Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Bangkit, FBA Bedah Anggaran Covid-19

KUNINGAN (MASS) – Sebagai bentuk partisipasi agar Kuningan betul-betul Maju, sekelompok anak muda mulai memelototi APBD. Dalam sebuah ruang diskusi publik bernama FBA (Forum Bedah APBD), mereka membahas angka-angka yang dapat menentukan maju mundurnya masyarakat Kabupaten Kuningan.

“Kita akan rutinkan lagi diskusi yang langsung membahas anggaran. APBD itu kami anggap sebagai jantungnya pembangunan daerah. Karena sekarang APBD banyak direfocussing untuk penanganan wabah, maka sekarang kita mulai membedah Anggaran Covid-19,” ujar Alvian Vonso, salah satu dari peserta FBA, Sabtu (27/6/2020).

Ia mendengar, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan wabah Corona di Kuningan mencapai Rp77 miliar. Mulanya Vonso merasa heran dengan pembelian rumah sakit khusus yang nilainya begitu besar. Belakangan dirinya tambah heran karena di tiap rumah sakit pemerintah pun terdapat alokasi dana yang besar untuk tujuan yang sama.

“Kalau sudah ada rumah sakit khusus, kenapa mesti ada rumah sakit yang tidak khusus, padahal pasiennya khusus. Mubazir dong, ini patut dikritisi,” tandasnya disambut teman-temannya yang malam itu sedang berdiskusi santai namun serius.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Peserta FBA lainnya, Diding Zaenudin, menyoal bantuan sosial yang dinilainya semrawut. Pada saat kebijakan pencegahan tengah digalakkan, justru pemerintah masih disibukkan dengan pendataan. Alhasil, warga mulai berteriak kehabisan cadangan pangan karena bantuan dari pemerintah tak kunjung datang.

“Masyarakat disuruh diam di rumah. Tak mencari nafkah. Mereka sudah sadar, memaksakan diri mengikuti imbauan pemerintah, karena ingin wabah segera berakhir. Ada istilah lockdown, KWP maupun PSBB. Tapi bantuan logistic telat datang. Daripada mati kelaparan, ya keluar rumah lagi dong,” ketusnya.

Saat bantuan provinsi yang awal datang, justru malah menimbulkan konflik. Menurutnya, banyak keluhan dari masyarakat, bansos tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan banyak diantaranya orang yang sudah meninggal justru masuk data penerima. Data terbaru dari bawah, kelihatannya tidak dipakai rujukan.

“Sudah mah mendatanya lama, salah lagi. Kuotanya juga sedikit. Jadinya kan konflik, menimbulkan kecemburuan. Meski ada bansos dari pemda, dari desa, dari kemsos, tetap saja datanya tumpang tindih, dan tidak berbarengan. Kasihan pak RT, pak lurah,” kata Diding.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kaitan dengan bansos dari pemda berupa sembako senilai Rp200 ribu, peserta FBA lainnya, Aban Nusya’ban mendengar pula rumor adanya salah seorang anggota dewan yang menjadi pemenang proyek sembako.

“Nanti topik ini kita bahas secara khusus, sambil cari data lengkap. Karena anggaran untuk sembako ini besar juga ternyata, Rp14 miliar,” seru Aban.

Yang terlihat diskusi FBA malam itu diantaranya, Alvian Rolis Nugraha S.Pd (Demisioner Bidang Hikmah IMM), Diding zaenudin S.Pd (Demisioner ketua cabang PMII), Aban Nursya’ban Ali Al-fajar (Mantan Wapres Unisa/Sekertaris PC IMM), Arief Adriansyah (Demisioner Ketum DPK GMNI Unisa) dan Heru Saepudin (Demisioner Ketua PK IMM Unisa).

“Sekarang beberapa orang dulu. Insya Allah kalau tujuannya positif peserta diskusi terus bertambah. Karena FBA ini inklusif, siapapun boleh ikutan, mau yang muda maupun tua. Mau pejabat maupun rakyat jelata. Besar itu berawal dari kecil dulu bro,” tegas Arief diangguki Heru. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala BPKAD Kuningan Dr A Taufik Rahman menerangkan, anggaran Covid-19 yang besaran Rp72 miliar merupakan anggaran paling kecil dibanding dengan daerah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Refocusing anggaran yang telah dilakukan Pemkab Kuningan rupanya belum diketahui secara luas oleh masyarakatnya. Ini terbukti dari survei yang dilakukan Kuningan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Momentum penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Kab. Kuningan melalui Sidang Paripurna yang akan diselenggarakan Senin 30 September 2019, diharapkan menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat paripurna penetapan APBD perubahan 2019 Rabu (21/8/2019), DPRD Kuningan mengeluarkan kritikan pedas. Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun...

Government

KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sejak dideklarasikan 13 September 2018, Forum Bedah APBD (FBA) Kuningan mulai unjuk gigi. Pada Kamis (29/11/2018) lalu, forum tersebut menggelar diskusi perdana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disematkan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan 2017, jadi pembahasan fraksi dewan dalam pandangan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran Gerakan Satu Kuningan (Gasak) soal kucuran dana APBD yang menguntungkan calon petahana dijawab oleh Plt Bupati Dede Sembada. “Kan bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam suasana tenang, Plt Bupati Dede Sembada mau menjelaskan soal hutang BPJS yang mencapai sekitar Rp89 milyar. Kepada kuninganmass.com di rumdinnya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar, menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Ketua LSM Kampak, Fri Maladi misalnya, dia masih merasa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain menyesalkan raihan MTQ yang hanya peringkat ke 16, Ketua Komisi IV DPRD H Ujang Kosasih MSi pun menyayangkan adanya qori...

Advertisement