Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politik

Dinilai Nepotisme Soal Penetapan PPK, KPU Jelaskan Soal CAT dan Wawancara

KUNINGAN (MASS) – Seleksi penerimaan Anggota PPK yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuningan baru-baru ini, cukup banyak berpolemik. Bahkan, diantaranya ada yang menilai KPU berpihak pada kelompok tertentu (Nepotisme) tanpa memperhatikan Pasal 16 ayat (1a) UU 10/2016.

Hal itu diutarakan salah satu yang merasa keberatan atas hasil tersebut. Lelaki yang hanya ingin disebut inisalnya saja itu, AF, menyampaikan terdapat peserta seleksi yang berdasarkan nilai CAT (computer assisted test) terendah dan peringkat terakhir pada satu kecamatan tertentu justru dapat lolos dan terpilih menjadi Anggota PPK berdasarkan pengumuman No. 272/PP.04.2-Pu/3208/2024 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kuningan tertanggal 14 Mei 2024.

“Hal ini membuat sebagian peserta seleksi yang lain mempertanyakan netralitas KPU Kabupaten Kuningan dalam menyaring Anggota PPK dalam menunjang penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti bulan November 2024,” kata Af, baru-baru ini.

Ia kembali menukil Pasal 36 Peraturan KPU No. 8/2022 bahwa Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

“Dengan demikian, peserta seleksi yang nilai CAT terendah dan peringkat terakhir sebagaimana diatas pada Kecamatan tertentu, dianggap tidak mempunyai kompetensi untuk dinilai bahkan untuk lolos dan terpilihpun. Sebaliknya, terdapat peserta seleksi yang berdasarkan nilai CAT (computer assisted test) tertinggi dan peringkat pertama pada saat hasil akhir tidak lolos dan menjadi PAW ke-3,” imbuhnya.

Ia menyayangkan, KPU Kabupaten Kuningan tidak memperhatikan aturan main dalam penerimaan dan pembentukan anggota PPK. Penerimaan anggota PPK hanya berdasarkan pandangan subjektif tanpa melihat kompetensi peserta seleksi secara objektif. Sehingga, KPU Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga prinsip integritas dan profesionalitas sesuai Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kuningan diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” tuturnya.

Sementara, pasca tudingan-tudingan terhadap KPU, salah satu komisionernya Aof Abdul Musyafa menepisnya dalam Podcast Kuningan Mass baru-baru ini. Mulanya, ia mengatakan bahwa adanya yang tidak puas atas hasil seleksi PPK merupakan hal yang wajar.

“Saya kira dari awal ada perekrutan kembali (PPK) tidak perpanjang dan sebagainya, ini amanat dari KPU RI, kemudian juga lahir PKPU no 2 2024,” kata Aof.

Sesuai hal itu, pihaknya menggelar peekrutan kembali anggota PPK secara terbuka. Dan di dalamnya ada proses mulai dari CAT, wawancara sampai pelantikan. Ia menegaskan, perekrutan PPK ini bagian dari yang sudah ditetapkan KPU RI.

“Setiap hasil pasti tidak akan memuaskan semua orang, yang protes (itu juga) bagian dari hak. (Kalo ada yang malapor ke DKPP?) Ya itu hak konstitusional temen-teman yang merasa dirugikan,” sebutnya.

Ditanya soal kenapa yang lulus CAT dengan nilai tertinggi banyak yang tidak lolos setelah test wawancara, dan malah terganti sama yang nilainya rendah, Aof mengatakan bahwa CAT dan wawancara adalah test berbeda, nilainya tidak bersifat akumulatif.

“(Lolos CAT) itu ukuran awal, karena setelah 15 besar itu posisinya setara,” kata Aof, menjelaskan bahwa system nilainya bukan gabungan.

Soal nilai wawancara yang dianggal kental subjektifitas, Aof tidak membantah dengan lugas. Namun ia mengatakan bahwa tugas yang diwawancara adalah membuat komisioner terkesan pada jawaban yang disampaikan, untuk bisa lolos PPK. Ia mengatakan, komisioner punya pertimbangan yang biasanya diwakili dengan pertanyaan yang spesifik.

Ia mencontohkan, Aof sendiri punya pertanyaan penting bagi yang diwawancara saat menseleksi PPK. Ia mengaku akan menilai jawaban yang dianggap bagaimana mengaplikasikan aturan dengan kondisi di lapangan. (eki)

Berikut podcast komisioner KPU Kuningan menjawab tudingan penetapan PPK :

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Trending

You May Also Like

Olahraga

JAKARTA (MASS) – Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan kembali menunjukkan komitmennya dalam pembinaan santri berprestasi dengan mengikutsertakan santri untuk memberikan dukungan langsung kepada Tim...

Olahraga

KUNINGAN(MASS) – Lanjutan Super League pekan ke-18 pada Sabtu (31/1/2026) sore, Persib Bandung berhasil meraih tiga poin berharga di Stadion Manahan Solo dalam pertandingan...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Di tengah polemik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menanggapi serius kasus penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan ajar di berbagai sekolah di Kabupaten...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Ketua Sumbu Rakyat Kuningan, Genie Wirawan Rafi, angkat bicara soal praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah Sekolah Dasar (SD)...

Pemerintahan

KUNINGAN (MASS) – Setiap orang maksimal hanya boleh lima (5) sertifikat rumah tempat tinggal dimilikinya dan untuk lahan pertanian pribadi itu maksimal lima (5)...

Headline

CIREBON (MASS) – Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung mengaku belum menerima laporan resmi dari PAM Kuningan, pasca melayangkan SP-3 pada bulan Januari...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 50 ikan dewa yang menjadi ikon Kabupaten Kuningan ditemukan mati di kolam yang terletak di Kawasan Wisata Balong Girang Cigugur,...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuningan Yogyakarta (IPMK-YK) menggelar kegiatan “OMJOK” atau Obrolan Mahasiswa Kuningan Yogjakarta dengan tema “Menyulam Asa, Merangkai Cita”. Acara...

Kesehatan

KUNINGAN (MASS) – Hingga saat ini, proses pembuatan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) untuk dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan masih belum...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unisa kembali menggelar kegiatan Latihan Kader (LK I) untuk kedua kalinya. Kegiatan yang berlangsung di Sanggar...

Kuliner

KUNINGAN (MASS) – Di Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, terdapat seorang penjual gado-gado legendaris yang telah berjualan selama 18 tahun. Dia adalah Sajud (78) yang...

Nasional

BONDOWOSO (MASS) – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa penangguhan (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak produk...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) – Universitas Muhammadiyah Kuningan (UM Kuningan) melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) menyelenggarakan Seminar Legislatif Mahasiswa bertema “Penguatan Legislatif Mahasiswa dalam Mewujudkan Demokrasi...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Polemik penutupan tambang batu terjadi di Desa Cileleuy, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Tambang itu disegel oleh Kantor UPT Cabang Dinas Energi...

Pendidikan

KUNINGAN (MASS) –  Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono S Hut M Sc, membela para guru honorer yang belakangan banyak disudutkan...

Editorial

KUNINGAN (MASS) – Setelah pada tahun 2025 menginisiasi 2 Raperda, DPRD Kabupaten Kuningan kembali mengusulkan 2 Raperda di tahun 2026 ini. Hal itu disampaikan...

Ragam

KUNINGAN (MASS) – Bersama Polres Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Diskatan melakukan penanaman jagung serentak yang dilaksanakan di Desa Gunung Keling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten...

Mojang

KUNINGAN (MASS) – Viressa Aulia Maharani, seorang pelajar berprestasi di MTs Terpadu Riyadul Badiah. Di usia 15 tahun, Viressa telah meraih berbagai prestasi baik...

Wisata

KUNINGAN (MASS) – Pemasukan pajak dari sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah...

Ekonomi

KUNINGAN (MASS) – Dr Tuti Rusilawati, MM resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kuningan periode 2026 melalui mekanisme aklamasi pada...

Ekonomi

KUNINGAN (MASS) – Pada Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kuningan tahun 2026 yang berlangsung pagi ini, Kamis (29/1/2026), Lena Herlina...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar memberikan tanggapan terkait Surat Peringatan (SP) ke-3 dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dilayangkan...

Politik

KUNINGAN (MASS) – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk mensukseskan agenda nasional partai, Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kesiapan itu ditegaskan...

Ekonomi

KUNINGAN (MASS) – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kuningan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026, Kamis (29/1/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wisma...

Wisata

KUNINGAN (MASS) – Libur Natal dan Tahun Baru 2026, terhitung dari 22 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 menjadi momen penting bagi sektor pariwisata...