KUNINGAN (MASS) – Rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPRD Kuningan dalam pengawasan pengelolaan anggaran dalam penanganan covid-19 ini, dikomentari juga oleh Ketua Komisi 2 DPRD, Zulkarnaen. Meski politisi asal PBB itu sebelumnya tidak masuk banmus, dirinya mengaku tahu, meski sekadar tahu.
“Tau ya tau, tapi perkembangannya belum tau. Mungkin yang lebih mengerti ya temen-temen yang masuk banmus kemarin. Saya kan gak masuk banmus,” ujarnya saat ditanyai wartawan pada Selasa (2/6/2020) siang.
Saat ditanya rencana Panja tidak sesuai tata tertib, Zul, sapaan akrabnya, juga mengomentarinya dari sudut pandang lain. Dia hanya menyatakan, bahwa saat-saat seperti ini (wabah, red) yang terpenting bukanlah soal tata tertib dan prosedural, tapi soal kemashalahatan bersama.
“Kalau untuk kemashlahatan bersama (pembentukan Panja, red) kenapa tidak. Tapi kalo sekedar guyonan dan alat politik ya jangan,” ujarnya.
Saat ditanyai lebih bermanfaat mana antara Panja dan Pansus, dirinya mengaku belum tau mana yang lebih maslahat. Pasalnya, dirinya mencontohkan bahwa dua-duanya seperti pedang dan belati, sama-sama bisa ‘mematikan’, tinggal penggunaannya saja.
“Kita kan belum tau, anggaran dari 77 Milyar itu, berapa yang sudah terserap dan terealisasi. Apakah sudah terserap semuanya, ketauan kurang. Kita juga belum tau. Bagaimana kalau sudah baru 20-30%,” ujarnya.
Secara kelembagaan, disebutkan Zul, ada ataupun tidak adanya Panja, DPRD memiliki fungsi pengawasan. Namun, masih menurutnya, pengawasan bukan soal teknis, tapi lebih pertanggungjawaban.
Dalam penuturannya, Zul menyentil pengawasan yang lemah selama ini. Namun kelemahan pengawasan tersebut menimpa dirinya secara pribadi.
Saat ditanyai tentang penganggaran covid-19 yang berubah-ubah dan semakin bertambah, sejak 18 Milyar hingga 77 Milyar, Zul mengaku pihak DPRD dilibatkan dalam konsideran tersebut. Meski tidak semua terlibat, namun unsur pimpinan, unsur fraksi memang dilibatkan.
“Sekedar tau, ya tau,” ujarnya di hadapan para wartawan.
Lebih lanjut, saat ditanyai akan ada transparansi, Zul menjamin pihaknya akan meminta jawaban tentang soal-soal pengelolaan keuangan negara. Semua hal, bukan hanya tentang pengelolaan angaran covid-19 saja.
“Pasti (akan. Red) dipublikasikan secara umum, karena itu kan hak publik. (Termasuk, re) Beli rumah sakit. Beli masker juga, kurang terus,” jawabnya sembari tersenyum lebar saat ditanyai tentang transparansi anggaran. (eki/deden)
