Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politik

Dinilai Nepotisme Soal Penetapan PPK, KPU Jelaskan Soal CAT dan Wawancara

KUNINGAN (MASS) – Seleksi penerimaan Anggota PPK yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuningan baru-baru ini, cukup banyak berpolemik. Bahkan, diantaranya ada yang menilai KPU berpihak pada kelompok tertentu (Nepotisme) tanpa memperhatikan Pasal 16 ayat (1a) UU 10/2016.

Hal itu diutarakan salah satu yang merasa keberatan atas hasil tersebut. Lelaki yang hanya ingin disebut inisalnya saja itu, AF, menyampaikan terdapat peserta seleksi yang berdasarkan nilai CAT (computer assisted test) terendah dan peringkat terakhir pada satu kecamatan tertentu justru dapat lolos dan terpilih menjadi Anggota PPK berdasarkan pengumuman No. 272/PP.04.2-Pu/3208/2024 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kuningan tertanggal 14 Mei 2024.

“Hal ini membuat sebagian peserta seleksi yang lain mempertanyakan netralitas KPU Kabupaten Kuningan dalam menyaring Anggota PPK dalam menunjang penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti bulan November 2024,” kata Af, baru-baru ini.

Ia kembali menukil Pasal 36 Peraturan KPU No. 8/2022 bahwa Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

“Dengan demikian, peserta seleksi yang nilai CAT terendah dan peringkat terakhir sebagaimana diatas pada Kecamatan tertentu, dianggap tidak mempunyai kompetensi untuk dinilai bahkan untuk lolos dan terpilihpun. Sebaliknya, terdapat peserta seleksi yang berdasarkan nilai CAT (computer assisted test) tertinggi dan peringkat pertama pada saat hasil akhir tidak lolos dan menjadi PAW ke-3,” imbuhnya.

Ia menyayangkan, KPU Kabupaten Kuningan tidak memperhatikan aturan main dalam penerimaan dan pembentukan anggota PPK. Penerimaan anggota PPK hanya berdasarkan pandangan subjektif tanpa melihat kompetensi peserta seleksi secara objektif. Sehingga, KPU Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga prinsip integritas dan profesionalitas sesuai Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kuningan diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” tuturnya.

Sementara, pasca tudingan-tudingan terhadap KPU, salah satu komisionernya Aof Abdul Musyafa menepisnya dalam Podcast Kuningan Mass baru-baru ini. Mulanya, ia mengatakan bahwa adanya yang tidak puas atas hasil seleksi PPK merupakan hal yang wajar.

“Saya kira dari awal ada perekrutan kembali (PPK) tidak perpanjang dan sebagainya, ini amanat dari KPU RI, kemudian juga lahir PKPU no 2 2024,” kata Aof.

Sesuai hal itu, pihaknya menggelar peekrutan kembali anggota PPK secara terbuka. Dan di dalamnya ada proses mulai dari CAT, wawancara sampai pelantikan. Ia menegaskan, perekrutan PPK ini bagian dari yang sudah ditetapkan KPU RI.

“Setiap hasil pasti tidak akan memuaskan semua orang, yang protes (itu juga) bagian dari hak. (Kalo ada yang malapor ke DKPP?) Ya itu hak konstitusional temen-teman yang merasa dirugikan,” sebutnya.

Ditanya soal kenapa yang lulus CAT dengan nilai tertinggi banyak yang tidak lolos setelah test wawancara, dan malah terganti sama yang nilainya rendah, Aof mengatakan bahwa CAT dan wawancara adalah test berbeda, nilainya tidak bersifat akumulatif.

“(Lolos CAT) itu ukuran awal, karena setelah 15 besar itu posisinya setara,” kata Aof, menjelaskan bahwa system nilainya bukan gabungan.

Soal nilai wawancara yang dianggal kental subjektifitas, Aof tidak membantah dengan lugas. Namun ia mengatakan bahwa tugas yang diwawancara adalah membuat komisioner terkesan pada jawaban yang disampaikan, untuk bisa lolos PPK. Ia mengatakan, komisioner punya pertimbangan yang biasanya diwakili dengan pertanyaan yang spesifik.

Ia mencontohkan, Aof sendiri punya pertanyaan penting bagi yang diwawancara saat menseleksi PPK. Ia mengaku akan menilai jawaban yang dianggap bagaimana mengaplikasikan aturan dengan kondisi di lapangan. (eki)

Berikut podcast komisioner KPU Kuningan menjawab tudingan penetapan PPK :

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Trending

You May Also Like

Desa

KUNINGAN (MASS) – Jalan di jalur Dusun Pahing RT 6 RW 2 Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, yang sebelumnya tertutup material longsoran, kini...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pentolan LSM AKAR, aktivis pecinta lingkungan, Amalo, hampir dipukuli oleh sejumlah massa yang diduga penyadap pinus di Gunung Ciremai, Kamis (12/2/2026)....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Satpol PP Kabupaten Kuningan melaksanakan penanganan terhadap seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeluyuran tanpa busana di Jalan Raya Cipondok,...

Desa

KUNINGAN (MASS) – Kontribusi objek Wisata Waduk Darma dipersoalkan oleh desa desa penyangga yang ada di Kecamatan Darma (8 desa), di luar dari Desa...

Kesehatan

KUNINGAN (MASS) – Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kuningan melaksanakan kegiatan Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) melalui kunjungan ke UPT Laboratorium Herbal Materia...

Insiden

KUNINGAN (MASS) – Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan pada Rabu (11/2/2026) sore hingga malam mengakibatkan satu rumah milik warga lanjut usia di Desa...

Ragam

KUNINGAN (MASS) –  Setelah dilaksanakannya RAPIMPURDA (Rapat Pimpinan Paripurna Daerah) pada Sabtu, 7 Februari 2026, DPD KNPI Kabupaten Kuningan memasuki tahapan menuju MUSDA (Musyawarah...

Teknologi

KUNINGAN (MASS) – PT PLN Persero massif membangun sarana pendukung atau infrastruktur untuk kendaraan listrik, termasuk massif membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)...

Nasional

SPORT (MASS) – Persib Bandung harus menelan pil pahit setelah kalah 3-0 dari Ratchaburi FC dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar AFC Champions...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebuah insiden terjadi di SDN 1 Maniskidul ketika gudang alat dan aset sekolah ambruk. Meskipun kejadian ini membuat geger banyak pihak,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Curah hujan tinggi yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kuningan pada Rabu (11/2/2026) menyebabkan sejumlah sungai meluap hingga memicu banjir di beberapa...

Desa

KUNINGAN (MASS) – Banyaknya permasalahan mengenai pembuatan sertifikat tanah di Kabupaten Kuningan membuat masyarakat semakin resah. Beberapa sertifikat yang seharusnya sudah diterima oleh pemiliknya...

Pemerintahan

KUNINGAN (MASS) – Pemuda biasanya disebut sebagai tonggak peradaban suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Kuningan. Namun ternyata, Disporapar hingga saat masih dalam proses pemetaan...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Ciawigebang dengan harga Rp 80 ribu kembali muncul. Meskipun...

Pemerintahan

KUNINGAN (MASS) – APJATEL menyatakan komitmennya untuk melakukan penataan kabel di Kabupaten Kuningan dengan merubah sistem penempatan kabel menjadi bawah tanah (ducting) sepanjang 3,8...

Wisata

KUNINGAN (MASS) – Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, memiliki potensi wisata alam yang menjanjikan melalui keberadaan Curug Bungawari. Objek wisata alam ini menyuguhkan...

Ragam

KUNINGAN (MASS) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Tahun Anggaran 2026, Kodim 0615/Kuningan menggelar kegiatan donor...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca pimpinan dewan mendatangi beberapa lembaga di luar PAM Kuningan yang terkait dengan pengolahan air (mulai dari PDAM kanupaten kota, hingga...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Diskursus mengenai penggunaan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penetapan tunjangan DPRD perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara dan pengelolaan...

Hukum

KUNINGAN (MASS) – Peristiwa dugaan penipuan penukaran uang koin senilai Rp1 juta terjadi di dua kedai makanan, Ayam Guling Enako dan Hisana Fried Chicken,...

Hukum

KUNINGAN (MASS) – Di tengah wacana Pansus DPRD tentang polemik air, belakangan isu tentang SK Bupati tentang tunjangan bagi lembaga legislatif itu justru disoal...

Pemerintahan

KUNINGAN (MASS) – Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Lingkar Timur Eyang Hasan Molani menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kuningan. Hal itu juga ditegaskan...

Ragam

KUNINGAN (MASS) – Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan pelayanan kepada masyarakat, PT PLN (Persero) mengumumkan akan melakukan pemadaman listrik terencana di beberapa...

Religi

KUNINGAN (MASS) – Tahun 2026 ini, genap sudah Arminareka Perdana menginjak usia ke 36 tahun (Milad) menjadi teman perjalanan umat muslim ke tanah suci,...

Pemerintahan

KUNINGAN (MASS) – Di saat Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyoroti polemik air, muncul polemik yang bergulir soal SK (Surat Keputusan) tentang...

Bisnis

KUNINGAN (MASS) – Masalah sampah di Kabupaten Kuningan masih belum terpecahkan dengan baik. Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan keprihatinannya terkait isu...