Kebijakan Bupati Dinilai Pasrah Pada Kapitalisme

KUNINGAN (MASS) – Bupati H Acep Purnama yang pasrah pada menjamurnya toko modern dikritisi oleh salah seorang Pemerhati Sosial Ekonomi, Ade Diana Fitri. Ia menilai orang nomor satu di kota kuda tersebut pasrah pada kapitalisme.

“Disini butuh seorang ekonom independen yang mampu menjelaskan dampak negatif dari keberadaan toko modern terhadap daya beli masyarakat. Di Kuningan ini banyak perguruan tinggi yang diyakini mampu melakukan penelitian berbasis ilmiah,” ujar pria yang tinggal di wilayah Kecamatan Darma itu, Minggu (27/6/2021).

Menyikapi gerai ayam dan telur ayam yang mulai menjamur, menurut dia, dampak besarnya akan dirasakan beberapa tahun kedepan. Meski era pasar bebas, namun ada sebuah kewajiban moral dari seorang pemimpin untuk melindungi pengusaha menengah kebawah.

“Dulu beliau (bupati, red) bilang bahwa ‘eceran harga grosir’ itu sebuah inovasi. Gerai-gerai ini katanya masuk keagenan, bukan toko modern. Nah sekarang mengatakan masuk toko modern sehingga ada perda yang mengaturnya,” kata pria berjuluk Dadung Amuk itu.

Kalau mau melihat lagi perda toko modern, terdapat batasan diantaranya jarak dengan pasar tradisional dan jam buka tutup. Belum lagi masalah sempadan jalan atau sempadan sungai. Garis sempadan jalan provinsi, ada aturan hingga sekitar 20 meter dari as jalan.

Sedangkan jam buka tutup, di perda disebutkan mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam, kecuali yang sudah berizin 24 jam. Jarak toko modern dengan pasar tradisional pun minimal harus 1 kilometer.

“Coba lihat gerai daging dan telur di Cilimus, hanya beberapa ratus meter saja jaraknya dari pasar tradisional. Coba lihat gerai di Ciporang, bukanya subuh. Garis sempadan jalannya, gak nyampe 15 meter dari as jalan. Jadi pak bupati itu tahu isi perda dan perbup gak sih?,” sindirnya.

Berita sebelumnya : https://kuninganmass.com/merambahnya-gerai-ayam-segar-acep-zamannya-modern/

Disamping mengkritisi keberadaan toko modern, Ade juga menyoal rencana geothermal di kaki gunung Ciremai. Seingatnya dulu Acep Purnama menolak rencana tersebut sewaktu belum menjadi bupati. (deden)