Pendamping Desa Gandeng TA P3MD acara “NGOPI” dengan Desa Karangtawang
KUNINGAN (MASS) – Suatu keniscayaan harapan dari pemerintah pusat terkait program penggerak ekonomi kerakyatan yang diwadahi oleh badan usaha milik desa (bumdesa) harus dihidupkan di tiap desa.
Desa harus tahu akan potensi desanya untuk memunculkan program kegiatan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Sementara kehadiran bumdesa kebanyakan tidak didasari oleh cikal bakal unit usaha sehingga kebanyakan kehadiran kepengurusan banyak yang stagnan bahkan mangkrak.
Menjawab sebuah tantangan kendala yang ada di tiap desa, pendamping desa Kecamatan Kuningan berinisiatif melakukan pembinaan pemberdayaan khususnya ghiroh bumdesa di tiap desa dalam sebuah agenda ngopi bareng diskusi tentang pengembangan potensi aset desa.
Acara diskusi dikemas santai di ruangan kepala desa dalam sebuah tema “ngopi” (NGOBROL PROGRAM INOVASI) yang merupakan agenda terobosan pendamping desa Kec. Kuningan untuk menggali potensi-potensi desa yang ada di kec. Kuningan.
“Kegiatan ini akan terus dilaksanakan di desa-desa se Kec. Kuningan,” ujar Asep Gani selaku pendamping lokal desa kepada awak media, Kamis (1/10/2020).
Acara yang digagas oleh Pendamping Desa Firman dan pendamping lokal desa Asep Gani dan Andriansyah dengan menghadirkan dari unsur pemerintahan desa hadir Kepala Desa Karangtawang Jaja Suharja, Ketua BPD Dodo Moh. Darda, M.Pd, Ketua Bumdesa Budi, Sekdes Oleh Solehudin, kasi kesejahteraan, dengan narasumber hadir Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA PED) Aan Darmawan.
Aan Darmawan selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa dan spesialis bumdes menyampaikan bahwa se-Kabupaten Kuningan yang sudah terbentuk kepengurusan sebanyak 250 bumdesa dan yang sudah teregistrasi sebanyak 182.
“Sedangkan yang sudah terverifikasi baru 80 bumdesa. Upaya bumdesa harus diregistrasi adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan berbagai bantuan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Dari yang sudah terbentuk itu hanya sebagian persen saja yang aktif,” ungkapnya.
Aan mengajak seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan desa untuk bersama-sama memajukan perekonomian desa. Terlebih di masa pandemi ini ia menghimbau agar setiap desa perlu mengembangkan potensi desanya, baik dalam bidang pertanian, wisata, perdagangan dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di desa khususnya desa karangtawang sendiri.
Kepala Desa Karangtawang Jaja Suharja yang dilantik 28 Desember 2019 mengungkapkan bahwa untuk Karangtawang sendiri memiliki banyak potensi dibanding desa-desa yang ada di Kecamatan Kuningan.
“Desa Karangtawang memiliki aset seperti luas wilayah 1,37Ha, jumlah penduduk 4300 orang, 1128KK, luas tanah aset desa 13,692Ha, titi sara 0.931Ha, luas garapan pertanian 90Ha,” sebutnya.
Sedangkan untuk potensi aset bumdesa sudah berjalan unit-unit usaha seperti pasar desa dengan berdirinya pertokoan yang berada di pinggir jalan raya, bangunan sampah bantuan dari kotaku dan bantuan motor bak roda 3 unit, pengelolaan air bersih / IPAL 4 unit bantuan dari Kotaku.
Dari semua potensi aset tersebut, terangnya, belum dikelola maksimal oleh kehadiran Bumdesa Berkah Jaya Karangtawang. Karena potensi tersebut sebagai nadi-nadi ekonomi untuk menggerakan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.
“Sehingga perlu kiranya ada pembenahan dan revitalisasi kepengurusan bumdesa yang akan berakhir pada bulan sekarang tepatnya tanggal 27 Oktober 2020,” ucapnya.
Aset sarana dan prasarana yang menunjang perekonomi yang ada di Karangtawang selain anggaran dari Dana Desa juga atas bantuan dari pemerintah pusat yaitu dari program PNPM Kotaku. Kebetulan Jaja Suharja yang menjabat kepala desa pernah menjadi ketua BKM (Badan keswadayaan masyarakat) Kotaku dari tahun 2009-2019, juga menjadi ketua kelompok perikanan Mina Hegar Cinongnong.
Dengan kehadiran pendamping desa/Lokal Desa dan kedatangan tenaga ahli dari kabupaten mendapat pencerahan dan solusi untuk mendorong upaya pengembangan bumdesa.
“Sehingga cita-cita visi misi saya bisa seiring sejalan salah satunya upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, saya optimis dan mendukung 100% mendukung program-program bumdesa kedepan dan siap menganggarkan anggaran dana desanya untuk kemajuan bumdesa,” tekad Jaja.
Selanjutnya di Karangtawang sendiri berdirinya bumdesa sejak tahun 2018 yang diketuai oleh Budi yang berakhir bulan sekarang per tanggal 27 oktober 2020. Budi menyadari bahwa kepemimpinannya dirasa belum optimal.
Adapun programnya lebih ke pemanfaatan sektor pertanian yang sangat potensial yang didukung oleh peran kiprahnya dibidang pertanian sudah berpengalaman, dengan fokus ke satu sektor pertanian saja. Sehingga unit unit usaha yang sudah berjalan belum disentuhnya.
Hal itu senada dengan dari ketua BPD bahwa Budi merupakan sosok pekerja keras khususnya dibidang pertanian. Sosok Budi, menurutnya lebih ke teknis dari pada manajerial.
Budi selaku ketua bumdesa mengamini dan menyadari hal itu dan mengucapkan permohonan maaf dan terimakasih atas perhatiannya selama ini belum optimal dalam hal manajerial dan kedepan akan menyerahkan kepengurusannya di acara pembentukan kepengurusan baru nanti.
“Saya akan fokus di unit usaha pertanian yang cukup butuh perhatian dikarenakan luas pertanian yang ada di Desa Karangtawang sangat luas yaitu 90 Ha,” ungkap budi.
Aan Darmawan mengungkapkan dengan kondisi yang sekarang memaklumi dan menyadari dengan berbagai kondisi. Harapan kedepan desa tersebut harus merevitalisasi kepengurusan baru dari mulai pengurus inti, pengawas dan penasehat dan pembenahan administrasi AD ART, perdes dan perkades juga harus di tata.
Pendamping desa dan TA akan mengawal dan pembinaan kedepan sampai terbentuknya kepengurusan dan akan membantu proses pembentukan kepanitian pemilihan, sampai materi selksi seperti tes tertulis, tes komputer dan tes wawancara akan disiapkan oleh TA kabupaten.
Kades Jaja berjanji, pemerintahan desa akan mendukung dan mensuport kegiatan peningkatan tarap ekonomi masyarakat melalui bumdes, dan harapan bumdes yang akan datang senantiasa selalu koordinasi dan komunikasi dengan berbagai elemen stakeholder yang ada terutama dengan pemerintah desa supaya arah dan tujuan bisa optimal. (deden/rl)