KUNINGAN (MASS)- Isu terjadi perselingkuhan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan sudah semakin kencang. Bahkan, sampai juga ke telinga orang nomor dua di kota kuda Wabup HM Ridho Suganda.
Meski sempat tertawa, Wabup Edo berharap isu itu hanya hoax semata bukan benaran. Namun kalau memang itu terjadi, tentu dirinya sangat menyayangkan.
“Siapa yang ngegosipnya? Saya belum denger. Mudah-mudahan gak ada. Masa sih Kuningan Agamis, kadisnya selingkuh,” kata Edo, kala dikonfirmasi para awak media ketika telat datang ke kantor DPD Partai Golkar, Sabtu (23/10/2021) siang.
Terpisah, Kadispora Dr Toto Toharudin MPd yang banyak diisukan melakukan perselingkuhan dengan Kabid-nya itu mengaku tidak kaget dengan isu itu.
“Kalau orang dekat saya pasti tidak akan percaya dengan isu tersebut. Sebaliknya yang tidak suka saya pasti percaya,” ujar Toto yang dinkonfirmasi, Rabu (27/10/2021) siang.
Ia menerangkan, sudah mengetahui siapa pelaku tersebut. Bahkan, ia sudah mempunyai bukti selama setahun ini pelaku tersebut menyebarkan keburukan tentang dirinya.
“Jujur selain diacam pembunuhan karir, saya juga akan diancam fisik. Saya tahu dulu sebelum saya Kadisporapar tidak ingin ke sini justru sekarang banyak yang mau,” sebut mantan Kabag Kesrta Setda Kuningan itu.
Bukan masalah selingkuh, tapi masalah transparasi keuangan pun pernah dituduhkan kepada dirinya. Diisukan uang dinas dipegang langsung oleh kadis.
“Hal ini juga sudah saya kumpulkan di hadapan para pejabat di Lingkup Disporapar. Saya tidak masalah di fitnah terus karena yang baik pasti akan ketauan,” jelasnya.
Mantan Kabag Perekonomian ini juga menerangkan, diluar isu selingkuh, banyak hal yang lebih besar dituduhan kepada dirinya dan keluarga. Tapi ia membuktikan tidak salah.
“Istri juga diteror masalah isu saya selingkuh. Tapi karena istri tahu saya sehingga lebih percaya saya,” sebutnya.
Sekedar informasi isu ini ramai di medsos dan menjadi perbincangan hangat. Pihak BKPSDM sendiri mengaku belum ada laporan masalah tersebut.
“Sepanjang belum ada bukti photo/video dan atau laporan/aduan. Kita belum bisa menangani pak. Hanya sekedar informasi tanpa bukti “ Ujar Kepala BKPSDM Dian Fenti Amara melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur Hartanto. (agus)
