Minimarket Politik
KUNINGAN (Mass)- Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Ketua DPP Pepabri Jendaral TNI ( Purn) H Agum Gumelar memilih Desa Bojong Kecamatana Cilimus sebagai tempat untuk pembangunan Wisma Pepabri (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Peletakan batu pertama untuk pembangunan wisma dilakukan pada Kamis (30/3/2017). Tampak hadir Bupati Kuningan H Acep Purnama MH dan juga hadir pengurus … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass)- Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Jajaran Pemasyarakatan harus mau merubah diri. Salah satunya melalui Apel Siaga dan Deklarasi Kami Kerja Pasti Bersih Melayani pada Jumat (31/3/2017). Dalam kegiatan Apel Siaga yang dihadiri oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama MH dilakukan Mou dengan enam institusi. Ke … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Dalam kunjungannya ke Kuningan, Prof Dr Malik A Fajar menyempatkan singgah ke kampus STKIP Muhammadiyah Kuningan. Anggota Wantimpres RI sekaligus Pembina Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengeluarkan pesan perihal 4 prinsip utama yang mesti dipenuhi dalam membangun Perguruan Tinggi (PT). “Membangun Perguruan Tinggi itu harus berdasarkan pada … Baca Selengkapnya
KUNINGAN- Sebagai bentuk penghargaan kepada kecamatan yang pengelolaan rasta terbaik di Kuningan selam satu tahun, Pemkab Kuningan memberikan reward kepada enam kecamatan. Untuk tahun ini Kecamatan yang mendapat reward adalah Kecamatan Ciwaru, Kramatmulya, Sidangagung, Cigdnamekar, Garawangi, dan Cibingbin. Khusus untuk Kecamatan Ciwaru penghargaan ini merupakan kali ketiga diterima secar berturut-turut. Mereka terpilih karena selama satu … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Usai rapat pansus membahas revisi Perda 14/2015 tentang pemilihan kepala desa, Kabid Pemdes DPMD, Ahmad Faruk SSos MSi bersuara. Dia mengatakan, bisa muncul syarat alternatif yang bertujuan untuk melindungi calon kepala desa. “Jika itu tidak bisa, mentok, karena putusan MK seperti itu, maka untuk melindungi juga (calon kades) akan ada di persyaratan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass)- Sejak tahun 2013 di Kabupaten Kuningan tidak ada perekutan CPNS dari jalur umum. Padahal, keinginan warga Kuningan untuk menjadi pegawai negeri sangat tinggi. Hingga saat ini mereka tengah menanti kapan dibukanya jalur perekutan CPNS dari jalur umum. Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum ada rencana … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass)- Sebanyak 96 Bidang PTT yang belum lama ini diangkat CPNS harus bersabar menanti pemberian SK CPNS. Hingga saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan masih mengajukan proses penetapan NIP. “Harap bersabar untuk bidan PTT, karena tengah proses pengajuan NIP. Adapun batas maksimal pengajuan NIP adalah tanggal 28 Apri,” ucap … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Kendati putusan MK menetapkan calon kepala desa boleh orang luar, namun sejumlah kades dan pamong desa berpendapat lain. Kali ini Sekretaris Desa Ancaran Kecamatan Kuningan, Ade Wahyudin yang angkat bicara. “Putusan MK no 128/PUU-XIII/2015 memang seperti itu. Aturan soal KTP ada di UU No. 6/2014 tentang Desa. Tapi dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass)- Pada acara Rakor Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial( LKKS) Kabupaten Kuningan, salah satu peserta yakni Endi Suhendi yang kebetulan Koordinator PKH Kabupaten Kuningan “curhat” masalah ada warga yang tinggal di bekas kandang sapi di wilayah Kecamatan Darma. Endi meminta kepada pemerintah khususnya LKKS agar bisa membantu warga tersebut memiliki rumah layak huni seperti kebanyakan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Statemen Ketua Fraksi Restorasi PDIP, Nuzul Rachdy SE terkait KTP calon kades, rupanya mendapat sanggahan dari salah seorang kepala desa. Dia agak keberatan apabila pemilihan kepala desa (pilkades) disamakan dengan pemilihan gubernur (pilgub). Kades tersebut yaitu Didi Asmadi PB yang kini menjabat Kades Mandirancan. Dia mengakui jika putusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengikat. … Baca Selengkapnya