Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Miskin Ekstrim, Gagal Bayar dan Nunggak Tunjangan Jadi “Gugatan” Warga Untuk Tour De Linggarjati

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi, terlihat mendatang gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat (6/1/2023) kemarin.

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Kita, Ikatan Pemuda Awirarangan (IPMA), Forum Masyarakat Kuningan (Formaku) serta komunitas UMKM menyoal penyelenggaraan Tour de Linggarjati kemarin.

Masyarakat yang datang itu, diterima Wakil Pimpinan DPRD H Dede Ismail (F-Gerindra), lalu Ketua dan Anggota Komisi 2 mulai dari Apif Firmansyah (F-PKB), Yaya (F-PKS), Saw Tresna (F-Golkar), serta H Udin (F-PAN).

Nampak dihadirkan juga dalam audiensi tersebut, SKPD yang terlibat dalam TdL kemarin, mulai dari ketua panitia Trisman Supriatna M Pd, Kadisporapar H Toto Toharudin, Asda 2 dr Ukas Suharfaputra, perwakilan Diskopdagperin dan unsur lainnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Salah satu perwakilan organisasi masyarakat, Atang, lantang mempertanyakan apa urgensi TdL dilakukan kembali di tahun 2022 kemarin. Apalagi, di sepanjang rute TdL, justru banyak yang harus dibantu sepetti kemiskinan dan pendidikan.

“Gak perlu ada lagi TdL. Lebih baik pemberdayaan, Nambalan jalan untuk TdL, barijeung dianjuk (tapi diutang),” ujarnya sembari menegaskan, dalam proyek itu ada kuli bangunan yang terlibat dan perlu bertahan hidup.

Pihaknya meminta, jangan hanya bangga karena kedatangan tamu dari luar, tapi harus ada program berkesinambungan untuk masyarakat bawah.

“Kemiskinan ekstrim, gagal bayar, sertifikasi guru, TPP, dan THL,” dirinci beberapa kasus yang terjadi belakangan, dan dikomparasi dengan TdL.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama disinggung juga korelasi antara TdL dan Soeratin, dimana anak-anak berjuang dan dianggap tidak terlalu diurus dengan baik. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Atang juga bahkan menyebut Kabupaten Kuningan itu sebagai pecinta ceremonial. Dirinya mengkritik keras Kadisporapar yang disebutnya tidak memiliki program jelas. Selain Kadisporapar, Askab PSSI Kuningan juga diberedel pernyataan serupa.

Di akhir, perwakilan masyarakat dari UMKM juga minta disupport penuh dari pemerintah daerah. Hal itudijawab langsung H Dede Ismail di ruangan, serta diiyakan Ketua Komisi 2 Apif Firmansyah.

“DPRD secara kelembagaan sedang menyusun Perda perlindungan produk lokal,” sebut Apif. 

Adapun, seluruh keluhan masyarakat itu disampaikan dan dinger oleh para pihak. Sayangnya, karena waktu yang mepet ke shalat Jumat, audiensi dihentikan dan akan dilanjut pada hari berikutnya.

“Kalo tidak Senin, Selasa akan kita agendakan (rapat dengar pendapat lagi,” kata Apif.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sementara, Ketua Pelaksana TdL Trisman juga mengutarakna bahwa adanya masukan dan kritikan sebagai perbaikan itu bukan persoalan, bahkan bagus.

“Sayangnya, tadi kita belum diberikan kesempatan menjawab,” kata Trisman sembari meninggalkan ruangan rapat. (eki)

2 Comments

2 Comments

  1. Rian

    9 Januari 2023 at 17:31

    Betul banget,, kenapa utamakan TDL di banding kondisi masyarakat sendiri,banyak juga para pedagang kecil mengeluhkan acara tersebut, karena tempat mreka mengais rejeki harus di tutup walaupun sementara.
    Harusnya pemerintah setempat memikirkan juga kegiatan mreka yg mengais rejeki kecil, jangan hanya ada kebijakan tpi tanpa kebikjasanaan

  2. Hermawan

    10 Januari 2023 at 11:44

    Setuju pisan… no TDL deui

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Education

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama, angkat bicara saat ditanya perihal adanya sertifikasi atau TPG (tunjangan) guru di lingkup Pemkab, belum dibayar....

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Salah satu tokoh yang juga pentolan Barisan Rakyat Kuningan (Barak), Nana Rusdiana menyebut ada dugaan mal prosedur soal pelelangan yang nantinya...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gaji THL (tenaga harian lepas) di lingkup Pemkab Kuningan terutama bidang pendidikan, sempat jadi sorotan karena keterlambatanya. Hal itulah yang pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Memang sangat dilematis dalam penanganan ASN, THL dan Honorer ini sebab disisi satu sangat diperlukan untuk mengerjakan hal-hal tertentu, disisi lain...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekitar 200 THL teknis di lingkup Pemkab Kuningan, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (3/5/2023) siang kemarin. Kedatangan para THL teknis...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bulan Ramadhan ini, seolah menjadi kabar bahagia bagi pegawai ASN/PNS (Aparatur Negri Sipil), sekaligus tidak mengenakkan bagi sebagian pegawai yang masih...

Government

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma Umar Hidayat turut mengomentari kinerja pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022 yang digagas DPRD beberapa waktu...

Education

KUNINGAN (MASS) – Puluhan guru Bahasa Inggris yang sudah lolos passing grade untuk ASN-P3K pada 2021 kemarin (P1), nampak mendatangi kantor Pendopo Kuningan, Senin...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Polemik Revitalisasi Waduk Darma yang menyisakkan hutang ke beberapa sub-kontraktor, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/3/2023). Kang Emil, sapaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sampai sekarang tahapan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang bersifat tertutup belum menunjukkan hasil, nampaknya agenda lain tetap berlanjut. Bahkan,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Polemik gagal bayar di Kabupaten Kuningan kini menjadi pelesit yang membuat keresahan ditengah masyarakat, kegagalan tersebut seolah telah direncanakan oleh para...

Incident

KUNINGAN (MASS) – Sudah suratan takdir, seorang penyapu Pasar Baru Kuningan, Rusdi, meninggal dunia diusia 51 tahun. THL yang telah bertugas 18 tahun tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketika sector pendapatan pada APBD segitu-gitunya, kedepan Kuningan perlu meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sumbernya dua yaitu sumber local dan sumber dari...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada saat TPG (Tunjangan Profesi guru) dan TPP (Tunjangan Profesi Pegawai) cair, beda halnya dengan para THL (Tenaga Harian Lepas). Dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 terhadap beberapa SKPD dalam dua hari ini, Senin-Selasa (21-22/2/2023), nampaknya belum menunjukkan progres yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 (dikenal juga sebagai Pansus Gagal Bayar) DPRD pada dua SKPD yakni BPKAD dan Bappenda...

Government

KUNINGAN (MASS) – BPKAD dan Bappenda Kabupaten Kuningan nampak memenuhi undangan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang diinisiasi DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (21/2/2023) siang....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pansus Gagal Bayar, atau yang secara definitif dinamai Pansus Tunda Bayar APBD Tahun 2022, hari ini, Selasa (21/2/2023) siang, agendanya akan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Jika merujuk pada konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan...

Advertisement