Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Ketua Komisi IV: Eks RSCI Sedang Diperiksa BPK

KUNINGAN (MASS) – Berkaitan dengan Eks RSCI yang telah dirubah status menjadi RS khusus penanganan covid di Jl Ciharendong, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Tresnadi, tidak ada masalah.

“Gak ada masalah. Urusan pembelian sudah sesuai payung hukum, bahkan mungkin sedang diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ya kita tunggu hasilnya,” ujar Tresnadi kala dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Sedangkan kondisi saat ini yang sepi pasien dalam kurun waktu sekitar sebulan ini, politisi senior dari PDIP tersebut menjelaskan secara sistematis. Dikatakan, bangunan eks RSCI dibeli waktu itu untuk antisipasi wabah covid di awal.

“Dibagi 2, pasien yang tak punya penyakit penyerta dirawat di RSCI, sedangkan yang punya penyakit penyerta di RSUD 45 termasuk RSUD Linggarjati. Karena kan menyangkut kelengkapan alat,” jelasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Waktupun, lanjut Tresnadi, terus berjalan. Covid di Kuningan naik turun. Kemudian turun kebijakan pemerintah pusat dimana RS swasta dapat melakukan isolasi. Dari situ jadi banyak tempat yang bisa dipakai untuk penanganan pasien covid.

Baca juga: https://kuninganmass.com/misteri-eks-rs-citra-ibu-dibeli-mahal-tapi-jarang-digunakan/

“Tadi saya cek di RS Arya Kemuning, RS baru di Cidahu, ada yang diisolasi. Lalu di RS Sekar Kamulyan Cigugur dan RS swasta lainnya,” ungkapnya.

Adapun keberadaan tenaga kesehatan di eks RSCI memang harus siaga terus. Jika sewaktu-waktu ada pasien maka tidak perlu menyusul ke rumah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dengan dimilikinya RS tersebut, justru Kabupaten Kuningan punya kelebihan. Ketika di daerah lain ada yang nyewa hotel atau tempat yang sudah barang tentu tetap mengeluarkan anggaran, setelah covid berakhir maka Kuningan punya asset.

“Punya asset dan asset itu tidak hilang. Bahkan nilainya akan terus bertambah. Tinggal mau dimanfaatkan untuk apa nanti kalau sudah selesai,” kata bendahara DPC PDIP Kuningan tersebut.

Jika sudah jadi asset pemda maka tidak bisa dijual. Sebab prosesnya tidak gampang. Peruntukannya dulu harus jelas, baru masuk kepada urusan harga. “Tak mungkin pemda melepas asset kalau gak punya keperluan apa-apa,” tandasnya.

Sekali Tresnadi menegaskan bahwa Kuningan terdapat kelebihan. Daerah lain yang tidak membeli asset tetap mengeluarkan uang. Bahkan ada yang menyewa hotel yang cukup mahal, mendekati ukuran membeli.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Tapi saya tidak bilang ini efisien atau tidak. Ini kan menyangkut kepentingan yang mendesak saat itu. Kan panik semua juga. Obat belum ada, belum bicara vaksin waktu itu,” ucapnya. (deden)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pada awal pandemi merebak, Pemkab Kuningan bergegas membeli sebuah rumah sakit yang rencananya, dikhususkan untuk pasien yang terpapar covid-19. Meski begitu,...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Soal kemiskinan, Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Tresnadi mengatakan, pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ada benarnya. Namun ada pula yang kurang...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Apabila terdapat seorang ayah dan ibu beranak 3 hanya berpenghasilan Rp1,5 juta perbulan, maka masuk kategori miskin. Sebab di Kuningan, garis...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) –  Antara percaya dan ga percaya, sedih dan miris. Ketika ada sebuah kebijakan yang tak sesuai realita. Layaknya hanya sekedar ucap tanpa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski “bola” telah dilemparkan ke pimpinan DPRD yang hanya 4 orang, namun hingga detik ini masih belum ada titik temu. Kedudukan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski Koalisi Kuningan Bersatu (KKB) mendominasi parlemen daerah dengan 29 kursi, namun dalam penentuan pimpinan Pansus Tata Tertib DPRD Jumat (4/10/2019)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Caleg terpilih DPRD Kuningan dari dapil 3, Dede Sembada, ternyata tidak masuk bursa calon ketua dewan periode 2019-2024. Pada rapat DPC...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah lengser dari ketua DPC PDIP Kuningan, disinyalir Rana Suparman tidak akan lagi diberikan “jatah” ketua DPRD Kuningan. Pasalnya, jabatan ketua...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tak kalah oleh paslon nomor 1 dan 2, timses paslon nomor 3 pun memiliki keyakinan yang sama. Justru yang kasat mata...

Government

KUNINGAN (Mass) – Kualitas jalan di beberapa ruas jadi sorotan wakil rakyat. Diharapkan kedepan, kualitas pembangunan jalan lebih baik dan tidak cepat rusak. Jalan...

Advertisement