KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan, Dr Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di Kuningan yang tertuang dalam surat edaran akan mulai diterapkan pada Jumat mendatang.
Ia mengatakan tidak seluruh ASN akan bekerja dari rumah. Pejabat eselon II dan sebagian eselon III tetap bekerja seperti biasa di kantor, begitu juga dengan bagian pelayanan dasar.
“WFH ini kebijakan pusat yang cukup bagus, tapi tidak semuanya WFH. Eselon 2, pekerjaan pertama, eselon 3 juga, kita tetap bekerja sebagaimana biasa, termasuk staff-staff yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, kayak pendidikan, kesehatan, ketertiban, dan sebagainya,” ujar Bupati usai menghadiri kegiatan halal bihalal PGRI Kabupaten Kuningan, Selasa (7/4/2026).
“Kita sudah mengatur mekanismenya sesuai dengan surat edaran, ada sistemnya,” tambahnya.
Meski bekerja dari rumah, kata Bupati, ASN tetap diwajibkan siaga dan responsif. Mereka harus siap dihubungi kapan saja untuk keperluan rapat atau koordinasi. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme serta sanksi bagi pegawai yang tidak dapat dihubungi tanpa keterangan.
Selain itu, Bupati juga mengimbau para pejabat yang tetap berkantor untuk menggunakan kendaraan hemat energi, seperti angkutan umum, sepeda, atau kendaraan listrik. Ia bahkan berencana menggalakkan kembali program “Jumat Bersepeda” sebagai bagian dari upaya penghematan.
“Kita akan evaluasi nanti perbulan, sampai sejauh mana penghemat ini,” tuturnya.
Menurutnya, evaluasina tersebut mencakup dampak terhadap pengeluaran operasional seperti listrik, air, dan telepon di tiap dinas. Instansi yang berhasil melakukan penghematan signifikan akan diberikan penghargaan, sementara yang tidak menunjukkan perubahan akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.
Tak hanya ASN, sektor swasta di Kuningan juga dihimbau untuk menerapkan WFH, dengan catatan tidak mengurangi hak gaji karyawan.
“Nanti saya belum komunikasi dengan Pak Kadis tenaga kerja, kemarin ada surat edaran swasta juga dihimbau,” ucapnya.
Menurut Bupati, langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan yang juga dilakukan di berbagai negara di Asia. Ia menilai Indonesia termasuk negara yang mampu menjaga stabilitas, terutama karena tidak mengalami lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti yang terjadi di sejumlah negara lain. (didin)
