KUNINGAN (MASS) – Meski membantah adanya potongan, namun Korwil PKH Jabar 1 Atoillah Karim membenarkan adanya jasa bayar yang dilakukan oleh beberapa agen setiap kali KPM mencairkan dana bantuan. Hal itu ia buktikan ketika melakukan sidak ke lapangan.
Pernyataan korwil ini membuktikan dugaan “potongan” Rp10 ribu yang selama ini dilakukan oleh agen setiap transaksi. Kasus dugaan potongan selalu berhembus dan menyudutukan para pendamping PKH.
“Tanggal 18 Juni saya mendapatkan laporan ada agen yang melakukan tindakan seperti itu. Saya tidak akan sebutkan nama dan lokasinya,” ujarnya di Ruang Kadisnsos, Selasa (23/6/2020) pagi.
“Potongan” memang bervariasi namun yang ditemukan di lapangan kemarin mulai dikisaran angka Rp6.000- Rp10 ribu. Tentu ini menjadi temuan pihaknya dan akan menindak tegas oknum yang melanggar kode etik.
“Sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan fee Rp1.000 dari BNI atau Himbara, jadi tidak perlu meminta jasa bayar lagi. Bahkan, dalam aturan BI harus zero cost atau tidak ada biaya,” jelasnya lagi yang menambahkan fee Rp1.000 sebenarnya tidak manusiawi.
Ia mengaku, “potongan” ini akan dilaporkan ke BNI dan agen itu izinnya bisa dicabut. Sebab, penunjukan agen itu menjadi kewenangan BNI.
Sekadar informasi pernyataan Kadinsos terkait ada “potongan” tenyata membuat permasalahan menemui titik terang. Pasalnya, setiap ada isu ini para pendamping yang terkena getahnya.
Padahal ternyata “potongan” tersebut diduga ada di agen. Bagi para pendamping sendiri dengan terbukanya kasus ini membuat mereka merasa tenang.
Pada Selasa pagi di ruang Kadinsos dilakukan pertemuan dengan pendamping. Hal itu buntut panjang dari pengakuan kadis terkait adanya potongan untuk bansos. (agus)
KUNINGAN (MASS) – Sudah tahukah kamu siapa saja yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)? PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan...
KUNINGAN (MASS) – Sejatinya, Bansos (Bantuan Sosial) merupakan program untuk membantu kalangan masyarakat. Namun nyatanya, banyak desa yang “kisruh” gara-gara Bansos. Hal itu, banyak...
KUNINGAN (MASS) – Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda, menyayangkan adanya indikasi penyewengan dana oleh...
KUNINGAN (MASS) – Kecurigaan masyarakat soal dana bansos yang diduga digelapkan oleh agen BNI di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang hingga membuat kehebohan, direspon oleh...
KUNINGAN (MASS) – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kuningan, Neli Marlina, angkat bicara mengenai problematika bansos di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Rabu (20/9/2023)....
KUNINGAN (MASS) – Pendamping PKH Kecamatan Ciawigebang, Toto Suharto angkat bicara soal keributan di Kantor Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Senin (18/9/2023) siang tadi....
KUNINGAN (MASS) – Kartu BPNT dan PKH, ternyata masih ada yang tidak disimpan oleh pemiliknya. Hal itulah yang kemudian bereda diantara warga Desa Jagara...
KUNINGAN(MASS) – Meski sudah ada pengakuan dari Korwil PKH Jabar 1 Atoillah Karim terkiat adanya jasa bayar atau potongan setiap KPM yang mencairkan bantuan....
KUNINGAN (MASS) – Permasalahan potongan Rp10 ribu yang dipertanyaan oleh wartawan pada saat audiensi dengan Dinsos pada Selasa pekan lalu terus bergulir. Arah pertanyaan...
KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 353 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan Desa Lengkong Garawangi mendapat pelatihan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Modul...
KUNINGAN (MASS) - Utin Sutini warga Desa Ciawilor Kecamatan Ciawigebang tidak menyangka perjalanan hidupnya sangat berliku. Dulu, ia masuk kategori warga miskin. Tapi, kini...
KUNINGAN (MASS) – Selasa (20/2/2018) pagi ratusan KSM (keluarga sangat miskin) terlihat sumringah. Pasalnya, uang yang dinanti selama 3 bulan akhirnya cair. Dana tersebut...
