Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

Penundaan Pemilu=Penghempitan Sirkulasi Demokrasi Negara

KUNINGAN (MASS) – Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946). Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen. Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia Pemilihan Indonesia, 1958).

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU Nomor 7 tahun 1953) yang disahkan pada 4 April 1953 menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemunggutan Suara berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Komisi Pemilihan Umum  (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde  Baru, LPU yang di bentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu kemudian direformasi menjadi  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun, pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggungjawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan, bukan dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu seperti pada Pemilu 1999.

Advertisement. Scroll to continue reading.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10/P/2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden AbdurrahmanWahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat,  dilantik tanggal 23 Oktober 2007. KPU keempat (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 34/P/2012 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan LSM dilantik tanggal 23 Oktober 2012. 

Pada Kamis, 2 Maret 2023 ada sekelompok oknum yang berusaha menghempit ruang demokrasi dengan berusaha menunda PEMILU di tahun 2024. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Jelas ini sudah keliru, kenapa pemilu rutin bagi demokrasi? Karena kita sangat membutuhkan sirkulasi elit. Kita sangat membutuhkan pergantian kekuasaan yang sifatnya rutin, supaya tercipta sirkulasi demokrasi yang sehat. Jadi, jika sekali saja pemilu tersendat maka bangunan demokrasi kita akan runtuh bahkan bisa saja hancur lebur.

Dalam UUD Pasal 22E “Bahwa pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan lima tahun sekali.” Artinya ketika ada penundaan pemilu, maka harus ada amandemen yang sifatnya politis, misalnya melalui KPU. Tapi, apapun jalannya, ini jelas inkonstitusional.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Jika penundaan pemilu benar-benar terjadi, ini akan memberikan kepercayaan diri kepada penguasa bahwa mereka bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan. Dengan kepercayaan itu, anggapan mereka adalah rakyat sipil tak mungkin untuk mengatakan tidak.

Maka, sudah seharusnya gejolak perlawanan turun menyuarakan. Berikan pelajaran untuk para elit itu, bahwa namanya demokrasi, kedaulatan itu ditangan rakyat.

Penulis : M Hanif
Founder Ruang Muda Indonesia, Pegiat Sosial Demokrasi dan Pendidikan

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, H Dede Ismail, mengaku dirinya masih dipercaya sebagai pimpinan partai berlambang Garuda tersebut, di tingkat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – “Politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya secara salah, dan memperoleh solusi yang salah. ~Groucho Marx Pemilu telah usai,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan, ternyata tak jauh berbeda dengan apa sudah disurvey Jamparing Research, sebulan jelang pencoblosan. Hal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pesta demokrasi 2024, ada yang mempersiapkan hajat dan ada juga yang saling menghujat. Hal itulah yang dikatakan Ketua Ikatan Mahasiswa Kuningan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perhelatan Pemilihan Umum untuk Pilpres dan Pileg tahun 2024 tengah berproses di rekapitulasi suara. Semua unsur penyelenggara terlibat dalam Pemilu, berusaha...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah massa yang terganung dalam Korakap (Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan) menyambangi tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi KPU, Kamis (29/2/2024) siang. Mereka,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Kabupaten Kuningan, menggelar aksi membacakan petisi yang berisi penolakan terhadap Pemilu Legislatif tahun 2024...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tak terasa sudah sembilan hari berlalu Pemungutan dan Penghitungan suara dilalui. Rekapitulasi pun beberapa sudah dilaksanakan, beberapa masih berlangsung. Khuuss untuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Akhir-akhir ini publik Kabupaten Kuningan diramaikan dengan polemik mengenai adanya potensi kecurangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Menyikapi hal ini,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca rampungnya pencoblosan dan kini berlangsungnya perhitungan suara, berkembang isu jual beli suara hasil Pemilu 2024. Hal itu, jadi sorotan serius...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Pasca penyelenggaran Pemilu, harga beras di pasaran terpantau terus mengalami kenaikan harga. Bahkan, gabah juga terbilang langka dan mahal. Begitu juga...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Drs Dr Raden Iip Hidayat M Pd, menyampaikan belasungkawa terhadap penyelenggara Pemilu yang mengalami musibah kecelakaan kerja, hingga...

Politics

KUNINGAN (MASS) – TPS 16 Desa Kasturi Kecamatan Kuningan, disulap jadi seolah-olah tempat hajatan atau kondangan pada penyelenggaraan Pemilu, Rabu (14/2/2024) kemarin. Ketua KPPS...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono atau yang dikenal sebagai Abuhar, mengatakan pihaknya terus menginventarisir apa yang terjadi pada penyelenggara...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Perhelatan Pemilu masih dalam tahap penghitungan. Berbeda pilihan, adalah yang biasa. Di dalamnya, ada yang unggul dan tentu ada yang tidak...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Tepat sehari pasca Pemilu, Kamis (15/2/2024) ini, harga telur di pasaran kembali mengalami kenaikan harga. Dari Rp 27,5ribu/kg, kini mencapai Rp...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Pemilu 2019 lalu, banyak penyelenggara terutama KPPS, sakit bahkan sampai meninggal dunia karena kelelahan pasca bertugas siang malam tanpa jeda....

Politics

KUNINAN (MASS) – Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan berkolaborasi dengan BEM PTNU Jawa Barat menggelar Nobar dan diskusi Film Dirty Vote....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Petugas KPPS di TPS 5 Dusun Acoran Desa Mekarjaya Kecamtan Cimahi, melakukan pelayanan pada para pemilih dengan cara yang unik, Rabu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca viralnya video serangan fajar dengan uang dan stiker dj Desa Kadatuan Kecamatan Garawangi, Selasa (13/2/2024) malam, Bawaslu Kuningan angkat bicara....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Proses Penyelenggaraan Pemilu di TPS 009, 010, 011 Dusun Puhun Kampung Cililitan Desa Subang Kecamatan Subang, bertumpu di 1 gedung bangunan,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Pemilu yang akan digelar pada Rabu (14/2/2024) besok, Pj Bupati Kuningan Dr Drs Raden Iip Hidayat tidak pulang ke Bandung...

Business

KUNINGAN (MASS) – Pemilu di depan mata, tinggal menghitung jam untuk sampai pada Rabu (14/2/2024) besok. Nasib kepemimpinan bangsa, mulai dari Pilpres, DPD RI,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 510 siswa dari kelas X dan XI SMK Auto Matsuda, menerima KTP pada Selasa (13/2/2024) dari Pemkab Kuningan melalui Dinas...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tanggal 14 Februari mendatang masyarakat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Icu Firmansyah menghimbau agar masyarakat Kuningan sama-sama memantau penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Apa yang anda harapkan dari politik di negeri ini? — Pemimpin yang berintegritas? Anti-korupsi? Saya rasa yang anda harapkan selalu tentang hal yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ribuan petugas pengawas Pemilu tingkat kecamatan, desa, dan TPS se-Kabupaten Kuningan, berkumpul mengikuti Apel Siapa Pengawas Pemilu di Lapangan Pandapa Paramartha,...

Advertisement