KUNINGAN (MASS) – Sosialisasi pilkada yang seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kuningan, ternyata tebang pilih. Badan Kesbangpol Kuningan hanya melibatkan 9 parpol saja yang punya keterwakilan di lembaga legislatif.
“Sosialisasinya kemarin tanggal 16 Mei. Tapi yang diundang hanya 9 parpol saja. Sementara kami yang notabene partai yang sudah resmi terdaftar, sama sekali tidak dilibatkan,” ujar Ketua DPD PSI Kuningan, Asep S Sonjaya didampingi sekretarisnya, Ade Aspandi.
Lantaran merasa dianaktirikan sekaligus dirugikan, keduanya mengontrog kantor Bakesbangpol, Kamis (17/5/2018). Sayang, kabid politik dan pemilu yang dinilai berwenang secara teknis menjelaskan, tidak ada di tempat. Sehingga mereka pun menemui langsung kepala Bakesbangpol, H Dadi Hariadi.
Dalam penjelasannya, Dadi mengatakan, sosialisasi pilkada bertajuk Pendidikan Politik itu memang hanya mengundang 9 partai saja. Dasarnya di RKA (Rencana Kerja Anggaran). Saat itu Dadi menerima kedatangan pengurus PSI didampingi salah seorang stafnya.
“Kami merasa aneh kalau dasarnya RKA. Karena RKA itu diajukannya tahun 2017. Sedangkan kami parpol-parpol non parlemen sudah terdaftar legal pada tahun 2016,” kata Asep kepada kuninganmass.com.
Bukan hanya itu, ternyata di kabupaten lain sosialisasi serupa bisa melibatkan semua parpol hingga LSM dan ormas. Tak heran jika PSI mencium adanya dugaan penyelewenangan terhadap anggaran tersebut.
“Kami merasa dirugikan. Ini tak bisa dibiarkan. Kita akan tindaklanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, 7 parpol yang tidak dilibatkan dalam sosialisasi pilkada diantaranya PSI, Garuda, Perindo, PBB, Hanura, PKPI dan Berkarya. Beberapa parpol tersebut sudah saling berkoordinasi kaitan dengan tindakan penganaktirian parpol non parlemen. (deden)
