Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kuningan Ada 2.232 Orang

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H.Acep Purnama mengatakan, permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memerlukan penanganan secara terintegrasi dan simultan, baik dilakukan oleh SKPD, masyarakat dan khususnya keluarga terdekat. ⠀

Data yaang ada pada dinas kesehatan, warga Kuningan terindikasi ODGJ sebanyak 2.232 orang.  Dengan kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak… ⠀

“Insha Allah saya akan memfasilitasi untuk rumah antara, sebagai tempat rehabilitasi pasca pengobatan dan kendaraan operasional utk membantu kegiatan Graha Berdaya sebagai mitra pemkab untuk penanganan ODGJ,” ujar Bupati disela-sela silaturahmi ke  Garaha Berdaya, Senin (11/3/2019)  di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang.

Diterangakan, Graha Berdaya merupakan rumah panti untuk menanggulangai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pemerintah berkomitmen dalam pemberdayaan ODGJ  dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar lanjutnya,  Undang-undang tersebut mengamanatkan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan ODGJ dalam bentuk bantuan berupa tenaga, dana, fasilitas, pengobatan bagi ODGJ. Lalu,  Perlindungan terhadap tindakan kekerasan, menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan pelatihan keterampilan dan mengawasi penyelenggaran pelayanan di fasilitas yang melayani ODGJ.

Untuk menyikapi masalah kesehatan jiwa, pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya-upaya, antara lain menerapkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan di masyarakat. Kemudian,  menyediakan sarana, prasarana, dan sumberdaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Indonesia.

Termasuk  kata bupati, yakni obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan dan non-kesehatan terlatih, menggerakkan masyarakat untuk melakukan upaya preventif dan promotif serta deteksi dini gangguan jiwa dan melakukan upaya rehabilitasi serta reintegrasi OGDJ ke masyarakat.

Disamping itu, upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah Pemberdayaan ODGJ, yang bertujuan agar dapat hidup mandiri, produktif, dan percaya diri di tengah masyarakat, bebas dari stigma, diskriminasi atau rasa takut, malu serta ragu-ragu. Upaya ini sangat ditentukan oleh kepedulian keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati mengharapkan agar seluruh jajaran pemerintah dan lapisan masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, dan swasta dapat mendukung upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa terbaik kepada Masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap siapa pun juga harus dihapuskan dari muka bumi karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi, dan keamanan di masyarakat.

Sementara itu, turut mendampingi Kepala Disdukcapil KMS. Zulkifli, Kepala Bagian Kesra Toni Kusmantio serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan hadir pula para pengurus serta jajaran Graha Berdaya. (agus)

You May Also Like

Advertisement