Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass
https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-3893640268476778/main/editContentAds?webPropertyCode=ca-pub-3893640268476778&adUnitCode=1128420475 Smart Widget MGID

Headline

Dikritik Kadinsos, Kades Citapen Dibela Ketua DPRD, Nuzul: Sepanjang Penerima BLT-nya Ikhlas….

KUNINGAN (MASS) – Adanya pemotongan BLT BBM oleh Kades Citapen Kecamatan Japara menuai polemik. Meski sebelumnya Kades beralasan untuk dibagikan ke masyarakat tidak mampu (yang tidak tercantum dalam data), hal itu ternyata menuai kritik dari Kadinsos.

Kadinsos dr Deni Hamdani M Si, dalam berita sebelumnya mengatakan, pemotongan itu tidak boleh. Yang harus didorong adalah perbaikan data.

Baca: https://kuninganmass.com/kades-potong-blt-kadinsos-tidak-bisa-seperti-itu/

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun, hal berbeda diutarakan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Menurut Zul, sepanjang yang punya haknya ikhlas itu justru harus diapresiasi.

“Saya misalnya, karena datanya gak bener, dapet (bansos), saya kan malu,” ucapnya mencontohkan, kalo itu terjadi bantuanya akan dibagi ke yang membutuhkan.

Saat ditanya apakah diperbolehkan, jika pembagian/pemotongan itu dilakukan secara kolektif, Nuzul masih menjawab dengan narasi yang sama.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sepanjang ikhkas dan, kalo ikhlas, dia tidak bereaksi,” ucap Zul, Senin (19/9/2022) kemarin di gedung DPRD Kuningan.

Baca: https://kuninganmass.com/blt-dipotong-100ribu-kades-citapen-diberikan-kepada-yang-berhak/

Nuzul mengiyakan, adanya insiden itu berawal dari data. Dan memang harus diakui, lanjutnya, pendataan yang sudah 20 tahun terakhir ini, secara nasional, memang tidak beres.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Menghadapi pemilu, DPT bermasalah. Menghadapi pkh bermasalah,” ucap Zul.

Meski begitu, Nuzul mengatakan saat ini pemerintah juga tengah berkonsentrasi pembenahan data, termasuk dalam regsosek. Dan ia mengaku menyambut baik.

“Yang namanya pendataan ini, biayanya besar tapi tidak ada hasil fisiknya. Beda dengan membangun jembatan, katingali, data mah kan teu katingali,” ujarnya sembari menekankan, selama ini memang agak lalai dalam pendataan akurat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Di akhir, Zul kembali menegaskan perihal pemotongan BLT BBM ini, tentu alasannya dulu yang harus jelas.

“Kalo pemotongan untuk kepentingan dirinya sendiri, oknum atau kelompok itu jelas tidak boleh. Tapi kalo misalnya kita berembug, yeuh ada yang lebih miskin, lebih menderita dari bapak ibu, gimana kalo ini (bantuanya) dibagi. Sepanjang dia mau,” jawabnya. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mendoakan Egis Sugianto SE MM menjadi Lurah Cigintung Kecamatan Kuningan secara definitive, bukan hanya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencanakan perubahan pembiayaan dengan pinjaman daerah jangka panjang dan jangka pendek. Hal itu dibacakan Bupati Dr H Dian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Beberapa hari sebelumnya jamparing melakukan survei terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani)....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (2/6/2025) siang kemarin, sejumlah massa gabungan dari LSM dan Ormas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggelar audiensi. Giat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mewanti-wanti Bupati – Wakil Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si –...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan kembali menyuarakan suara nurani rakyat. Setelah sebelumnya melakukan audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)...

Business

KUNINGAN (MASS) – Polemik penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Panjunan yang beroperasi di wilayah Cinagara, Lebakwangi -Kuningan yang sempat mencuat kemarin, mengungkap bahwa sejumlah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan secara resmi menyerahkan berkas PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKB,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage  ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Ika Siti...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD  Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan, kembali disikapi oleh Ketua Distrik 020 Angkatan Muda Siliwangi...

Business

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan RM Mie Gacoan yang berada di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan depan SMAN 2 Kuningan, disidak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan...

Politics

JAKARTA (MASS) – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan terus mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk bertindak tegas kepada salah satu anggotanya yang terlibat dugaan perselingkuhan. Desakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan baru saja menggelar Rapat Paripurna soal dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggotanya, Rabu (12/2/2025) siang di gedung...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya menilai bahwa kinerja BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan tidak serius mengatasi permasalahan di lembaganya sendiri....

Advertisement Smart Widget MGID