KUNINGAN (MASS) – Ada kekeliruan mendasar dalam cara pemerintah membaca daya beli masyarakat Indonesia.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan bahwa anggapan daya beli masyarakat sedang melemah merupakan kesimpulan yang salah.
Seusai bertemu Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta pada 12 Oktober 2026, Dradjad mengatakan bahwa yang terjadi itu bukan daya beli melemah.
Menurutnya, yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat secara signifikan.
Pandangan itu kembali dipertegas dalam program Power Lunch CNBC Indonesia pada 6 November 2026.
Dradjad menyatakan bahwa daya beli masyarakat itu tidak melemah, hanya bergeser.
Dradjad menunjuk pertumbuhan pariwisata, transportasi, restoran, hotel, serta transaksi digital sebagai bukti bahwa daya beli tetap kuat.
Saya berbeda pandangan dengan Dradjad.
Bukan karena saya menyangkal adanya transformasi konsumsi, melainkan karena kesimpulan tersebut mencampuradukkan dua persoalan ekonomi yang berbeda.
Bukan Pergeseran Pola Konsumsi
Pergeseran konsumsi menjelaskan ke mana masyarakat membelanjakan uangnya.
Daya beli menjelaskan seberapa banyak barang dan jasa yang mampu dibeli dengan pendapatan yang dimiliki.
Seseorang dapat berpindah dari pasar tradisional ke marketplace tanpa mengalami peningkatan pendapatan.
Keluarga dapat mengurangi pembelian pakaian karena biaya makanan dan transportasinya meningkat.
Seorang pekerja bahkan bisa lebih sering membeli makanan di luar rumah karena waktu kerjanya bertambah, bukan karena kehidupannya semakin sejahtera.
Dalam keadaan demikian, pola belanja memang berubah, tetapi perubahan tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi.
Justru bisa merupakan bentuk penyesuaian terhadap tekanan pendapatan dan biaya hidup.
Kesalahan paling mendasar dalam argumentasi Dradjad adalah menjadikan bukti adanya pergeseran konsumsi sebagai dasar untuk meniadakan kemungkinan pelemahan daya beli.
Untuk menjelaskan persoalan tersebut, kita tidak perlu menggunakan data yang spekulatif.
Cukup membaca lebih mendalam angka-angka resmi BPS, lembaga yang justru dijadikan rujukan oleh Dradjad sendiri.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III-2026.
Konsumsi rumah tangga juga masih tumbuh 5,04 persen.
Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut sedikit melambat dibandingkan triwulan II-2026 yang mencapai 5,06 persen.
Lebih penting lagi, pertumbuhan agregat tidak menjelaskan bagaimana kemampuan membeli tersebar di antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah.
Angka yang lebih relevan untuk menilai tekanan kesejahteraan justru terdapat dalam statistik upah dan ketenagakerjaan.

Teriakan Ketenagakerjaan Indonesia
Dalam rilis Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026 pada 5 November, BPS mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,42 juta per bulan.
Setahun sebelumnya, rata-rata upah tersebut Rp3,33 juta.
Artinya, selama satu tahun rata-rata upah nominal hanya meningkat sekitar Rp90 ribu per bulan atau sekitar 2,7 persen.
Sekarang bandingkan dengan inflasi pada periode yang sepadan.
BPS mencatat inflasi tahunan Agustus 2026 sebesar 3,19 persen.
Dengan membandingkan pertumbuhan rata-rata upah nominal terhadap kenaikan indeks harga konsumen, kita memperoleh indikasi penurunan daya beli rata-rata upah sekitar 0,5 persen.
Perhitungan sederhana ini bukan pengganti indeks upah riil resmi dan tidak berarti setiap pekerja mengalami penurunan pendapatan.
Namun, kesimpulan ekonominya jelas: kenaikan rata-rata upah nominal secara agregat belum mampu mengimbangi kenaikan harga umum dalam periode tersebut.
Jika rata-rata upah bertambah lebih lambat daripada harga barang dan jasa, atas dasar apa pemerintah dapat begitu yakin bahwa daya beli masyarakat tidak melemah?
Persoalan berikutnya adalah kualitas pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.
BPS mencatat jumlah pekerja informal meningkat dari sekitar 84,70 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 85,73 juta orang pada Agustus 2026.
Artinya, terdapat tambahan sekitar 1,03 juta pekerja informal dalam satu tahun.
Proporsinya juga meningkat dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen dari seluruh penduduk bekerja.
Pada periode yang sama, jumlah pekerja formal meningkat dari sekitar 61,84 juta menjadi 62,25 juta orang, atau bertambah sekitar 410 ribu orang.
Dengan demikian, sekitar tujuh dari sepuluh tambahan bersih penduduk bekerja selama Agustus 2025 hingga Agustus 2026 berada dalam kategori kegiatan informal.
Angka tersebut tidak berarti setiap pekerjaan informal buruk atau berpendapatan rendah.
Namun, dominasi dan meningkatnya proporsi pekerjaan informal menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti penguatan struktur pekerjaan formal.
Kondisi ini penting karena kemampuan konsumsi rumah tangga sangat bergantung pada kecukupan dan kestabilan pendapatannya, bukan semata-mata apakah seseorang tercatat bekerja.
Bahkan, tingkat setengah pengangguran meningkat dari 7,91 persen pada Agustus 2025 menjadi 8,68 persen pada Agustus 2026.
Jumlahnya mencapai sekitar 12,84 juta orang, dibandingkan sekitar 11,59 juta orang setahun sebelumnya.
Dengan kata lain, terdapat tambahan sekitar 1,25 juta orang yang sudah bekerja, tetapi memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Memang tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,85 persen menjadi 4,75 persen.
Tetapi penurunan pengangguran tidak boleh menutupi persoalan kecukupan pekerjaan dan pendapatan.
Di sinilah paradoks pasar tenaga kerja Indonesia terlihat.
Semakin banyak masyarakat tercatat bekerja, tetapi proporsi pekerjaan informal dan setengah pengangguran justru meningkat.
Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak pekerjaan diciptakan, melainkan apakah pekerjaan tersebut memberikan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan daya beli.
Dinamika Inflasi Volatile Food
Tekanan itu semakin jelas ketika kita membaca data inflasi BPS.
Pada Oktober 2026, inflasi nasional tercatat 3,23 persen secara tahunan.
Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 4,82 persen, sedangkan kelompok transportasi mencapai 4,87 persen.
Kedua kelompok tersebut secara bersama-sama menyumbang 1,99 poin persentase terhadap inflasi nasional, atau sekitar 62 persen dari keseluruhan inflasi tahunan Oktober.
BPS mengidentifikasi cabai rawit, ikan segar, beras, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi sebagai sebagian komoditas penting yang mendorong inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Pada transportasi, tekanan antara lain berasal dari bensin, tarif angkutan udara, pelumas, serta biaya pemeliharaan kendaraan.
Ini persoalan yang langsung berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
Masyarakat mungkin dapat menunda pembelian pakaian atau peralatan elektronik.
Tetapi kebutuhan makanan dan biaya transportasi untuk bekerja jauh lebih sulit ditunda.
Bagi keluarga dengan anggaran terbatas, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari berarti semakin besarnya bagian pendapatan yang harus dialokasikan untuk mempertahankan konsumsi dasar.
Ruang Belanja Menyempit, Upah Tidak Mencukupi
Ruang membeli barang dan jasa lainnya pun berpotensi menyempit.
Karena itu, peningkatan pengeluaran untuk makanan atau transportasi tidak selalu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan.
Bisa saja jumlah barang yang dikonsumsi tetap atau bahkan berkurang, sementara uang yang harus dibayarkan bertambah.
Persoalan yang sama terlihat pada sektor-sektor yang oleh Dradjad dianggap menjadi tujuan transformasi konsumsi.
Konsumsi restoran dan hotel memang tumbuh 6,59 persen pada triwulan III-2026.
Namun, BPS mencatat rata-rata upah buruh pada sektor akomodasi dan makan minum hanya Rp2,59 juta per bulan pada Agustus 2026, sekitar 24 persen lebih rendah daripada rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp3,42 juta.
Pertumbuhan transaksi pada suatu sektor ternyata tidak otomatis berarti pekerjanya memperoleh penghasilan tinggi.
Transformasi ekonomi harus dinilai bukan hanya dari besarnya transaksi yang tercipta, melainkan juga dari kualitas pekerjaan dan kesejahteraan yang dihasilkannya.
Data Konsumen Berkata Lain
Gambaran BPS tersebut menjadi semakin kuat ketika kita beralih kepada data Bank Indonesia.
Survei Konsumen BI Oktober 2026 memang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen nasional sebesar 119,9, masih berada pada wilayah optimistis.
Tetapi statistik nasional tersebut menyembunyikan perbedaan kondisi antarkelompok pengeluaran.
Pada responden dengan pengeluaran bulanan Rp1 juta hingga Rp2 juta, Indeks Penghasilan Saat Ini hanya sebesar 98,5.
Nilai ini berada di bawah ambang optimisme 100.
Indeks Pembelian Barang Tahan Lama pada kelompok yang sama bahkan hanya mencapai 95,2.
Sebaliknya, pada kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta, indeks persepsi penghasilan mencapai 120,3 dan pembelian barang tahan lama sebesar 114,6.
Memang indeks tersebut mengukur persepsi konsumen, bukan perubahan pendapatan riil secara langsung.
Namun, perbedaan yang begitu jelas memperlihatkan bahwa optimisme ekonomi tidak dirasakan secara seragam.
Ketika pemerintah mengatakan daya beli masyarakat masih kuat, pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah: daya beli masyarakat yang mana?
Apakah kelompok yang masih mampu berlibur dan makan di restoran, atau kelompok yang semakin berhitung untuk membeli kebutuhan dasar?
Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan penjualan eceran riil September 2026 hanya sebesar 0,6 persen secara tahunan, melambat dari 1,3 persen pada Agustus.
Penjualan eceran memang bukan keseluruhan konsumsi nasional.
Namun, pertumbuhan yang relatif rendah ini merupakan sinyal bahwa tidak semua segmen konsumsi mengalami perkembangan sekuat pertumbuhan PDB.
Arti Sebenarnya Transaksi Digital
Demikian pula lonjakan transaksi digital.
Volume transaksi QRIS meningkat pesat, tetapi pertumbuhan transaksi pembayaran tidak identik dengan pertumbuhan daya beli riil.
Ketika seseorang beralih dari uang tunai ke QRIS untuk membeli barang yang sama, aktivitas pembayaran digital bertambah tanpa harus ada peningkatan jumlah barang yang dikonsumsinya.
Karena itu, transaksi digital tidak dapat digunakan sendirian sebagai bukti bahwa masyarakat semakin mampu membeli.
Jika BPS memberikan gambaran mengenai tekanan harga, upah, dan kualitas pekerjaan, sedangkan BI menunjukkan perbedaan kondisi konsumen serta lemahnya pertumbuhan ritel, maka Big Data BCA memberikan sinyal tambahan dari transaksi ekonomi yang tercatat dalam sistem perbankan.
Data lain dari BCA
Dalam laporan BCA Economic and Industry Research tertanggal 5 November 2026, BCA Consumer Spending Index pada Oktober mengalami kontraksi 2,9 persen secara tahunan.
Pada periode yang sama, BCA Business Transaction Index masih tumbuh 5,2 persen secara tahunan, tetapi memperlihatkan perlambatan aktivitas transaksi usaha.
Data transaksi tersebut bukan sensus konsumsi seluruh penduduk Indonesia.
Namun, kontraksi indeks belanja konsumen menjadi indikator yang layak diperhatikan ketika dibaca bersama data resmi BPS dan BI.
Temuan ini semakin menarik karena analisis BCA tidak hanya membahas perpindahan transaksi.
Dalam laporan tersebut, para ekonom BCA secara eksplisit menyatakan bahwa inflasi sedang menggerus daya beli.
Konsumsi rumah tangga melambat secara riil meskipun pertumbuhannya secara nominal meningkat.
Itulah perbedaan yang sering hilang dalam perdebatan publik.
Nilai uang yang dibelanjakan bisa meningkat, sementara jumlah barang dan jasa yang diperoleh tumbuh lebih lambat karena kenaikan harga.
Sinyal perlambatan dunia usaha kemudian diperjelas oleh Kepala Ekonom BCA David Sumual dalam seminar Indonesia Economic Outlook 2027 pada 16 November 2026, sebagaimana diberitakan Kontan pada 17 November.
Berdasarkan analisis terhadap sekitar 300.000 perusahaan, pertumbuhan penerimaan dunia usaha melambat dari 9,4 persen pada Agustus menjadi 8,4 persen pada September, lalu 7 persen pada Oktober 2026.
Angka 7 persen berarti penerimaan usaha masih tumbuh, bukan menurun secara absolut.
Indikator penerimaan perusahaan tersebut juga berbeda dari Business Transaction Index BCA.
Namun, keduanya memberi sinyal bahwa momentum aktivitas usaha sedang melemah.
Ketika belanja konsumen mengalami tekanan dan pertumbuhan penerimaan perusahaan melambat, risiko yang harus diperhatikan adalah terbentuknya lingkaran perlambatan.
Perusahaan dapat menahan investasi dan perekrutan, kesempatan memperoleh pendapatan menyempit, dan konsumsi rumah tangga berpotensi kembali tertekan.
Pandangan mengenai melemahnya momentum permintaan domestik juga muncul dalam kajian Samuel Sekuritas pada 5 November 2026.
Lembaga tersebut menyoroti bahwa percepatan pertumbuhan PDB triwulan III tidak sepenuhnya mencerminkan penguatan konsumsi dan investasi, karena kontribusi perdagangan luar negeri ikut memainkan peranan besar.
Dengan demikian, perdebatan mengenai daya beli seharusnya tidak disederhanakan menjadi pilihan antara ekonomi tumbuh atau ekonomi melemah.
Pertumbuhan agregat dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan pendapatan riil, perubahan kualitas pekerjaan, dan perlambatan konsumsi pada kelompok tertentu.
Bukti Jelas Daya Beli Publik Sedang Merosot
Saya tidak menolak bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi.
Saya juga tidak menganggap semua rumah tangga sedang mengalami penurunan daya beli.
Sebagian sektor dan kelompok masyarakat jelas masih menunjukkan pertumbuhan konsumsi yang kuat.
Namun, saya menolak generalisasi bahwa karena masyarakat berpindah ke belanja digital, pariwisata, dan sektor jasa, maka persoalan daya beli dianggap tidak ada.
Perbedaan pandangan saya dengan Dradjad sesungguhnya terletak pada diagnosis ekonominya.
Dradjad membaca perubahan struktur dan tujuan konsumsi.
Saya menekankan perlunya membaca kemampuan membeli, pendapatan riil, dan kualitas pekerjaan di balik perubahan tersebut.
Dradjad melihat ke mana uang berpindah.
Saya mempertanyakan apakah uang yang dimiliki masyarakat masih cukup untuk membeli kebutuhan hidupnya.
Dua pertanyaan tersebut tidak saling meniadakan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan yang sama.
Implikasi kebijakannya sangat besar.
Jika masalahnya hanya perubahan saluran belanja, pemerintah cukup membantu dunia usaha beradaptasi dengan teknologi dan perilaku konsumen.
Tetapi jika sebagian rumah tangga menghadapi tekanan pendapatan riil, pemerintah juga harus memperkuat daya beli melalui peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan pendapatan, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan perluasan kesempatan kerja formal.
Kebijakan transformasi ekonomi tidak boleh berhenti pada peningkatan produktivitas perusahaan atau pertumbuhan transaksi digital.
Transformasi yang berhasil harus mampu menghasilkan kenaikan upah riil, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Pemerintah juga perlu memublikasikan pengukuran konsumsi riil menurut kelompok pengeluaran secara lebih transparan.
Dengan begitu, publik dapat mengetahui apakah penurunan belanja suatu kelompok benar-benar berpindah ke kelompok barang dan jasa lain, atau justru mencerminkan penyusutan kemampuan konsumsi.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan optimisme statistik yang mengabaikan tekanan, melainkan diagnosis ekonomi yang mampu membedakan pertumbuhan, pergeseran, dan penurunan kesejahteraan.
Data BPS menunjukkan kenaikan rata-rata upah nominal yang belum mengimbangi inflasi pada periode pembandingnya, bertambahnya pekerja informal, meningkatnya setengah pengangguran, serta tekanan harga makanan dan transportasi.
Data BI menunjukkan kesenjangan persepsi ekonomi antarkelompok pengeluaran dan terbatasnya pertumbuhan ritel.
Big Data BCA menunjukkan kontraksi indikator belanja konsumen serta perlambatan aktivitas usaha.
Tidak satu pun indikator tersebut sendirian membuktikan bahwa seluruh masyarakat kehilangan daya beli.
Namun, secara bersama-sama, indikator-indikator itu memberikan alasan empiris yang kuat untuk mempertanyakan klaim bahwa daya beli tidak melemah dan hanya bergeser.
Transformasi ekonomi memang harus dilanjutkan.
Tetapi transformasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tekanan kemampuan membeli yang dialami sebagian masyarakat.
Belanja bisa bergeser karena pilihan.
Tetapi belanja juga bisa bergeser karena keterpaksaan.
Ketika penghasilan tidak mampu mengimbangi harga kebutuhan hidup, ketika semakin banyak pekerja berada dalam kegiatan informal, dan ketika jutaan orang masih membutuhkan tambahan jam kerja untuk memperoleh pendapatan yang cukup, persoalannya bukan lagi sekadar perubahan selera konsumsi.
Persoalannya adalah ketahanan ekonomi rumah tangga. Dompet rakyat terdesak, bukan sekadar daya beli bergeser. Dan pemerintah tidak boleh salah mendiagnosis keduanya.
Oleh: Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
