Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Festival Waduk Darma Disponsori Cap Orang Tua, Disporapar Disomasi

KUNINGAN (MASS)- Kegiatan Festival  Waduk Darma yang digelar pada Minggu (17/10/2021) berbuntut panjang karena ternyata disomsi oleh DPD Pekat Kuningan.

Somasi yang dilayangkan karena dalam kegiatan itu disponsori oleh perusahaan jamu cap Orang Tua.

Seperti diketahui salah satu produk terkenal dari OT itu adalah anggur kolesom yang mengandung kadar alkohol 17 persen.

“Kami sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan merasa keberatan dan prihatin. Kami memandang apa yang dilakukan oleh Disporapar  telah melakukan pelanggaran terhad norma dan kaidah Islam serta tidak mematuhi peraturan daerah yang ada dan dibuat sendiri oleh pemerintahan,” sebut Ketua Pekat Indonesia Bersatu Kabupaten Kuningan Drs H Dudung Mundjaji SH MH dalam surat somasi terbuka tertanggal 23 Oktober 2021.

Dudung yang didampingi Sekretaris H Nana Mulyana Latif ST  menyebutkan, tindakan Disporapar dengan menggandeng Jamu OT itu melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang pariwisata khususnya pasal 47 huruf G dan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang peredaran minuman keras.

“Selain itu Melanggar Visi kabupaten Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023,” tambahnya.

Dalam Islam dengan dalih apapun minuman anggur kolesom cap Orang Tua (OT) tidak bias menjadi halal.

Oleh karena itu, tempat pariwisata tidak boleh digunakan untuk memasarkan/ mempromokan atau aktifitas apapun yang berkaitan dengan minimum keras atau minuman yangmengandung alkohol.

Sehingga dalam hal ini, Disparopar telah melanggar norma atau kaidah dalam Islam.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Oleh karena itu, kami menuntut permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat di setiap media cetak,video dan online paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam,” jelasnya.

Apabila pihak Disporapor tidak memenuhi atau mengindahkan tuntutan Pekat, maka pekay akan menindak lanjuti hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Hal itu karena telah terjadi pelanggaran terhadap perda dan perundang-undangan. Dan Bupati sebagai 0anglima tertinggi Satpol PP harus bertanggung jawab dan menindaklanjuti secara hukum dalam penegakan perda yang tanpa tebang pilih. (agus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PD

PKB

Advertisement

PAM

Advertisement

Bank Kuningan

Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ini sejarah baru bagi masyarakat Kuningan dikatagorikan sebagai Kabupaten dengan penduduk miskin ekstrim.   Sebagai warga Kuningan tentu ada rasa malu...

Anything

KUNINGAN (MASS)- Pasca dilantik PAC Pemuda Pancasila  Kecamatan Luragung langsun bergertak. Bukti nyata adalah melakukan kegiatan Jumat Berbagi. Kegiatan ini hasil kerjasama dengan Unit...

Headline

KUNINGAN (MASS)- Insiden kecelakaan terjadi di ruas jalan Kuningan-Cikijing tepatnya di Desa Haurkuningan Kecamatan Nusaherang pada Jumat pukul 11.30 WIB. Insiden kecelakaan itu melibatkan...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Untuk memperkuat kohesi sosial dan moderasi beragama, yayasan Pasamoan Kuningan menggelar pelatihan pangan berbasis kearifan lokal. Kegiatan itu, dikakukan di Highland...

Advertisement