KUNINGAN (MASS) – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kuningan mendorong Universitas Muhammadiyah Kuningan (UMK) untuk menerapkan sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan hasil bumi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai solusi inovatif bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga petani, dalam menghadapi kesulitan membayar UKT.
Ketua PC IMM Kuningan, Renis Amarulloh, menegaskan, hingga kini negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan sistem ekonomi yang berpihak kepada petani. Fluktuasi harga hasil pertanian, ketergantungan pada tengkulak, serta minimnya dukungan kebijakan menyebabkan petani kesulitan memperoleh pendapatan yang layak, sehingga berdampak pada kemampuan mereka membiayai pendidikan anak-anaknya.
“Kami melihat bahwa kebijakan ini ke depannya mampu menjadi solusi bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT karena kondisi ekonomi keluarga. Dengan sistem ini, hasil panen petani dapat menjadi alat tukar yang bernilai, sekaligus membantu mereka terhindar dari jeratan tengkulak,” ujarnya, Minggu (23/2/2024)
Kabupaten Kuningan sendiri dikenal sebagai daerah agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, harga komoditas pertanian yang tidak stabil, mahalnya biaya produksi, serta infrastruktur pertanian yang belum memadai membuat banyak keluarga petani terjebak dalam ketidakpastian ekonomi. Imbasnya, mahasiswa dari keluarga petani sering kali kesulitan membayar UKT secara tunai.
PC IMM Kuningan menilai sistem pembayaran UKT berbasis hasil bumi itu tidak hanya meringankan beban mahasiswa, tetapi juga berpotensi memperkuat ekosistem pertanian di Kuningan. Kampus bisa bertindak sebagai jembatan bagi inovasi pertanian, misalnya melalui riset dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
“Kebijakan ini bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bisa menjadi model ekonomi berbasis keadilan yang menginspirasi banyak pihak. Sudah saatnya kampus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya institusi yang menarik biaya dari mahasiswa,” tambah Renis.
Pihaknya berharap, UMK dapat mempertimbangkan usulan tersebut secara serius. Mereka juga mengajak berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya, untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Semoga dengan wacana ini, mahasiswa dari keluarga petani di Kuningan tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala oleh tekanan finansial, sekaligus mendorong sektor pertanian agar semakin berkembang dan mandiri,” harapnya. (argi)
