Kuwu Curhat Banprov Kecil, Ono Janji Programkan 500 Juta Untuk Tiap Desa

CIREBON (MASS) – Kepala Desa (Kuwu) se-Kabupaten Cirebon nampak berdialog dan diskusi bersama Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, di RM Alamanis, beberapa waktu lalu.

Dalam dialog yang digagas FKKC (Forum Komunikasi Kuwu Cirebon) itu, diungkap masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di desa, dan perlu diselesaikan.

Ketua FKKC Muali mengatakan, bahwa saat ini Kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah. Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial. Sementara, dana yang ada terbatas.

“Saat ini, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 dan pengorbankan pembangunan infrastruktur,” kata Muali.

Sementara, Kuwu Aris Tarmidi menyampaikan bahwa selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil.

“Hanya Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta) setiap tahunnya)

Menanggapi hal itu, salah satu kader terbaik PDIP Jawa Barat Ono Surono menyampaikan bahwa Ketua Umumnya Hj Megawati Soekarnoputri sudah menyinggung permasalahan desa.

Megawati, saat Pidato HUT ke 48 PDI Perjuangan menyampaikan bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.

Ia, mengutip pidato ketua umumnya bahwa desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa.

“Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dan Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara sebagai tema dalam Rakernas 2021 dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa,” kata Ono.

Sebagai Ketua DPD PDIP Jabar dan calon gubernur, Ono mempunyai program Jabar Bangkit 2024 dan sepakat dengan kuwu-kuwu untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) tiap tahunnya.

“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi 500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program 500 Juta dalam Jabar Bangkit 2024,” jelasnya.

Hal itu, lanjutnya masih sangat rasional. Bila jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957 maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar 3 Trilyun. Dan itu, lanjut Ono, kurang dari 10 persen APBD Jawa Barat.

“Membangun Indonesia dari desa. Jika desa kuat, maka Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Itulah Indonesia Maju yang Berdaulat! Indonesia yang berakar dan bertumpu pada desa yang kuat,” tegas Ono. (eki)