Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

JLTS Mangkrak, Gagal Bayar dan DPRD Kuningan Stempel

KUNINGAN (MASS) – Melihat diamnya 50 Orang Anggota DPRD Kuningan terkait carut marut skandal Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) sebesar Rp 60 miliar yang mangkrak dan berpotensi bermasalah dengan hukum serta menyikapi hasil dari Pansus Tunda Bayar DPRD Kuningan akibat adanya kasus Gagal Bayar APBD Kuningan TA 2022 yang mencengangkan kita semua yaitu sebesar Rp 245 miliar maka kami dari LSM Frontal menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Mengingatkan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan memiliki hak interpelasi, yakni hak yang melekat pada anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati/Wali Kota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang dipandang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, usulan pengajuan hak interpelasi DPRD dapat disahkan apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri dan disetujui lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir.

2. Selain hak interpelasi, DPRD Kabupaten Kuningan juga memiliki hak angket, yakni hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam penyelidikan hak angket tersebut ditemukan indikasi tindak pidana, maka DPRD bisa menyerahkan penyelesaian proses tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. DPRD Kabupaten Kuningan bisa menempuh prosedur pemberhentian kepala daerah, dalam hal ini Bupati Kuningan Acep Purnama, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Merujuk pada pasal 76 dan 78, Bupati bisa diberhentikan apabila melakukan sejumlah pelanggaran. Pelanggaran tersebut bisa berupa tindakan korupsi hingga melanggar sumpah/janji jabatan, termasuk pelanggaran berat berupa kesalahan pengambilan kebijakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

4. Apabila terdapat pengelolaan anggaran yang menabrak prosedur dan berjalan sendiri tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari DPRD Kabupaten Kuningan, maka DPRD Kabupaten Kuningan berhak mengajukan hak interpelasi maupun hak angket yang bisa berujung pada langkah Impeachment atau pemakzulan Bupati Kuningan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Antara lain apabila Bupati Kuningan Acep Purnama menggunakan APBD hanya berlandaskan pada Peraturan Bupati (PERBUP) dan bukan berlandaskan Peraturan Daerah (PERDA) yang merupakan produk bersama antara pemerintah kabupaten dan DPRD.

5. Apabila Bupati Kuningan Acep Purnama telah melanggar sumpah/janji sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dikampanyekan pada saat masa-masa Pilkada beberapa tahun yang lalu, sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (1) uu 23/2014. Maka dalam hal ini, DPRD Kabupaten Kuningan berhak mengajukan Hak Interpelasi maupun Hak Angket yang bisa berujung pada langkah Impeachment atau pemakzulan terhadap Bupati Kuningan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebagai pembanding, di Jepang seorang pemimpin yang gagal sudah pasti akan mengundurkan diri. Bahkan ada beberapa kejadian, saking malunya karena gagal dalam memimpin mereka sampai melakukan aksi bunuh diri sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjaga kehormatan dirinya.

Sedangkan di Kabupaten Kuningan malah sebaliknya para pemimpin daerah tidak tahu malu sama sekali… Rakyatnya hidup miskin melarat sedangkan para pejabatnya bergelimang harta dan kaya raya.

Parahnya sudah terbukti Gagal Total dalam memimpin daerah dan masyarakat masih ingin maju lagi untuk menjadi Calon Bupati Kuningan pada Pilkada tahun 2024. Ironisnya melihat itu semua, sebanyak 50 Orang Anggota DPRD Kuningan Yang Terhormat malah diam saja dan tidak ada satu pun yang bersuara… Apa kata dunia?

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kuningan 20 Juli 2023

UHA JUHANA

Ketua LSM Frontal

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Kerja antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi III dengan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Catatan khusus terkait temuan dan masalah dalam pelaksanaan Belanja Modal Tanah  pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kuningan...

Editorial

KUNINGAN (MASS) – Akhirnya Ketua Komisi 3 DPRD Kuningan, H Nunung Sanuhri, mengomentari soal rencana pembangunan Jalan Baru Lingkar Selatan (JLTS). Ia juga mempertanyakan...

Editorial

KUNINGAN (MASS) – Meski telah bersusah payah “memaksakan” rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS), namun hingga masa bakti berakhir Desember 2023 nanti, nampaknya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan JLTS (Jalan Lingkar Timur Selatan) rupanya telah direncanakan sejak 2021. Kala itu Kementerian PUPR RI memberikan sinyal agar JLTU (Jalan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai bagian dari tim pelaksanaan pengadaan tanah untuk JLTS (jalan lingkar timur selatan), Kabid Binamarga Dinas PUTR Kuningan, Teddy Sukmajayadi ST...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda berikan komentar mengenai kepemilikan lahan di jalur Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) oleh beberapa pejabat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Lantaran program pembangunan jalan baru direncanakan oleh pemerintah, maka dipastikan pejabat tertentu telah mengetahui lokasi yang hendak dilalui jalan tersebut. Tak...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pencanangan pembangunan JLTS (Jalan Lingkar Timur Selatan) oleh Bupati H Acep Purnama, 20 Desember 2022 silam, nampaknya belum memperlihatkan progress yang...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Bupati H Acep Purnama MH pada Podcast Kuningan Mass kemarin, disimak secara mendalam oleh Pengamat Kebijakan Publik, Didin Safarudin. Salah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jelang pertengahan tahun 2023, rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) belum memasuki babak berikutnya. Sampai Mei tahun ini, untuk pembebasan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) resmi dimulai dari jalur selatan, tepatnya Desa Windujanten Kecamatan Kadugede. Peresmian pembukaan jalur itu, ditandai...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH mengakui dirinya memang punya tanah di sekitar area yang akan jadi rute Jalan Lingkar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Presiden Mahasiswa Unisa Meiliawati Lestari, turut angkat bicara soal pengesahan APBD TA 2023 yang baru saja di-Paripurnakan pada akhir bulan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Meski sempat mendapat penolakan dari anggota dewan lantaran belum ada kejelasan dari pusat, pembebasan lahan untuk JLTS (jalan lingkar timur selatan)...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua LSM Geram (Gerakan Rakyat Marjinal), Rudi, kembali mempertanyakan rencana pembangunan jalan lingkar yang dianggapnya, jaminan dari pusatnya belum jelas. “Ayo...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Korban kecelakaan di jalan baru lingkar timur, tepatnya sekitar Desa Padarek-Kuningan pada Kamis (3/11/2022) tadi, adalah Muhammad Syafiq Taufiqurahim. Saat insiden...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman S Sos mengatakan polemik rencana pembangunan jalan itu, yang dirugikan Bupati. “Kecerobohan dinas...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Jalur Lingkar Timur-Selatan merupakan sebuah program pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kuningan-Jawa Barat. Jalan Lingkar Timur sediri sudah rampung dikerjakan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua DPC PP, dr Toto Taufikurohman Kosim menyebut, polemik rencana pembangunan jalan lingkar timur...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan eksekutif oleh pimpinan DPRD justru menuai kritik dari anggota komisi 3 DPRD Kabpaten Kuningan, H Yudi Budiana S H (F-Golkar)....

Government

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan jalan lingkar timur selatan yang kabarnya akan dimulai 2023 nanti, mendapat sorotan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan, H Lili...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Upaya pemerintah daerah dalam membangun jalan lingkar selatan menemui kendala. Ini disebabkan adanya dugaan “berebut” proyek pembebasan lahan antara DPrPP dengan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jalan lingkar timur selatan yang merupakan lanjutan dari lingkar timur utara, rupanya menelan biaya sangat fantastis. Dana yang hendak digelontorkan untuk...

Advertisement