Minta Bupati Tambah Anggaran Pertanian, Ini Catatan Kritis Gerindra Soal RPJMD 2025-2029

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Partai Gerindra juga mendesak pemerintah daerahagar dokumen RPJMD Kabupaten Kuningantahun2025-2029 bisa lebih mencerminkan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih, yang memuat kondisi daerah, strategi, arah, kebijakan program pembangunan. Hal itu disampaikan Fraksi, dalam PU terhadap Nota Pengantar Bupati untuk RPJMD 2025-2025 baru-baru ini.

“Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 juga harus lebih menunjukkankomitmen dan keselarasan dengan RPJPD tahun 2025-2045. Komitmen tersebut terutama yang menyangkut komitmen anggaran, komitmen sektoral, dan komitmen kewilayahan,” tertulis dalam catatan PU Fraksi yang kini diketuai Toto Tohari SE tersebut.

Terkait ketiga komitmen dimaksud, lanjut Fraksi Partai Gerindra, pihaknya ingin menggarisbawahi 3 (tiga) poin penting sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuninganmemutuskan menyetujui rancangan RPJMD Kabupaten Kuningantahun 2025-2029 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tiga Komitmen Gerindra adalah sebagai berikut:

1. Terkait komitmen anggaran, kami mengingatkanagarpemerintah daerah senantiasa proporsional dalam mengalokasikan anggaran publik dengan aparatur, termasuk antara belanja modal, pegawai, dengan barang dan jasa.
2. Terkait komitmen sektoral, kami meminta adanya perhatian yang lebih dari pemerintah daerah khususnya terhadap sektor pertanian sebagai ”leading sector”, koperasi dan UKM, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pariwisata dan budaya. Untuk itu, kami mendesak adanya penambahan alokasi anggaran secara gradual dan signifikan pada SKPD terkait. Penambahan alokasi dimaksud harus sudah mulai tercermin pada APBD perubahan tahun anggaran 2025 ini.
3. Terkait komitmen kewilayahan, kami mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa bisa memberi perhatian yang sama kepada seluruh wilayah di Kabupaten Kuningan, terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan IPM yang masih relatif rendah dibanding kecamatan lainnya.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra juga panjang lebar memberi catatan kritis terhadap RPJMD yang disusun Pemkab Kuningan dibawah nahkoda Dian Rachmat Yanuar M Si – Tuti Andriani SH MKn. Begini keterangan lengkapnya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tentunya mempunyai keterkaitan dengan kebijakan pembangunan provinsi naupun nasional sehingga dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kuningantahun 2025-2029 sebagaimana yang disampaikan ini sudah seyogyanya pula mencerminkan keterkaitan dalam kaitannya dengan komitmen antar daerah untuk mengakselerasikan kebijakan pembangunan secara bersama-sama dalam wilayah kunci bersamabeserta beberapa kabupaten/kota tetanggalainnya, kami berharap dokumen RPJMD lebih menggambarkan peran penting dan posisi strategis Kabupaten Kuningan, termasuk pula terkait konsekuensi-konsekuensi atas ikatan dan kerjasama yang dibangun terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2025-2029nanti. Untuk itu, kami meminta saudara Bupati untukmemberi pemaparan seputar hal tersebut.
2. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, terutama dalam hal upaya peningkatan kemampuan keuangan dan perekonomian daerah, selamaini kita justru masih harus berbenturan atau dihadapkan langsung dengan beberapa fakta nyata seperti tingginya ketergantungan atas dana perimbangan, serta tingginya porsi belanja tidak langsungkhususnya untuk belanja pegawai dibanding belanja langsung untuk publik. Terkait kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuningan yang meskipun bisa dikatakan meningkat setiap tahunnya, namun diperlukan strategi yang tepat dan bisa menjawab tantangan betapa rendahnya tingkat kemandirian yang diukur dari perbandingan PAD terhadap total APBD selama ini. Kami meminta kepada saudara Bupati untuk memaparkan strategi apa saja yangakandiambil terkait upaya di atas, yang secara tegas tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029.
3. Masih terkait kemandirian keuangan daerah, tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Kami tentunya berharap kepada pemerintah daerah untuk senantiasa terus mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyeimbangkan laju pertumbuhan kelompok pendapatan terhadap laju peningkatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mohon pemaparannya, strategi apa saja yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi pendatan daerah tersebut kedepannya yang kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yang diajukan.
4. Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan asumsi–asumsi dasar baik makro maupun mikro (lokal). Asumsi tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi misalnya tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di daerah. Sekaligus pula tentunya pertimbangan atas prospek ekonomi pada tahun yang akan datang. Asumsi–asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis dan obyek pendapatan daerah pada tahun yang akan datang. Kami meminta agar dokumen rancangan RPJMD tahun2025-2030 sebagaimana yang diajukan, tidak hanya memuat berbagai aspek dan indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan selama beberapa tahun terakhir, melainkan juga target dan prediksi untuk periode tahun 2025-2029 mendatang, antara lain meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah, perkiraan PDRB per kapita, perkiraan laju inflasi, proyeksi pengangguran dan kemiskinan daerah, prospek investasi daerah, serta implikasi dari aspek dan indikator-indikator tersebut terhadap proyeksi pendapatan daerah. Mohon tanggapan dan pemaparannya terkait asumsi-asumsi dimaksud, yang digunakan dalam dokumen rancangan RPJMD tahun 2025-2029 nanti.
5. Terkait asumsi dasar lainnya, yakni mengenai dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi, kami pun yakin dan tentu saja berharap akan senantiasa meningkat. Namun kitajuga tentu harus menyadari bahwa peningkatannya akan banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi makro ekonomi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dalam hal ini, mohon pemaparannya terkait strategi pemerintah daerah selama tahun 2025-2029nanti yang tertuang dalam dokumen RPJMD, dalam rangka menyiasati kondisi yang unpredictable tersebut, sehingga tetap bisa menetapkan rencana pendapatanyang realistis atau tidak meleset jauh dari target.
6. Dalam dokumen rancangan RPJMD tahun2025-2029 Kabupaten Kuningan, dimunculkan berbagai aspekdan indikator kesejahteraan masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Namun yang justru ingin kami ketahui adalah data indikator untuk periode2025-2029 mendatang, antara lain meliputi: perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah, perkiraan PDRB perkapita harga konstan, perkiraan lajuinflasi, prospek investasi daerah, proyeksi pengangguran dan kemiskinan daerah, serta indikator-idikator lainnya. Mohon tanggapan dan penjelasannya.
7. Dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya, pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kuningan selama ini paling mendapat perhatian kita bersama. Hal ini tak lain dikarenakan kedua sumberpendapatan asli daerah (PAD) ini menjadi sumberpendapatan terbesar yang bebannya langsung kepada masyarakat. Kami berharap, dokumen RPJMD yang diajukan bisa memuat secara lebih jelas seputar strategi dan arah kebijakan terkait pendapatan daerah selama tahun 2025-2029 mendatang, misalnya menggambarkan secara khusus mengenai program dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta program dan kegiatanterkait peningkatan kualitas pelayanannya. Mohon tanggapannya terkait hal ini.
8. Kita semua tentu sepakat, bahwa pajak dan retribusi daerah selama ini telah menjadi tumpuan sumber PAD. Namun demikian perlu diingat bahwa meskipun pajak dan retribusi merupakan elemen penting penerimaan daerah, namun seringkali terjadi pengenaan beban pajak melebihi kemampuan membayar masyarakat. Dampak lebih jauhnya lagi adalah akibat munculnya berbagai macam pungutan, banyak investor dalamdan luar negeri menjadi enggan berinvestasi di suatu daerah. Dalam hal ini, mohon disajikan gambaran mengenai perangkaan target pajak daerah yang meliputi keseluruhan jenis pajak daerah yang akan ditetapkan pemerintah Kabupaten Kuningan selama lima tahun ke depan. Hal ini penting guna memberi gambaran mengenai signifikansi atau peran strategis RPJMD 2025-2029 terhadap pengelolaan pajak daerah.
9. Khusus pada dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami mengalami pertumbuhan cukup signifikan yang terjadi karena melonjaknya pendapatan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus yang kami amati mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yang antara lain dialokasikan untuk tunjangan sertifikasi tenaga kependidikan. Sebaliknya, selama beberapa tahun terakhir ini pendapatan dari pos dana hibah justru mengalami penurunan. Untuk itu, kami meminta pemerintah daerah berupaya lebih keras lagi guna meningkatkan penerimaan dari dana hibah. Secara khusus, kami meminta pemaparannya terkait sejauh manadokumen RPJMD memuat penjelasan mengenai rencana lima tahun ke depan terkait alokasi tunjangan sertifikasi tenaga kependidikan, baik menyangkut kelompok penerima, alokasi, serta mekanisme distribusinya.
10. Sistem anggaran berbasis kinerja mengamanatkan bahwa setiap alokasi belanja harus menghasilkan output dan outcome yang jelas. Hal ini sesuai dengan amanat uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana kinerja belanja daerah diukur tidaksaja dari sisi efesiensi melainkan juga efektifitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi pengelolaannya. Untuk mengukur kinerja dan kemampuan belanja daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai visi-misi yang ditetapkan, kami meminta penjelasan terkait penerapan analisis strandar belanja dan SPM untuk urusan pemerintahan wajib maupun pilihan, termasuk rencana implementasinya di dalam RPJMD sepanjang tahun 2025-2029 nanti.
11. Sebagai bahan renungan bersama, ingin kiranya kami ingatkan kembali bahwa Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) dalam rilisnya pernah menyebutkan bahwa “rata-rata realisasi belanjapegawai daerah tertinggi selama lima tahun untuk provinsi Jawa Barat, adalah Kabupaten Kuningan dan Sumedang.” Berkenaan dengan hal tersebut, fraksi kami meminta pemaparannya perihal sejauh mana RPJMD tahun 2025-2029 menggambarkan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyeimbangkan APBD dari tahun ke tahun, yakni antara belanja publik dan aparatur, termasuk antara belanja modal, pegawai, atau barang dan jasa secara lebih proporsional. Hemat kami, perlu upaya yang lebih keras lagi dalam menekan angka kenaikan anggaran belanja non urusan dan melakukan efisiensi lebih selektif sesuai dengan kebutuhan riil di setiap SKPD guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Mohon pemaparannya terkait hal ini.
12. Sementara itu di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan sampai saat ini masih ditopang dari pajak dan retribusi yang dipungut dari rakyat, sementara kondisi mereka serba sulit dan justru membutuhkan fasilitas peningkatan kesejahteraan. Untuk itu kami mengingatkan, agar pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan masyarakat pengguna jasa sebagai penopang terbesar PAD. Selain itu, agar pemerintah daerah terus berupaya mencari dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dengan melibatkan perguruan tinggi dan stakeholder lainnya, terutama potensi di sector pariwisata dan budaya. Mohon tanggapannya.
13. Berkenaan dengan target angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan yang dalam RPJMD tahun 2025-2029 ditargetkan di angka 72,71poin sebagai salah satu dari sekian indicator dari cita kelima dari visi misi Kuningan “melesat” yang saudara Bupati usung, kami ingin mengetahui perkembangan terakhir dari beberapa poin penting terkait dunia pendidikan di Kabupaten Kuningan. Untuk itu, mohon kiranya pemerintah daerah melalui SKPD terkait untuk memberikan gambaran seputar beberapa hal, antara lain: data perkembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik, data sertifikasi profesi guru, data kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, serta data guru sukwan dan honorer berikut proses pengajuan perubahan statusnya, serta perangkaan target masing-masing selama lima tahun kedepan hingga tahun 2029 nanti. Yang tidak kalah penting, adalah perkembangan terkait program peningkatan kesejahteraan guru bantu SD/MI dan guru nonPNS untuk daerah terpencil dan perbatasan.
14. Berkenaan dengan aspek pemerataan pembangunan, mengetahui secara lebih riil kenyataan perencanaan berikut penganggaran pembangunan di setiap desa dan kelurahan, tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengetahui sekaligus memetakan berbagai permasalahan, potensi, sertaprioritas pembangunan di seluruh wilayah di Kabupaten Kuningan. Kami berharap agar pemerintah daerah khususnya BPMD bisa menyajikan data yang menggambarkan peta permasalahan, potensi, serta prioritas kebutuhan pembangunan di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kuningan. Selainitu, juga diharapkan bisa menyajikan data yang menggambarkan peta sumber daya lokal baik berupa SDM maupun sumberdaya lainnya per tiap desa dan kelurahan tersebut, sehingga bisa dijadikan pedoman bagi penetapan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.
15. Khusus terkait dengan penganggaran belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa, selama ini kami berharap agar pemerintah daerah senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (pasal 68 ayat 1), bahwasanya bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang diberikan secara proporsional melalui dana alokasi desa (DAD). Mohon pemaparannya terkait kendala utama yang ditemui terkait DAD kabupaten kuninganselama ini. Apakah penganggaran, pelaksanaan dan sistem pelaporannya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta adakah perubahan strategi ke depannya hingga tahun 2029 nanti?
16. Kemudian berkenaan dengan perda RT/RW agar diutamakan sehingga RPJMD nya akan fiks zona untuk industri termasuk zonasi, untuk bangunan resapan air maupun zona kawasan daerah letusan gunung berapi jelas regulasinya sehingga lereng gunung Ciremai bisa kita jaga, tidak seperti kondisi saat ini yang kurang baik lantaran regulasinya tidak jelas. Mohon pemaparannya.

(eki)