JAKARTA (MASS) – Pemerintah semakin serius dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya langkah itu dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (19/03/2025).
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, integrasi sistem keuangan keluarga itu merupakan bagian dari program Government Technology (GovTech), yang dirancang untuk menyatukan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, meningkatkan efisiensi, serta meminimalisasi potensi korupsi.
“Presiden ingin meresmikan GovTech pada 17 Agustus mendatang. Program ini akan mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah sehingga tercipta efisiensi dan pengurangan potensi korupsi,” ujarnya dilansir dari laman resmi Komdigi RI.
Salah satu inovasi utama dalam GovTech adalah kebijakan wajib memiliki rekening bagi setiap keluarga penerima bantuan sosial. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menyalurkan dana secara langsung tanpa perantara, mengurangi potensi kebocoran, serta memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Luhut menambahkan, sistem itu diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
“Dengan adanya sistem ini, penyaluran bantuan akan lebih efisien dan akuntabel,” katanya.
Selain digitalisasi bantuan sosial, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arief Anshory Yusuf, anggota DEN sekaligus ahli kemiskinan, menyebutkan bahwa MBG memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.
“Program ini sangat bagus dalam konteks pro-job. Selain menciptakan lapangan kerja, juga membantu menurunkan angka kemiskinan,” ujar Arief.
DEN juga mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program MBG, di antaranya business process review, audit rutin oleh BPKP, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna menjaga rantai pasok tetap stabil dan mencegah potensi kebocoran dana.
“Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” tegasnya. (argi)
