BK DPRD Lelet, PMII Ingatkan Seabrek Persoalan Kabupaten Kuningan

KUNINGAN (MASS) – Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya menilai bahwa kinerja BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan tidak serius mengatasi permasalahan di lembaganya sendiri. Ia bahkan bertanya-tanya ada apa sebenarnya yang terjadi. Sementara, kata Dhika, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan serius  di Kabupaten Kuningan.

“Dari awal kasus ini diproses oleh BK kan belum ada kejelasan hasilnya seperti apa, saya kira BK tidak serius mengatasi nya, ada apa? Atau mungkin ada hal-hal kongkalikong yang terjadi di dalamnya. Bagaimana mengatasi persoalan yang terjadi di Kuningan kalo hari ini di internal dewan nya saja tidak selesai,” kata Dhika.

Dhika menyinggung kinerja DPRD Kuningan soal isu perselingkuhan yang menyeret salah satu oknum anggotanya. Ia kecewa, sebab kata Dhika, saat ini masih banyak yang harus diselesaikan di kota tercinta ini.

“Saya sangat merasa kecewa melihat hari ini yang sudah jelas secara etika dan moral tidak dibenarkan saja tidak cepat diproses oleh BK. Belum lagi persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten kuningan ini, mulai dari gagal bayar, miskin ekstrim, pengangguran, bantuan yang tidak tepat sasaran dan masih banyak persoalan yang ada seperti kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

Dhika kemudian membedah serta merinci seabreg persoalan yang ada di Kabupaten Kuningan. Mulai dari bidang kesehatan, sampai bidang sosial.

1. Kesehatan

• Per Maret 2024 HIV diangka 1130
• Banyaknya ODGJ di Kabupaten Kuningan
• Angka DBD yang terus meningkat tiap tahunnya
• Angka TBC yang tinggi
• Masih banyak anak yang mengalami stunting per maret 2024 6.115

2. Pendidikan

• Banyaknya kasus perundungan, tawuran yang terjadi pada anak anak sekolah
• Pada Oktober 2024 adanya dugaan perbuatan asusila/ perselingkuhan oknum ibu guru bersuami resmi.
• Kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren
• Infrastruktur yang belum merata, banyak anak sekolah yang harus menempuh jarak yang jauh dari rumah dengan berjalan kaki.
• Banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi, angka rata rata lulus sekolah belum mencapai di angka 8
• Deklarasi kabupaten pendidikan yang sampai hari ini belum jelas alur dan desain nya seperti apa, apakah indikator nya mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau tidak?

3. Sosial

• Banyak distribusi bansos yang tidak sesuai / tidak tepat sasaran
• Temuan dugaan penyalahgunaan DTKS, banyak masyarakat yang secara ekonomi mampu terdaftar di DTKS
• Miskin ekstrim yang sampai saat ini belum selesai.

Dengan melihat beberapa persoalan ini, tegas Dhika, seharusnya dewan tidak bisa bersantai-santai saja. Ia juga berharap persoalan persoalan ini harus cepat ditangani jangan sampai bersantai santai saja dengan fasilitas yang luar biasa tapi tidak ada progres yang di lakukan.

“Kami harap anggota dewan fokus menyelesaikan permasalah Kuningan yang menjadi keresahan masyarakat Kuningan, jangan hanya menikmati fasilitas segudang kemewahan hanya untuk pribadi atau kelompoknya saja,” tegasnya.