Bupati, Sekda dan 50 Anggota DPRD Kuningan Dilaporkan Ke Kejaksaan

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan, Ketua dan seluruh anggota DPRD Kuningan, Sekda, Kepala BPKAD, Tim Anggaran Pemda, Bag Hukum Setda, hingga pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara Kabupaten Kuningan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kuningan.

Mereka dilaporkan oleh gabungan pentolan LSM dan tokoh masyarakat mulai Nana Rusdiana dari BARAK, Iing Solihin dari GAMAS, Adi Supriadi dari LSM PENJARA, Ujang Hermawan dari LMP, Usep Kastaman, H Abidin dan Dadang Abdullah.

Ketujuh tokoh itu melaporkan para pejabat daerah Kabupaten Kuningan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejari Kuningan, dikuasakan kepada Advokat Abdul Latif Usman SH.

Dalam aduannya, para pejabat daerah Kuningan itu dilaporokan berkaitan dengan kebijakan, penetapan serta pembayaran tunjangan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, yang dianggap cair tanpa Perbup alias hanya melalui SK.

Salah satu pelapor, H Abidin, menjelaskan bahwa pelaporan itu dilakukan karena dua tunjangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 603, Pasal 604 UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bukan kali ini saja, kasus tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kuningan sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa gabungan LSM/Ormas di Kejari Kuningan, beberapa waktu sebelumnya:

Berikut poin aduan lengkap tokoh masyarakat dan LSM kepada Kejari Kuningan:

  1. Dugaan adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 900 / KPTS.413-SETWAN / 2025 tentang penetapan besaran tunjangan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
  2. Dugaan pengumpulan besaran hadiah keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, secara langsung melalui Surat Keputusan Bupati, tanpa didahului atau didasrkan pada Perbub (Peraturan Bupati) sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 28 PP No: 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 1 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Kuningan Nomor: 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
  3. Dugaan ketidaksesuaian dasar hukum penerbitan SK Bupati Kuningan Nomor: 900/KPTS.413-SETWAN / 2025, termasuk penggunaan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 yang menurut hasil penelusuran Pemberi Kuasa telah dicabut atau tidak lagi berlaku.
  4. Dugaan adanya pembayaran tunjangan keuangan DPRD Kabupaten Kuningan selama periode 2019 sampai dengan tahun 2025 yang perlu diperiksa legalitas dasar penetapan, mekanisme penganggaran, besaran pembayaran, serta pertanggung jawaban keuangan.
  5. Dugaan adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah akibat pembayaran tunjangan yang diduga tidak memiliki landasan hukum yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

(eki)