KUNINGAN (MASS) – Jika melihat data BPS pada statistik dalam angka tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021 sebesar 11.22 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat sebesar 10.46 persen. Penyebab utama tertinggalnya penekanan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat yaitu akibat tertinggalnya penyerapan angkatan kerja dimana pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kuningan sebesar 61.98 persen sementara di Provinsi Jawa Barat sudah mencapai sebesar 64.53 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan ukuran pemusatan di provinsi Jawa Barat, maka Kabupaten Kuningan tergolong belum maksimal dalam menekan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
Melihat angka tersebut, Pemda Kuningan sudah selayaknya memperhatikan khusus dan memaksimalkan penekanan tingkat pengangguran dan peningkatan penyerapan angkatan kerja. Jika tidak, maka bisa akan terus meningkat serius dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kemiskinan,kriminalitas dan masalah sosial politik. Apalagi dengan selalu bertambahnya jumlah angkatan kerja akibat bertambahnya para lulusan pendidikan serta perkembangan pembangunan yang ada. Jika tidak diiringi dengan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang maksimal maka migrasi akan terus mengalir dari desa ke kota ditambah dampak pandemi yang masih terasa sampai saat ini.
Permasalahan tenaga kerja memang selalu menjadi sorotan yang sangat besar dan kompleks karena berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Sulitnya lapangan pekerjaan di suatu daerah bisa disebabkan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Hal ini akibat krisis finansial dimana – mana yang memporak-porandakan perkonomian. Banyak para pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis, begitu juga banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa diPHK oleh perusahaan di mana tempat ia bekerja dalam rangka pengurangan besarnya biaya yang dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya tambahan pengangguran yakni pelonjakan angka pengangguran.
Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan sebaiknya memaksimalkan pemberian fasilitas berupa bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen. Kemudian memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan bersaing di bidangnya. Kemudian untuk mendorong perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk lingkungan usaha yang menunjang serta mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha & menguasai teknologi serta informasi pasar demi peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMD, BUMDES dan pihak lainnya.
Disisi lain, prioritaskan melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan – kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil dengan membangun fasilitas transportasi dan membangun teknologi komunikasi, hal itu akan memancing lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Kemudian menyederhanakan perizinan, karena jika terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi penanamaan modal dari luar daerah sehingga menghambat pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
Mengembangkan sektor pariwisata dengan melakukan promosi – promosi untuk menarik para wisatawan luar daerah, mengundang para investor luar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. Melakukan program sinergi antar BUMN, BUMD dan BUMDES dan organisasi yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan, dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama – sama. Memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor (pertanian, perkebunan atau peternakan) oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.***
Asep Saepudin, S.Si MM (Peneliti / Riset Indo Barometer)
