesaikan. Dalam menyelesaikannya tentu berdasarkan pada kemampuan keuangan yang ada,” kata Desem didampingi Kabag Humas Setda, … Baca Selengkapnya

Soal Adopsi Bayi Yang Dibuang, Tempuh Prosedur!!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bayi yang dibuang di Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Rabu (23/3/2018) lalu diminta agar diurus dengan benar. Sebagian warga berterima kasih kepada istri Plt Bupati, Ny Cucu Dede Sembada yang telah mau mengurusnya. Namun, seorang Praktisi Hukum, Abdul Haris SH meminta agar ke depannya tidak keterusan diambil hak asuhnya. Prosedur adopsi mesti ditempuh … Baca Selengkapnya

Billboard Edo Tak Bebas Pajak

oleh

KUNINGAN (Mass) – Penjelasan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapemda), Dr A Taufik Rohman soal iklan politik, terbantahkan. Ternyata Kuningan telah memiliki regulasi yang mengatur hal itu. Regulasinya, Perda 15/2010 tentang pajak daerah. Cantolan hukum dari perda tersebut yaitu UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “Pada pasal 22 disebutkan, dengan nama pajak reklame … Baca Selengkapnya