Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Festival Waduk Darma Disponsori Cap Orang Tua, Disporapar Disomasi

KUNINGAN (MASS)- Kegiatan Festival  Waduk Darma yang digelar pada Minggu (17/10/2021) berbuntut panjang karena ternyata disomsi oleh DPD Pekat Kuningan.

Somasi yang dilayangkan karena dalam kegiatan itu disponsori oleh perusahaan jamu cap Orang Tua.

Seperti diketahui salah satu produk terkenal dari OT itu adalah anggur kolesom yang mengandung kadar alkohol 17 persen.

“Kami sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan merasa keberatan dan prihatin. Kami memandang apa yang dilakukan oleh Disporapar  telah melakukan pelanggaran terhad norma dan kaidah Islam serta tidak mematuhi peraturan daerah yang ada dan dibuat sendiri oleh pemerintahan,” sebut Ketua Pekat Indonesia Bersatu Kabupaten Kuningan Drs H Dudung Mundjaji SH MH dalam surat somasi terbuka tertanggal 23 Oktober 2021.

Dudung yang didampingi Sekretaris H Nana Mulyana Latif ST  menyebutkan, tindakan Disporapar dengan menggandeng Jamu OT itu melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang pariwisata khususnya pasal 47 huruf G dan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang peredaran minuman keras.

“Selain itu Melanggar Visi kabupaten Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023,” tambahnya.

Dalam Islam dengan dalih apapun minuman anggur kolesom cap Orang Tua (OT) tidak bias menjadi halal.

Oleh karena itu, tempat pariwisata tidak boleh digunakan untuk memasarkan/ mempromokan atau aktifitas apapun yang berkaitan dengan minimum keras atau minuman yangmengandung alkohol.

Sehingga dalam hal ini, Disparopar telah melanggar norma atau kaidah dalam Islam.

“Oleh karena itu, kami menuntut permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat di setiap media cetak,video dan online paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam,” jelasnya.

Apabila pihak Disporapor tidak memenuhi atau mengindahkan tuntutan Pekat, maka pekay akan menindak lanjuti hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Hal itu karena telah terjadi pelanggaran terhadap perda dan perundang-undangan. Dan Bupati sebagai 0anglima tertinggi Satpol PP harus bertanggung jawab dan menindaklanjuti secara hukum dalam penegakan perda yang tanpa tebang pilih. (agus)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

PD

PKB

Advertisement
Advertisement

Bank Kuningan

Advertisement

You May Also Like

Business

CILIMUS (MASS) – Pada Jumat (6/5/2022) malam kemarin, Coffee and Resto Saung Tengah Sawah di Desa Linggaindah Kecamayan Cilimus, resmi di-launching secara resmi. Kedai...

Incident

KUNINGAN (MASS) – Kecelakaan laka lantas di Jalan Baru Lingkar Timur yang melibatkan dua kendaraan, tidak memakan korban jiwa. Hal itu dipastikan Kapolres Kuningan...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Mutawally (KAPPA), menggelar halal bi halal dengan tema “Membangun Ukhuwah Makhluqiyah, Memperkuat Soliditas, Mengasah Solidaritas Alumni” pada...

Religious

MALEBER (MASS) – Sebanyak 285 anak yatim dan dhuafa, mendapatkan santunan dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Hikmatul Islam Desa/Kecamatan Meleber, Sabtu (23/4/2022) kemarin. DKM,...

Advertisement