Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Terbitnya surat perintah tugas yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada tenaga honorer kategori dua (K2) masih mengundang kepenasaranan banyak orang. Terutama kaitan dengan pengupahan, prioritas diangkat jadi CPNS serta berbagai hal lain yang dirasa belum jelas. “Jadi begini, surat perintah tugas itu hanya untuk tertib administrasi saja. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pada Pilkada Serentak 2018 ini jumlah pemilih dari warga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuningan kemungkinan besar merosot tajam. Ini disebabkan berkurangnya penghuni dari sekitar 750 orang menjadi hanya 359 orang. Data ini terungkap pada saat KPU Kuningan melakukan coklit pemutakhiran data pemilih Senin (5/2/3018). Hadir Komisioner KPU … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sebagai paslon bupati dan wakil bupati, sosok H Dudy Pamuji dan H Udin Kusnaedi memikat banyak orang. Salah satunya mantan Panglima TNI Jendral (purn) Djoko Santoso. Setelah berbincang-bincang langsung, dirinya merasa duet itulah yang pantas memimpin Kuningan. Ketertarikan pria yang kini menjabat Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu bukan semata-mata karena faktor … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Karena menghadiri acara kunjungan Cagub Jabar TB Hasanudin, Senin (29/1/2018) lalu di Bumi Aki Winduhaji, seorang kepala sekolah SD dipanggil Panwaslu Kuningan. Kepsek SDN Ciawilor 2 Kecamatan Ciawigebang, Entin Suhartini tersebut dipintai klarifikasinya, Kamis (1/2/2018). Di ruang Gakumdu Panwas, Entin tampak berbincang-bincang dengan dua komisioner Panwaslu, Ondin Sutarman dan Abdul Jalil Hermawan. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemberian surat tugas kepada ratusan guru honor kategori dua (K2), membuat Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih mengernyitkan dahi. Pasalnya ia mengaku belum mengetahui berapa nominal gaji dan sumber anggaran untuk mereka. “Kami akan dalami masalah ini,” ujar Ketua DPC PKB ini kala berkomunikasi dengan kuninganmass.com. Bukan hanya itu, Ujang juga … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Panwaslu Kabupaten Kuningan diminta untuk menindak tegas pelanggaran yang sifatnya substantif bukan formalitas. Hal itu disampaikan oleh peneliti Kuningan Institute, Rio Kencono, Sabtu (3/2/2018). “Substantif disini saya maksudkan adalah pelanggaran yang sifatnya TSM (Terstruktur, sistematis, dan masive). Saya contohkan yang baru-baru ini di publis oleh panwas dan KPU semisal, keterlibatan ASN (Aparatur … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketahuan hadir dalam acara sosialisasi Calon Gubernur Jabar, seorang kepala sekolah SD jadi sasaran panggilan Panwaslu Kuningan. Kamis (1/2/2018) ini kepsek berinisial T tersebut sedang dipinta klarifikasi oleh panwas. Dari keterangan yang dipeoleh kuninganmass.com T merupakan kepsek SD di Ciawilor Kecamatan Ciawigebang. Senin (29/1/3018) lalu ia hadir di Bumi Aki Winduhaji dalam … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Memuncaknya suhu politik menjelang pemilihan Bupati dan Gubernur membuat organisasi berlabel Cendekiawan Muslim menyatakan sikap. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) Orda Kuningan yang diketuai oleh Dr. H. Iskandar Hasan, MM. menyatakan sikap tersebut dalam sambutan pada pelaksanaan pelantikan Orsat STKIP Muhammadiyah Kuningan Selasa (30/01/2018). “ICMI merupakan organisasi yang independen. Namun individunya harus … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah dari Kuningan wilayah Selatan, paslon Dudy-Udin melanjutkan agenda roadshownya ke Kuningan wilayah utara. Kecamatan yang baru saja mencuat kasus coklit dijadikan ajang kampanye yakni Mandirancan, jadi incaran. Silaturahim para kader pendukung paslon tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Mandirancan, Selasa (30/1/2018). Sedikitnya 350 orang hadir yang merupakan kader 3 parpol, Golkar, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis baik pilbup maupun pilgub, jadi sorotan Koalisi Masyarakat Peduli Kabupaten Kuningan Bersatu (Kompak Bersatu). Komunitas tersebut meminta agar para kepala desa taat aturan. “Pasal 70 ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menegaskan, kampanye pasangan calon kepala daerah … Baca Selengkapnya