Kalau Menyangkut Isu Publik, Mestinya Pansus Gagal Bayar itu Terbuka

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya dari Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, saran agar rapat Pansus Gagal Bayar digelar secara terbuka, dilontarkan pula oleh Anggota DPR RI asal Fraksi PKB, H Yanuar Prihatin.  

“Aturannya rapat itu bisa terbuka, bisa juga tertutup. Yang menentukannya peserta rapat tersebut. Tapi kalau menyangkut isu public ya mestinya terbuka. Di DPR juga terbuka kalau rapat-rapat pansus,” ungkapnya saat berada di Kuningan, Minggu (26/2/2023).

Jika digelar tertutup, Yanuar menduga ada isu sensitif. Tujuan semula pembentukan pansus untuk mencari akar masalah dan mengedukasi politik masyarakat, ia juga menduga hanya yang di dalam pansus yang diedukasi.

Di Jakarta, imbuhnya, pansus-pansus yang pernah ada memang menyangkut isu public. Seperti persoalan IKN, pemilu dan lainnya, sehingga digelar secara terbuka.

Peminjaman uang ke bank bjb senilai 60 miliar rupiah pun tak lepas dari tanggapan Yanuar. Hanya saja lantaran tidak mengetahui informasinya secara mendalam, dirinya melontarkan pertanyaan banyolan.

“Jaminannya pendopo?,” guyonnya sambil tertawa.

Lebih jauh Yanuar mengungkapkan, apa yang terjadi hari ini menandakan bahwa Kuningan belum punya visi besar. Tak heran jika kerap tenggelam di dalamnya, baik soal gagal bayar dan soal lain.

“Ini (gagal bayar, red) akumulasi dari proses lama yang tertimbun. Tapi memang terjadi di banyak tempat. Kita belum punya visi besar. Berkutat di situ-situ saja. Ya kan uang segitu-gitunya, sedangkan kebutuhannya banyak,” kata Yanuar.

Komposisi Personil Pansus : 7 vs 6

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan kemarin pansus yang dinamai ‘Pansus Tunda Bayar’ telah melangkah dengan mengundang BPKAD, Bappenda, RSUD Linggarjati dan sejumlah SKPD lain. Hanya saja selama ini masih digelar secara tertutup.

Ketua Pansus H Yudi Budiana SH kala dikonfirmasi mengatakan, tertutupnya rapat pansus akibat dari keinginan peserta rapat.

Sementara, berdasarkan data yang diperoleh kuninganmass.com, jumlah personil pansus sebanyak 13 orang. Tiga orang dari PDI Perjuangan, 2 orang dari Gerindra, 2 orang dari PKS, 2 orang dari PKB, 1 orang dari Golkar, 1 orang dari Demokrat, 1 orang dari PAN, dan 1 orang dari PPP.

Apabila personil 5 fraksi yang setuju pembentukan pansus dijumlahkan, komposisinya sebanyak 7 orang. Sedangkan 3 fraksi yang pada saat paripurna tidak menyetujui pansus sebanyak 6 orang. (deden)

Komposisi Personalia Pansus Tunda Bayar APBD Tahun 2022 DPRD Kuningan Berjumlah sebanyak 13 orang yang terdiri dari:

1. H. Yudi Budiana, SH (Ketua Pansus/F. Partai Golkar)

2. Deki Zaenal Mutaqin (Wk. Ketua pansus/F.Gerindra Bintang)

3. Dede Sudrajat (Sekretaris Pansus/F.PKS)

4. Dede Sembada (Anggota/F.PDI Perjuangan)

5. Apang Sujaman (Anggota/F.PDI Perjuangan)

6. Rana Suparman, S.Sos (Anggota/F.PDI Perjuangan)

7. Yaya (Anggota/F.PKS)

8. Toto Tohari, SE (Anggota/F.Gerindra Bintang)

9. M. Apip Firmansyah, S.Sy (Anggota/F.PKB)

10. Susanto (Anggota/F.PKB)

11. Drs. Toto Suharto, S.Farm.,Apt. (Anggota/F.PAN)

12. Drs. H. Toto Hartono (Anggota/F.Partai Demokrat)

13. dr. Toto Taufikurohman (Anggota/F.PPP)

Video : menit ke 50