KUNINGAN (MASS)- Masalah Taman Nasional Gunung Ciremai ingin diturunkan statusnya menjadi taman hutan rayat semakin menggelinding, terlebih banyak dukungan dari berbagai pihak.
Untuk mengetahui pengelolaan kawasan TNGC secara langsung, maka tiga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Desa Manislor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat pagi ini (30/1/2020).
Kunker ini dipimpin Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan yakni Iyus Firdaus yang didampingi Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS yakni Asril Rusli, dan Anton Budiyono. Dalam acara itu hadir pula dua akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan (Uniku) yakni Iing Nasihin dan Nurdin.
Kunker kali ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kawasan TNGC secara langsung. Kuswandono, Kepala Balai TNGC menyambut dengan tangan terbuka terhadap kunker para wakil rakyat ini.
Kuswandono membuka pertemuan itu dengan menerangkan sejarah, struktur, program kegiatan berbasis masyarakat setempat, cerita sukses, dan promosi dalam pengelolaan kawasan TNGC. “Ciremai itu berbeda dengan taman nasional lain di Indonesia. Oleh karenanya kami menggunakan tiga kelola yakni kelola ekologi, kelola ekonomi, dan kelola sosial budaya untuk kelestarian alam gunung Ciremai dan kesejahteraan masyarakatnya”, ujar Kuswandono.
Sementara San Andre Jatmiko, Kepala SPTN Wilayah I Kuningan menambahkan, pihaknya berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuningan bisa meningkat dengan adanya wisata alam gunung Ciremai. Ia menyerarankan agar Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam.
“Karena semua wisata alam di gunung Ciremai dikelola oleh masyarakat setempat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Iyus Firdaus,menanggapi pernyataan Balai TNGC dengan pertanyaan, “Mana fungsi hutan yang lebih cocok untuk Ciremai?. Apakah tetap taman nasional ataukah taman hutan raya (tahura)?”.
Pertanyaan wakil rakyat ini dijawab oleh Iing Nasihin, dosen Fakultas Kehutanan Uniku.
“Tahura Ciremai akan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena berada di dua bahkan tiga kabupaten yakni Kuningan, Majalengka, dan Cirebon”, jawab Iing Nasihin. Selain itu, akan ada penambahan beban APBD Pemprov bila Ciremai menjadi Tahura.
“Sebenarnya tugas Balai TNGC hanya konservasi. Namun karena sudah melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, ya kita patut berterima kasih karena sudah membantu tugas Pemerintah Daerah”, tutup Iing Nasihin.
Mendengar jawaban dosen universitas ternama di Kuningan ini, semua hadirin terlihat menganggukan kepala. Tentu dengan adadnya kunjungan ini semua menjadi paham. (agus)
