KUNINGAN (MASS) – Dalam dunia penerbangan, “Mayday” adalah sinyal darurat penanda bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan penanganan segera. Besok, 1 Mei, kita kembali memperingati Hari Buruh atau May Day. Namun bagi banyak pekerja di Kuningan, Ini terasa seperti realita: sebuah “Mayday” untuk kondisi ekonomi yang semakin terus menekan.
Kuningan dengan UMK sebesar Rp2.369.380 menjadikannya sebagai daerah dengan UMK TERENDAH ke-3 di Jawa Barat. Angka ini terasa semakin timpang jika dibandingkan dengan daerah sekitar: Kabupaten Majalengka yang sudah mendekati Rp2,6 juta, dan Cirebon yang berada di Rp2,8 juta. kesenjangan ini bukan sekadar angka, tapi cerminan ketertinggalan daerah kita yang semakin nyata. Ketika para pekerja dipaksa bertahan di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, bahkan nyaris menyamai kota-kota besar.
Ironisnya, di saat biaya hidup di Kuningan ini meningkat, masih saja banyak perusahaan di Kabupaten Kuningan yang menggaji karyawannya di bawah UMK. Sangat sangat menyakitkan, dan juga mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja disini. Belum lagi praktik outsourcing yang masih marak dengan sistem yang kerap menjadi tameng bagi perusahaan untuk membayar upah murah sekaligus memangkas hak-hak dasar pekerja.
Keresahan ini semakin nyata jika kita sedikit melihat dunia pendidikan yang setiap tahun mencetak calon tenaga kerja baru. Ambil contoh Universitas Kuningan (Uniku), jika dilihat dari tahun 2025 Uniku meluluskan sekitar 900 wisudawan, hampir seribu anak muda bergelar sarjana setiap tahunnya keluar dengan harapan besar. Namun, harapan itu kerap berbenturan dengan kenyataan: lapangan kerja yang sempit dan tingkat upah di Kuningan yang sangat rendah.
Akibatnya, banyak dari mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Kuningan. Mereka merantau ke Bandung, Jakarta, hingga kawasan industri seperti Karawang dan Bekasi, demi mencari peluang yang lebih layak. Fenomena ini bukan sekadar perpindahan individu, melainkan gejala brain drain: ketika putra-putri terbaik Kuningan pergi, sementara daerahnya sendiri justru sedang sangat membutuhkan kemampuan dan kontribusi mereka untuk memajukan daerahnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya UMK dan minimnya penyerapan tenaga kerja di Kuningan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Padahal, ruang gerak Bupati sebetulnya lebih luas dari yang selama ini kita kira. Melalui Dewan Pengupahan Kabupaten, Bupati sebetulnya bisa untuk mengusulkan angka UMK yang lebih tinggi kepada Gubernur bukan sekadar mengikuti formula kenaikan nasional yang stagnan di angka 6,5 persen, tetapi berdasarkan data riil Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kuningan.
Karena faktanya, UMK Kuningan hari ini tidak lagi sebanding dengan harga pasar. Kenaikan di atas kertas tidak pernah benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari. Biaya hidup terus melambung, sementara upah tertinggal.
Jika bupati benar-benar berpihak pada pekerja, maka keberanian untuk mendorong UMK yang lebih realistis bukan lagi pilihan melainkan KEHARUSAN!
Janji-janji tentang peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan sering kali hanya terdengar lantang saat masa kampanye. Setelah itu, yang tersisa hanyalah Ghosting.
Peringatan 1 Mei seharusnya bukan hanya sebagai tanggal merah di kalender. Ini adalah momentum kita untuk berbenah. Sudah saatnya Kuningan benar-benar hadir bagi para pekerjanya. memastikan hak-hak dasar seperti upah yang layak, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, jatah cuti yang manusiawi. hal-hal tersebut sebetulnya bukan tuntutan berlebihan. Itu adalah hal-hal mendasar yang seharusnya sudah diperjuangkan sejak lama. Namun nyatanya, yah.. sampai hari ini, persoalan-persoalan dasar tersebut masih terus berulang seolah tak pernah benar-benar menjadi prioritas.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka “Mayday” tidak lagi sekadar istilah dalam dunia penerbangan. Ia akan benar-benar menjadi gambaran nyata momok yang menyeramkan dari kondisi ekonomi Kuningan hari ini.
Oleh: Dahana Fitriani