Pansus Terbentuk, Zio: Jangan Jadi Alat Bargaining Pokir!

KUNINGAN (MASS) – Dengan terbentuknya Pansus Tunda Bayar oleh DPRD Kabupaten Kuningan, nampak diapresiasi oleh berbagai pihak seperti yang ditunjukkan Komunitas Kajene Motekar.

Melalui Zio Rahaden Rane, ia menilai, meski pembentukan pansus ini bisa dibilang terlambat dan hanya diusulkan oleh 5 Fraksi, tapi itu jadi hal yang perlu diapresiasi.

Menurut Zio, dengan terbentuknya Pansus Tunda (Gagal) Bayar ini menjadi sesi/ babak baru dalam isu Gagal Bayar yang terjadi di Pemda Kuningan yang akhir-akhir ini membuat gaduh masyarakat Kuningan.

“Tentu babak baru mengenai gagal bayar ini harus menjadi perhatian kita bersama, artinya masyarakat Kuningan harus mengawasi kinerja pansus dan mengikuti perkembangan dari permasalahan gagal bayar, maka dari itu Pansus harus terbuka bagi semua pihak serta harus melibatkan masyarakat / tokoh masyarakat serta akademisi agar dalam kerjanya pansus ini dapat menjadi ajang pencerdasan bagi masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.

Selain itu, Zio meminta agar pansus serius dalam bekerja dan bukan hanya sebagai formalitas DPRD dalam menjalankan fungsi dan haknya.

“Dengan sudah terbentuknya pansus gagal bayar mudah-mudahan tidak menjadi formalitas bagi DPRD Kabupaten Kuningan. Pansus harus benar-benar serius dalam mencari penyebab terjadinya gagal bayar sehingga bisa dimitigasi agar hal serupa tidak terulang kembali di Kuningan. Pansus harus tetap mengawal penyelesaian pembayaran yang dijanjikan pada bulan April mendatang, dan apabila ditemukan pelanggaran wewenang yang berimplikasi ke pelanggaran hukum, kami berharap APH bisa segera turun tangan,” sebut Zio.

Dia akhir, Zio juga menekankan agar pansus bekerja secara profesional dan fokus pada fenomena gagal bayar.

“Pansus ini jangan kemudian dijadikan alat bargaining Pokir anggota dewan, jika ingin dirasionalisasikan lebih baik dirasionalisasikan secara merata tanpa ada tebang pilih. Serta yang paling utama penyelesaian gagal bayar ini jangan sampai menimbulkan masalah baru atau utang baru di tahun anggaran berikutnya kalau pemerintah tidak mau dianggap gagal oleh kami sebagai masyarakat,” pungkasnya. (eki)