TGR Tidak Hapus Pidana, Kejari Didesak Punya Political Will soal Dugaan Korupsi Tunjangan Dewan, Praktisi Hukum: Jika Tidak, KPK Ambil Alih!
KUNINGAN (MASS) – Dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Kuningan memasuki babak penentuan. Pengamat kebijakan public sekaligus praktisi hukum, Abdul Haris SH menegaskan bahwa perkara tersebut adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), bukan sekedar salah administrasi. Karenanya, Abdul Haris SH mendesak agar Kejaksaan Negeri Kuningan untuk memiliki political will menindak dader (pelaku) … Baca Selengkapnya