KUNINGAN (MASS) – Politisi PKB Ismah Winartono atau yang akrab disapa Ima, mengomentari pertanyaan yang disampaikan ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan pasca memanggil TAPD Pemda Kabupaten Kuningan, Jumat (20/1/2023) kemarin.
Menurut Ima, seharusnya pasca pemanggilan itu prosesnya dibuka ke publik dengan transparan agar memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat luas, khususnya warga Kabupaten Kuningan.
Baca : https://kuninganmass.com/ditanya-pansus-pasca-panggil-tapd-rany-itu-ranah-fraksi/
“Coba prosesnya dibuka ke publik dengan transparan dan juga memberikan edukasi yang baik. Menurut saya biar ada solusi yg efektif maka harus tau dulu penyebabnya. Kalo penyebabnya kurang pendapatan, berarti DAK dan BP yang notabene anggaran dari atas masa bisa gagal bayar ? Sertifikasi guru (TPG) juga. Itu kan anggaran dari atas,” sebut Ima.
Ima yang aktif di kegiatan dan pergerakan itu mrngatakan, kalo solusi akan dibayar bulan April, itu sama saja membiarkan tahun 2024 terulang lagi.
Baca : https://kuninganmass.com/inspektorat-akan-review-tunggakan-pemda-sekda-belum-tentu-94-milyar/
“Jangan sampai publik berfikir nutup hutang teh mau pake anggaran lain, anggaran dari program lain, yang justru akan membuat keadaan tambah ruwet. Sampai kapan kejadian seperti ini dianggap biasa ? Buka prosesnya ke publik dan mari kita awasi sama-sama, untuk keberlangsungan kuningan yang “ waras “ kedepannya,” tegasnya.
Dirinya sangat berhara permasalahan yang dibawa ke legislatif ini menemui titik temu jawaban yang seterang-terangnya, bukan malah dibiaskan dan justru makin banyak pertanyaan.
“Ini bukan lagi persoalan hilangnya anggaran tapi jauh dari pada itu ini soal kemanusiaan,” pungkasnya. (eki)
