Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Dipanggil Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, sejumlah pihak ketiga atau pelaksana anggaran yang kena temuan BPK dan diharuskan ganti rugi, nampak mendatangi kantor dewan, Kamis (9/4/2026). Meski yang hadir ternyata bisa dihitung jari, banyak yang tidak datang, pihak ketiga ternyata komitmen untuk penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sebagaimana direkomendasikan BPK. Hal itulah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan mendapat tanggapan dari Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, Ida Suprida. Ia menyampaikan harapannya agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik. “Saya hanya mendoakan, mudah-mudahan LHKP ini dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya usai Halalbihalal PGRI Kabupaten Kuningan, Selasa (7/4/2026). Ida menegaskan, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pondok Pesantren Husnul Khotimah (HK) menggelar kegiatan Halal bi Halal sebagai momentum pembuka aktivitas pembelajaran santri pasca Ramadan 1447 H. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di Kampus HK1 dan HK2 pada Senin (7/4/2026), dalam suasana khidmat, hangat, dan penuh kebersamaan. Di HK1, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk upacara di Lapangan STISHK dengan pembina upacara … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kursi Kepsek di tingkat SMP kini tengah menjadi topik perbincangan di kalangan tenaga pendidik di Kabupaten Kuningan. Banyak guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tertarik untuk mengisi jabatan menjadi kepala sekolah. Keinginan ini disambut positif oleh para pimpinan sekolah saat ini. Salah satunya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Dr Elon Charlan, mewanti-wanti agar penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sesuai LHP BPK RI yang dihadapi sekolah-sekolah di bawah naungan dinasnya, tetap mengedepankan kehati-hatian. Hal itu dikatakan Elon, sesaat setelah menghadiri undangan Komisi IV DPRD Kuningan, untuk pemaparan LHP BPK, Selasa (8/4/2026). Mulanya, Elon menegaskan bahwa apa yang … Baca Selengkapnya
BOGOR (MASS) – Universitas Muhammadiyah Kuningan (UM Kuningan) resmi menjalin kerja sama strategis dengan IPB University melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor UM Kuningan, Dr. apt. Wawang Anwarudin, M.Sc., dan Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, STP., … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kegiatan halal bi halal yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan di Gedung PGRI, Selasa (7/4/2026), menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis di dunia pendidikan. Selain sebagai ajang saling bermaafan, kegiatan ini juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang hingga kini masih menjadi perhatian utama. Ketua … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merekomendasikan puluhan sekolah di Kabupaten Kuningan untuk mengganti rugi (Tuntutan Ganti Rugi alias TGR) atas penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2024 hingga tahun anggaran 2025. Diantaranya, kegiatan yang direkomendasi TGR oleh BPK adalah Selisih Transaksi SIPLAH (Pembelian Laptop) Tahun 2024 dan 2025, Kekurangan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penggunaan anggaran di tahun 2024 hingga 2025. Dalam laporan tersebut, sejumlah sekolah di Kabupaten Kuningan tercatat memiliki temuan administratif yang mengharuskan adanya pengembalian uang atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), termasuk SMPN 4 Ciawigebang. Temuan di SMPN 4 Ciawigebang berkaitan dengan adanya selisih … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Soal guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tidak direkomendasikan sebagai bakal calon kepala sekolah (BCKS) mendapat tanggapan dari Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, Ida Suprida. Menurutnya persoalan ini telah dibahas bersama pemerintah daerah. Saat ini, fokus utama adalah menyiapkan regulasi yang jelas agar proses seleksi kepala sekolah, termasuk bagi P3K, memiliki … Baca Selengkapnya