KUNINGAN (MASS) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan melaksanakan pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan pemusnahan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, serta dihadiri perwakilan Polres Kuningan, Pengadilan Negeri, Bagian Hukum, BNN Kuningan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
Yustina Engelin menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.
“Barang bukti ini sudah dinyatakan inkracht oleh adanya keputusan pengadilan negeri maupun keputusan pengadilan tinggi juga yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tindaklanjuti, kami melakukan pemusnahan sesuai dengan isi putusan tersebut,” jelas Yustina.
Dalam pelaksanaanya, Kejari Kuningan memusnahkan barang bukti dari total 253 perkara, yang terdiri dari 166 perkara narkotika dan 17 perkara terkait orang dan harta benda (Oharda), serta sejumlah perkara tindak pidana lainnya.
Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 28,1874 gram, tembakau sintetis seberat 6,347 gram, psikotropika sebanyak 260 butir, serta obat-obatan sebanyak 5.821.319 butir.
Selain itu, turut dimusnahkan 35 potong pakaian, 11 plastik bening, 14 tas, delapan buah timbangan, tujuh mata kunci, dan satu unit senter.
Yustina mengatakan, pemusnahan barang bukti di Kejari Kuningan dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun. Kegiatan pada November ini merupakan periode terakhir untuk tahun 2026.
Terkait tren jumlah barang bukti, ia menyebut adanya peningkatan, terutama pada perkara narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
“Dalam setahun 3 kali, jadi yang bulan ini periode terakhir. (Dari tiga kali ini) ada peningkatan,” tuturnya.
Salah satu jenis obat yang cukup banyak menjadi perhatian dalam penanganan perkara adalah tramadol. Berdasarkan laporan dan perkara yang diterima Kejari Kuningan, jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait obat-obatan tersebut diperkirakan mencapai 12 hingga 15 perkara.
Selain kasus narkotika dan obat-obatan, perkara tindak pidana pencurian juga menjadi bagian dari barang bukti yang dimusnahkan. Di antaranya pencurian kendaraan bermotor serta pencurian di dalam rumah.
Yustina berharap seluruh rangkaian pemusnahan barang bukti tersebut dapat menjadi bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (didin)
