Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Kuningan Punya Jatah 822 P3K Untuk Nakes dan Non Nakes, Tapi Tidak Dibuka

KUNINGAN (MASS) – Siang ini, Kamis (12/10/2023), Gedung DPRD Kabupaten Kuningan nampak didatangi berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya, dari FKHN (Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan Nasional) Kabupaten Kuningan, serta Forum P3 – TP Kabupaten Kuningan.

Kedua unsur tersebut, datang ke DPRD mempertanyakan status kepegawaian mereka. Ada yang ingin kejelasan dari status honorer, ada juga yang kejelasan penempatan pasca lulus passing grade.

Mereka, diterima langsung oleh Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Kuningan melalui Tresnadi (F-PDIP) dan Abdul Jafar Sidik (F-PAN).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, turut mengundang Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Kepala Dinkes, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam dialog, terungkap beberapa hal yang cukup memilukan. Tenaga kesehatan sebagai salah satu unsur layanan masyarakat, ada yang belasan sampai puluhan tahun mengabdi dan tetap menjadi honorer.

Sekjen FKHN Kabupaten Kuningan Asep Iskandar, dalam pertemuan itu mempertanyakan soal keputusan Kemenkeu nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.

“Dimana didalamnya terdapat rincian jumlah formasi P3K Kabupaten Kuningan sebanyak 822 untuk nakes dan non nakes namun secara kenyataanya Kuningan tidak 1 pun formasi dibuka. Padahal menurut pandangan saya adanya SK alokasi P3K nakes dan non nakes itu berawal pengajuan dari bawah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi didaerah. Sehingga muncul pertanyaan ada apa dengan kondisi keuangan daerah yang tiba-tiba alokasi tersebut tidak diakomodir atau tidak dimaksimalkan,” ujarnya.

Selanjutnya, ia juga mempertanyakan status honorer setelah disahkanya UU ASN tangga 3 Oktober 2023 dimana di dalamnya tertuang pada bulan Desember 2024 sudah tidak ada lagi non ASN di instansi pemerintah. Sedangkan polemik yang terjadi saat ini formasi P3K 2023 Kabupaten Kuningan sebanyak 822 tidak ada.

“Meskipun dari Kadinkes menyatakan tetap akan memperjuangkan dan dipastikan tidak ada PHK 2024 namun kami dari FKHN tetap akan menindaklajuti dan memperjuangkan status dan kepastian nasib para honorer nakes dan non nakes Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.

Senada, Wakil Ketua 1 FKHN Kabupaten Kuningan Hary Santosa juga mengurakan keresahan soal status pegawai. Ia meminta untuk semua steakholder berkomitmen tidak lagi membuka atau memasukan pegawai baru non ASN di instansi pemerintah karna akan membuat benang kusut semakin kusut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Mendorong dalam setiap formasi Pembukaan P3K, diutamakan dan diprioritaskan untuk semua tenaga honorer Kabupaten Kuningan/formasi khusus,” paparnya.

Terakhir, pihaknya mengkritisi DPRD Kabupaten Kuningan yang mengatur jadwal audiensi. Pasalnya, audiensi itu dianggap belum optimal.

Selain karena dalam satu rapat ada dua pihak dengan kepentingan yang beririsan, anggota DPRD yang memimpin audiensi juga didesak untuk menemui elemen LSM/Ormas.

Sementara, Kadinkes Kabupaten Kuningan dr Hj Susi Lusiyanti MM, pasca audiensi mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memperjuangkan hak para pegawainya meski ada ketentuan tidak lagi ada honorer di Desember 2024 mendatang.

“Kita akan terus menggunakan perjuangan ini untuk kedepan lebih baik. Adek-adek harus tenang terus berkoordinasi dengan kami di Dinkes, insya allah akan kami perjuangkan,” ujarnya. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mengaku pihaknya tak punya kewenangan untuk memberi sanksi kepada ASN yang dinilai tak netral dalam tahapan Pilkada 2024....

Government

KUNINGAN (MASS) – Jelang Pilkada serentak pada November 2024 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menggelar pembacaan ikrar netralitas ASN dan penandatanganan pakta integritas. Ikrar...

Village

KUNINGAN (MASS) – Sekitar 200 perangkat desa se-Kabupaten Kuningan nampak mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (3/6/2024) siang ini. Para perangkat yang tergabung dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 175 Pegawai Negeri Sipil menerima SK Pemberhentian. Meski masih bertugas, mereka yang menerima SK tersebut bukanlah karena terlibat kasus, namun...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bahwa perihal netralitas ASN sudah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Aktivis kemasyarakatan yang juga mantan pengurus KNPI, Adang Romadona, angkat bicara soal ketentuan ASN yang mau nyalon Bupati.Setelah sebelumnya sosok ASN...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap fokus menjalankan tugas dan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada Maret lalu, Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemberiah THR dan gaji ke-13 untuk ASN, melalui PP (Peraturan Pemerintah)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bagaimana nasib honorer di Kuningan? Pertanyaan itulah yang muncul di kalangan honorer. Pertanyaan itu juga muncul dari mereka yang tergabung dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada Bulan Ramadhan, jam kerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dari hari biasanya. Diawali dengan cuti di hari pertama...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Zakat penghasilan, merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dengan pendapatan tertentu dalam setiap tahunnya. Dan ternyata, jika dalam bentuk...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Baznas Kabupaten Kuningan menggelar pelatihan motivasi ESQ (Emotional Spiritual Quotient) dalam rangka mensosialisasikan Program Baznas untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam podcast Kuningan Mass, Selasa (26/12/2023) malam, Pj Bupati Kuningan Drs Dr Raden Iip Hidayat, ditanya perihal kemungkinan melakukan rotasi, mutasi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengamat Politik, Hukum dan Pemerintahan, Abdul Haris SH, angkat bicara soal wacana siapa yang cocok menjabat sebagai Pj Bupati Kuningan pasca...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam prosesi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan, tak dihadiri Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si. Ya, dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekda Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rahmat Yanuar M Si, menyebut draft mutasi yang bocor adalah hoax. Hal itu, disampaikannya saat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan, nampaknya akan digelar pasca seleksi Direktur PAM Tirta Kamuning. “Mutasi, ya bisa saja....

Government

KUNINGAN (MASS) – Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2023 akan dibuka pada tanggal 17...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ada sekitar 11 orang yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), mendaftar Pilkades serentak di Kabupaten Kuningan tahun 2023 ini. Meski mencalonkan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gaji ke-13 untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah dimulai secara nasional sejak 5 Juni 2023 lalu. Namun, untuk pegawai di lingkup...

Education

KUNINGAN (MASS) – Lewat bulan Mei ini, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau yang lebih dikenal sertifikasi, ternyata masih belum cair. Karena hal itu para...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Beredarnya sebuah flyer berisi tentang sosok bakal calon legislatif (Bacaleg) yang menyeret Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tanggapan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gaji THL (tenaga harian lepas) di lingkup Pemkab Kuningan terutama bidang pendidikan, sempat jadi sorotan karena keterlambatanya. Hal itulah yang pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bulan Ramadhan ini, seolah menjadi kabar bahagia bagi pegawai ASN/PNS (Aparatur Negri Sipil), sekaligus tidak mengenakkan bagi sebagian pegawai yang masih...

Government

KUNINGAN (MASS) – Presiden Jokowi melalui Sekertariat Kabinet Republik Indonesi mengarahkan agar para ASN (Aparatur Sipil Negara) serta kedinasan untuk tidak menggelar buka puasa...

Advertisement