KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan (F-PDIP) menyebut proyek pemerintah yang belum terbayar di Kabupaten Kuningan lebih pas disebut “tunda bayar” bukan gagal bayar.
Hal itu, disampaikannya pada kuninganmass.com, Rabu (3/1/2023) kemarin kala dikonfirmasi hal tersebut.
“Kalo saya cenderung bukan gagal bayar, tapi tunda bayar,” ujarnya.
Dijelaskan Desem, sapaan akrabnya, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD, hal itu memang dimungkinkan. Saat perencanaan ABPD ituc ada sisi pendapatan dan pembelanjaan.
“Sektor dari PAD, ada yang tidak terpenuhi sesuai target, akan berpengaruh pada sektor belanja. Fenomena ini mungkin saja terjadi, sehingga dalam ketentuan Permendagri 27 Tahun 2021 penyusunan APBd tahun 2022 sekarang, (prediksi kurang bayar) itu disana ada,” terangnya sembari mencontohkan misal pihak ketiga sudah menyelesaikan pekerjaan, dan berita acara sedangkan belum dibayar, akan dianggarkan pada tahun berikutnya
Bahkan, hal serupa juga tercantuk lagi dalan Permendagri 84 tahun 2022 saat penyusunan APBD 2023. Desem menyebut, disana ada klausul pihak ketiga sudah melaksanakan pekerjaan, tapi pembayarannya belum bisa dilakukan bisa dianggarkan di tahun anggaran berikutnya.
“Jadi apakah ini menyalahi regulasi? Tidak, karena disana diatur,” tuturnya.
Istilah gagal bayar, kata Desem justru seolah tidak akan dibayar. Padahal meski lewat tahun, Desem yakin akan dibayaw pada skema waktu Januari-Maret 2023.
“Ini terjadi di Pangandaran, Tasik, Bengkalis ada juga seperti itu. Cuman karena di Kuningan baru terjadi sekarang, jadi sesuatu yang (heboh),” imbuhnya.
Ditanya apakah hal ini akan berpengaruh pada predikat WTP (Wajar tanpa pengecualian) KPK, Desem menyebut tidak ada unsur kesana.
Politisi PDIP itu menyebut, faktor tunda bayar ini karena ada pendapatan yang tidak memenuhi target. Desem mencontohkan retribusi pemakaian aset daerah seperti pertokoan Siliwangi. Target 75 Milyar, realiasai (yang tercapai) hanya 14 Milyar.
Begitu juga dengan dana transfer dari pusat ataupun provinsi yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan. Desem, menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) migas saat membahas kurang bayar.
Menurut Desem, yang kurang bayar dari dana transfer itu, tetap akan turun ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dan DBH itu misalnya, tetap akan tersalurkan ke Kuningan. (eki/deden)
KUNINGAN (MASS) – Di tengah-tengah efesiensi anggaran masih adanya tunda bayar atau gagal bayar yang tak kunjung selesai, Kabupaten Kuningan justru dikejutkan dengan pembelian...
KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H Dwi Basyuni Lc, mengaku pihaknya sebagai legislative, sudah diberitahu oleh Bupati Kuningan soal wacana pinjaman...
KUNINGAN (MASS) – Polemik penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Panjunan yang beroperasi di wilayah Cinagara, Lebakwangi -Kuningan yang sempat mencuat kemarin, mengungkap bahwa sejumlah...
KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan secara resmi menyerahkan berkas PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKB,...
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencakan skema pinjaman ke Bank BJB untuk menyelesaikan gagal bayar pemerintah terutama ke pihak ketiga yang nilai hutangnya...
KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...
KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....
KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...
KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...
KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang...
KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir...
KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan...
KUNINGAN (MASS) – Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Ika Siti...
KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait...
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...
KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...
KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK)...
KUNINGAN (MASS) – Persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan, kembali disikapi oleh Ketua Distrik 020 Angkatan Muda Siliwangi...
KUNINGAN (MASS) – Pembangunan RM Mie Gacoan yang berada di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan depan SMAN 2 Kuningan, disidak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan...
KUNINGAN (MASS) – Retreat kepala daerah di Magelang selama sepekan, 21-28 Februari 2025, disambut positif oleh pimpinan tertinggi di wilayahnya masing-masing. Pun begitu dengan...
JAKARTA (MASS) – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggota...
KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan terus mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk bertindak tegas kepada salah satu anggotanya yang terlibat dugaan perselingkuhan. Desakan...
KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan baru saja menggelar Rapat Paripurna soal dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggotanya, Rabu (12/2/2025) siang di gedung...
KUNINGAN (MASS) – Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya menilai bahwa kinerja BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan tidak serius mengatasi permasalahan di lembaganya sendiri....
KUNINGAN (MASS) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan beserta Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan...
KUNINGAN (MASS) – Masjid Agung Syiarul Islam baru saja menggelar acara peringatan Isra Mi’raj 1446 H pada Rabu (22/1/2025) kemarin. Acara nampak dihadiri Pj...