KUNINGAN (MASS) – Banjir yang terjadi di kawasan wisata Palutungan akhirnya mendapat respons cepat dari Bupati Kuningan melalui instruksi perbaikan sistem drainase. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah saat keresahan publik mulai muncul. Dalam situasi seperti ini, respons cepat memang penting agar masyarakat melihat negara tidak diam.
Namun pertanyaannya, apakah persoalan Palutungan selesai hanya dengan memperbaiki saluran air Jawabannya: belum tentu.
Sebab banjir di kawasan lereng wisata bukan sekadar persoalan teknis drainase tersumbat. Ini adalah sinyal bahwa ada tekanan lingkungan yang mulai meningkat di kawasan wisata alam tersebut. Drainase hanyalah titik akhir tempat air mengalir. Sementara sumber masalahnya bisa jauh lebih besar: perubahan tata ruang, berkurangnya area resapan, hingga meningkatnya pembangunan di kawasan pegunungan.
Palutungan selama ini dikenal sebagai kawasan hijau penyangga lereng Ciremai. Tetapi beberapa tahun terakhir, pertumbuhan wisata berlangsung sangat cepat. Villa, cafe, glamping, tempat usaha, dan akses kendaraan terus bertambah. Di satu sisi, ini baik bagi ekonomi masyarakat. Wisata memang membuka lapangan kerja dan menghidupkan perputaran usaha lokal.
Namun di sisi lain, alam memiliki batas kemampuan.
Ketika tanah resapan mulai tertutup bangunan dan betonisasi meningkat, air hujan kehilangan ruang untuk masuk ke tanah. Akibatnya, air bergerak lebih cepat ke permukaan dan membebani saluran drainase. Maka ketika hujan deras datang, saluran sebesar apa pun bisa kalah jika daya dukung lingkungannya sudah melemah.
Karena itu, terlalu sederhana jika semua persoalan hanya dijawab dengan normalisasi drainase.
Pemerintah daerah perlu berani masuk lebih jauh: mengevaluasi tata kelola kawasan wisata secara menyeluruh. Jangan sampai Palutungan tumbuh secara ekonomi, tetapi diam-diam mengalami penurunan kualitas ekologis. Sebab kerusakan kawasan wisata alam biasanya tidak terjadi sekaligus, melainkan perlahan, lalu terasa dampaknya ketika bencana mulai muncul.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mulai membangun disiplin lingkungan bersama. Sebab di beberapa titik, pembangunan di pinggir jalan masih terlihat kurang memberi ruang drainase yang memadai. Persoalan lingkungan memang tidak selalu lahir dari kebijakan besar, tetapi kadang dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa.
Di titik ini, publik perlu objektif. Tidak semua banjir otomatis akibat kesalahan pemerintah. Faktor cuaca ekstrem memang nyata terjadi di banyak daerah. Tetapi pemerintah juga tidak boleh terus berlindung di balik alasan cuaca apabila pola gangguan lingkungan mulai berulang.
Instruksi bupati memperbaiki drainase adalah langkah awal yang tepat. Tetapi langkah berikutnya jauh lebih penting: audit lingkungan, penguatan pengawasan pembangunan, penataan kawasan resapan, dan keberanian menyeimbangkan investasi dengan konservasi.
Karena jika wisata hanya dibangun untuk ramai hari ini, tetapi mengorbankan keseimbangan alam, maka yang hilang bukan hanya lingkungan. Masa depan wisata Palutungan sendiri bisa ikut terancam.
Wisata alam hidup dari alamnya. Ketika alam mulai kehilangan kemampuan melindungi dirinya, saat itulah pembangunan harus mulai dikoreksi.
Oleh: Dadan Satyavadin
Pemerhati Kebijakan Publik.