Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Miskin Ekstrim, Gagal Bayar dan Nunggak Tunjangan Jadi “Gugatan” Warga Untuk Tour De Linggarjati

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi, terlihat mendatang gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat (6/1/2023) kemarin.

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Kita, Ikatan Pemuda Awirarangan (IPMA), Forum Masyarakat Kuningan (Formaku) serta komunitas UMKM menyoal penyelenggaraan Tour de Linggarjati kemarin.

Masyarakat yang datang itu, diterima Wakil Pimpinan DPRD H Dede Ismail (F-Gerindra), lalu Ketua dan Anggota Komisi 2 mulai dari Apif Firmansyah (F-PKB), Yaya (F-PKS), Saw Tresna (F-Golkar), serta H Udin (F-PAN).

Nampak dihadirkan juga dalam audiensi tersebut, SKPD yang terlibat dalam TdL kemarin, mulai dari ketua panitia Trisman Supriatna M Pd, Kadisporapar H Toto Toharudin, Asda 2 dr Ukas Suharfaputra, perwakilan Diskopdagperin dan unsur lainnya.

Salah satu perwakilan organisasi masyarakat, Atang, lantang mempertanyakan apa urgensi TdL dilakukan kembali di tahun 2022 kemarin. Apalagi, di sepanjang rute TdL, justru banyak yang harus dibantu sepetti kemiskinan dan pendidikan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Gak perlu ada lagi TdL. Lebih baik pemberdayaan, Nambalan jalan untuk TdL, barijeung dianjuk (tapi diutang),” ujarnya sembari menegaskan, dalam proyek itu ada kuli bangunan yang terlibat dan perlu bertahan hidup.

Pihaknya meminta, jangan hanya bangga karena kedatangan tamu dari luar, tapi harus ada program berkesinambungan untuk masyarakat bawah.

“Kemiskinan ekstrim, gagal bayar, sertifikasi guru, TPP, dan THL,” dirinci beberapa kasus yang terjadi belakangan, dan dikomparasi dengan TdL.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama disinggung juga korelasi antara TdL dan Soeratin, dimana anak-anak berjuang dan dianggap tidak terlalu diurus dengan baik. 

Atang juga bahkan menyebut Kabupaten Kuningan itu sebagai pecinta ceremonial. Dirinya mengkritik keras Kadisporapar yang disebutnya tidak memiliki program jelas. Selain Kadisporapar, Askab PSSI Kuningan juga diberedel pernyataan serupa.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Di akhir, perwakilan masyarakat dari UMKM juga minta disupport penuh dari pemerintah daerah. Hal itudijawab langsung H Dede Ismail di ruangan, serta diiyakan Ketua Komisi 2 Apif Firmansyah.

“DPRD secara kelembagaan sedang menyusun Perda perlindungan produk lokal,” sebut Apif. 

Adapun, seluruh keluhan masyarakat itu disampaikan dan dinger oleh para pihak. Sayangnya, karena waktu yang mepet ke shalat Jumat, audiensi dihentikan dan akan dilanjut pada hari berikutnya.

“Kalo tidak Senin, Selasa akan kita agendakan (rapat dengar pendapat lagi,” kata Apif.

Sementara, Ketua Pelaksana TdL Trisman juga mengutarakna bahwa adanya masukan dan kritikan sebagai perbaikan itu bukan persoalan, bahkan bagus.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sayangnya, tadi kita belum diberikan kesempatan menjawab,” kata Trisman sembari meninggalkan ruangan rapat. (eki)

2 Comments

2 Comments

  1. Rian

    9 Januari 2023 at 17:31

    Betul banget,, kenapa utamakan TDL di banding kondisi masyarakat sendiri,banyak juga para pedagang kecil mengeluhkan acara tersebut, karena tempat mreka mengais rejeki harus di tutup walaupun sementara.
    Harusnya pemerintah setempat memikirkan juga kegiatan mreka yg mengais rejeki kecil, jangan hanya ada kebijakan tpi tanpa kebikjasanaan

  2. Hermawan

    10 Januari 2023 at 11:44

    Setuju pisan… no TDL deui

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 764 pegawai ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) fungsional guru yang menerima SK, resmi dilantik dan diambil sumpah untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Education

KUNINGAN (MASS) – Para guru yang mengikuti seleksi P3K pada tahun 2022 lalu, ternyata masih banyak yang dinyatakan tidak punya penempatan. Karena hal itulah,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Education

KUNINGAN (MASS) – Lewat bulan Mei ini, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau yang lebih dikenal sertifikasi, ternyata masih belum cair. Karena hal itu para...

Education

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama, angkat bicara saat ditanya perihal adanya sertifikasi atau TPG (tunjangan) guru di lingkup Pemkab, belum dibayar....

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Salah satu tokoh yang juga pentolan Barisan Rakyat Kuningan (Barak), Nana Rusdiana menyebut ada dugaan mal prosedur soal pelelangan yang nantinya...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gaji THL (tenaga harian lepas) di lingkup Pemkab Kuningan terutama bidang pendidikan, sempat jadi sorotan karena keterlambatanya. Hal itulah yang pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Memang sangat dilematis dalam penanganan ASN, THL dan Honorer ini sebab disisi satu sangat diperlukan untuk mengerjakan hal-hal tertentu, disisi lain...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekitar 200 THL teknis di lingkup Pemkab Kuningan, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (3/5/2023) siang kemarin. Kedatangan para THL teknis...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Advertisement