PP Gelar Pleno, Soroti Kebijakan Pemda

KUNINGAN (MASS) – Bertempat di Gedung KNPI Kuningan, Sabtu (28/9/2019) jam 13.00 jajaran Pengurus MPC berkumpul dalam rangka melaksanakan Pleno penetapan dan pengesahan Program Kerja masa bakti 2019-2023.

Sebanyak 16 Bidang silih berganti memaparkan Program Kerjanya, yang kemudian diakhiri dengan Pandangan Umum. Pada sesi inilah forum menjadi alot karena terjadi debat dan diskusi seputar program yang akan digulirkan.

Selain pengurus MPC, ketua dan wakil ketua pun turut memberikan pertanyaan. Karena semua program yang dgulirkan harus sesuai dengan arahan ketua MPC yakni Program tersebut harus bersifat operasional, berkesinambungan, efektif dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu ketua MPC PP Kabupaten Kuningan Harnida Darius SH dalam sambutan dan pengarahannya menyatakan bahwa Pengurus MPC Pemuda Pancasila saat ini, banyak dari kalangan anak muda.

Hal ini tentu menjadi potensi tersendiri dimana trend milenial saat ini sangat diperhitungkan. Sehingga harus mampu melahirkan ide ide dan gagasan yang visioner dan brilian.

Selain itu dalam sambutannya Rida juga menyinggung soal fenomena pemerintahan saat ini, dimana masih adanya beberapa kebijakan yang menurutnya harus menjadi perhatian serius diantaranya soal perizinan, RTRW dll. Sebagai contoh soal polemik kandang ayam di Desa Cikeleng yang dirinya mengaku berkunjung langsung ke desa tersebut.

“Kita bukan akan menjadi oposisi pemerintah namun Pemuda Pancasila harus hadir dalam rangka turut serta berkontribusi terhadap persoalan sosial, termasuk advokasi masyarakat jika dipandang perlu,” tutur Rida.

Dalam kesempatan itu Rida juga menyampaikan tentang struktur sayap MPC diantaranya, BP3, KOTI MAHATIDANA, dan BPPH sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MPC yang masing masing mempunyai peranan penting.

Pleno sendiri dihadiri oleh Ketua dan para wakil ketua dan seluruh pengurus MPC. Karena alotnya diskusi pleno baru berakhir jam 17.00 WIB. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com