KUNINGAN (MASS) – Di tengah dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks, peran mahasiswa kembali menjadi perhatian publik. Sebagai elemen penting dalam masyarakat yang terdidik, mahasiswa diharapkan tidak hanya terlibat dalam aktivitas kampus, tetapi juga berkontribusi dalam membangun negara melalui sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, belakangan ini, semakin banyak mahasiswa yang terjebak dalam pola hubungan yang pragmatis dengan pemerintah, yang justru membuat mereka kehilangan fungsi utamanya sebagai agen perubahan.
Mahasiswa Sebagai Mitra Kritis Pemerintah
Secara historis, mahasiswa di Indonesia telah menunjukkan peran sentral dalam gerakan reformasi dan perubahan sosial. Mahasiswa bukan hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor penting yang mendorong lahirnya perubahan menuju negara yang lebih demokratis dan berkeadilan. Mahasiswa memiliki kapasitas untuk berpikir kritis, merumuskan alternatif solusi, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah.
Dalam konteks ini, mahasiswa seharusnya bertindak sebagai mitra kritis pemerintah. Mereka tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah tanpa pertimbangan, tetapi memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan rakyat yang mungkin terpinggirkan. Kritik mahasiswa terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak efektif bukanlah bentuk penentangan, melainkan upaya untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
Mahasiswa Jangan Menjadi Kaki Tangan Pemerintah yang Menjual Idealismenya
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, di mana sejumlah mahasiswa terjebak dalam praktik-politik pragmatis yang merugikan idealisme mereka. Sebagian mahasiswa, bukannya menjadi pengingat atau pengkritik bagi pemerintah, malah menjadi kaki tangan pemerintah dengan menerima kebijakan atau proyek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, mahasiswa justru lebih mementingkan keuntungan pribadi atau akses kekuasaan ketimbang mempertahankan prinsip-prinsip idealisme yang seharusnya mereka junjung tinggi.
Fenomena ini mencerminkan bahwa idealisme mahasiswa, yang seharusnya menjadi kekuatan pendorong perubahan, bisa dengan mudah tergerus oleh kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek. Ketika mahasiswa menjual idealismenya, mereka kehilangan fungsi kritis dan independensinya sebagai kekuatan sosial yang mengawasi jalannya pemerintahan. Alih-alih menjadi mitra yang memberikan solusi untuk permasalahan rakyat, mereka justru terperangkap dalam jaring kepentingan kekuasaan.
Menjaga Integritas dan Idealismenya
Di sinilah pentingnya bagi mahasiswa untuk menjaga integritas dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip yang mendasari perjuangan mereka. Mereka harus selalu ingat bahwa peran mereka adalah sebagai pengingat moral bagi pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk bertanya, mengkritisi, dan memberi alternatif solusi atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial.
Idealismenya yang murni harus tetap dijaga, sebab dari idealisme inilah lahir gagasan-gagasan besar yang mampu merubah wajah bangsa ke arah yang lebih baik. Mahasiswa jangan sampai terjerumus dalam praktik politik yang hanya menguntungkan sekelompok orang atau pihak tertentu, apalagi jika hal tersebut merugikan kepentingan publik.
Mahasiswa, dengan segala kapasitas intelektual dan moralitas yang dimilikinya, harus kembali mengingatkan diri mereka bahwa peran utama mereka bukan untuk menjadi alat politik atau kaki tangan pemerintah, melainkan untuk terus menerus mengedepankan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mahasiswa harus menjadi mitra kritis pemerintah, yang berani mengkritik ketika diperlukan dan memberikan solusi untuk perbaikan.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan negara, tetapi juga pengawal utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
Penulis : Fillah Ahmad Abadi (Mahasiswa Kuningan)
