KUNINGAN (MASS) – Pengamat kebijakan publik, M Soedjarwo, Ketua F-Tekkad, mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk tidak sekedar memunculkan nama-nama “pesanan” dari pengambil kebijakan untuk empat (4) orang yang nantinya akan segera menempati posisi pejabat tinggi daerah, eselon 2 B.
“Tapi pilihan terhadap empat orang nanti yang akan menempati pucuk Pimpinan SKPD/OPD yakni sosok yang memang dinilai mumpuni dan memiliki kapasitas serta prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ewo, sapaan akrabnya, Minggu (26/4/2026).
Bukan ujug-ujug Ewo bilang begitu. Wanti-wantinya itu ditujukan pada proses seleksi eselon 3 di lingkup Pemkab Kuningan, yang tengah bersaing untuk jabatan tinggi. Dimana saat ini prosesnya masih berjalan. Dan dari 60-an kandidar, sudah muncul 12 nama pejabat eselon 3A yang berasal dari beberapa SKPD (Setda, Dinas, Badan dan Kecamatan) yang segera bersaing untuk 4 posisi.
“Hasil dari mekanisme Management Talenta (yang berlangsung ini) sudah seharusnya mendapat apresiasi. Ke 12 pejabat hasil seleksi tersebut diharapkan merupakan orang-orang pilihan yang setelah diberi amanah nanti, bisa menunjukan hasil kerja yang optimal dan sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat,” kata Ewo.
Karena itulah, ia menekankan bahwa kandidat yang muncul, harus dipercaya dan dipastikan, bahwa pilihan panitia seleksi yang terdiri dari pejabat lingkup Pemkab Kuningan berkolaborasi dengan para Pakar dari Perguruan Tinggi terpercaya di Jawa Barat, tidak sekedar memunculkan nama-nama pesanan dari pengambil Kebijakan, tapi harus mumpuni, punya kapasitas, dan berprestasi.
“Jika dalam perjalanannya para birokrat pilihan hasil proses management talenta tidak dapat menunjukan hasil kerja seperti yang diharapkan duet kepemimpinan Dian RY- Tuti sebagai Pimpinan tertinggi Lembaga Eksekutif, hendaknya tidak ragu untuk segera melakukan evaluasi sekaligus menggantinya dengan sosok lain, yang dinilai lebih mampu,” sebutnya.
“Membiarkan mereka yang menjadi ‘trouble maker’ pada posisi jabatan strategis, dikhawatirkan akan memperburuk citra Pimpinan Daerah,” imbuhnya lagi. (eki)