“Masa Jabatan Ditangisi”

KUNINGAN (MASS) – Meski posisinya sebagai ketua DPRD Kuningan kelak belum pasti, Rana Suparman SSos tidak merasa terancam. Menurutnya, jadi lagi ataupun tidak merupakan sesuatu yang biasa dalam politik.

“Masa jabatan ditangisi. Yang harus ditangisi itu apabila kita tidak berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Tak ada makna. Baru bersedih hati,” tandasnya, Kamis (25/7/2019).

Kalau ada konstituen yang “menangisi”, menurut dia, itu manusiawi. Mungkin dirinya dianggap berkenan oleh mereka, namun tidak boleh larut.

Dikatakan, proses penentuan ketua dewan tersebut terdapat mekanisme yang diatur SK DPP. Tahapannya dari rapat pleno DPC yang diusulkan ke DPD dan DPP, kemudian turun rekomendasi dari DPP.

“Nanti dijaring berapa orang. Kalau tidak diusulkan, tergantung penilaian DPP. Bisa jadi yang tak ada jadi ada. Setelah jadi keputusan, harus diamankan mutlak oleh kader partai,” jelasnya.

DPP, lanjut Rana, punya rekam jejak seluruh kader partai. DPP pun punya otoritas untuk menilai kadernya. Baik itu konsistensinya, rekam jejaknya, kematangan ideologinya serta konsisten dalam pendampingan terhadap masyarakat konstituennya.

Adapun jumlah perolehan suara dipileg kemarin, menurut dia, tidak menjadi syarat. Begitu juga dari sisi strategis atau tidaknya jabatan distruktural partai, itu pun tidak menjadi syarat.

“Kalau sudah jadi keputusan partai, harus diamankan dan sukseskan. Gak bisa main-main. Dan itu akan tumbuh apabila paham terhadap ideologi partai. Saya sendiri, harus ini atau harus itu, saya legowo dan siap amankan,” tegasnya.

Bagaimana jika ternyata kader baru? Seperti yang ia jelaskan, rekam jejak yang bakal dinilai oleh DPP, sehingga harus berpengalaman. “Kalau baru satu kali, belum berpengalaman dong,” ujar Rana.

Variabel dari rekam jejak tersebut, meliputi kaderisasi, pemahaman ideologi, ketaatan pada partai, kedekatan dengan konstituen, kemampuan membangun jaringan eksternal, termasuk dengan kelompok agamawan dan penggiat budaya.

Selain itu, dari sisi keberpihakan kepada kaum marhaen, kaum kromo atau kaum mustadh’afin. Termasuk kebijakan yang dibuat saat pengabdian di lembaga pemerintah. Semuanya, kata dia, jadi variabel rekam jejak yang jadi bahan pertimbangan.

“Kalau orang baru, bisa jadi dari rekam jejak dikemasyarakatannya bagus. Intinya sih semua tak boleh berkecil hati. Semua berpeluang. Tapi harapan itu, kalau sudah jadi keputusan, harus berhenti. Semua harus tunduk, taat, loyal dan mengamankan keputusan partai,” pungkasnya. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com