KUNINGAN (MASS) –Sejumlah fraksi di DPRD Kuningan mempertanyakan keberadaan Rumah Sakit Covid yang berlokasi di Jalan Ciharendong. RS yang dulu bernama RS Citra Ibu (RSCI) tersebut sudah cukup lama tidak difungsikan padahal dibeli dengan menggunakan anggaran besar. Namun akhirnya dalam beberapa hari ini mulai difungsikan kembali.
Fraksi Partai Demokrat (PD) misalnya, fraksi ini menyoroti secara umum mengenai realisasi belanja tak terduga sebesar 52,9 miliar rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 1,8 miliar rupiah lebih, maka selisihnya sangat jauh.
“Seperti kita tahu pemda mengalokasikannya, disamping untuk keperluan penanganan bencana alam dan bencana social, digunakan juga untuk penanganan pandemic,” ujar Rany Febriani, jubir dari F-PD saat paripurna pandangan umum fraksi, Rabu (16/6/2021) lalu.
Pada realiasi belanja kegiatan penanganan pandemic, bidang jarring pengaman social sebesar 14,9 miliar. Kemudian pada bidang kesehatan sebesar 31,2 miliar lebih yang didalamnya termasuk pengadaan rumah sakit darurat covid (RSCI) sebesar 7,5 miliar.
“Dari hasil pemeriksaan BPK, ada 7761 KRTS (keluarga rumah tangga sasaran) atau setara 11% dari total KRTS yang datanya kurang valid disebabkan karena tidak dilengkapi NIK, NIK tidak valid, penerima ganda dan telah terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya, kiranya dijelaskan secara gambling,” pintanya.
Dalam penanganan covid bidang kesehatan hasil audit BPK telah terjadi pemborosan anggaran sebesar 500 juta lebih disebabkan karena OPD tidak optimal dalam membina pelaksanaan kegiatan dan tidak cermat terkait pengadaan penanganan pandemic dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
“Mohon kiranya dalam setiap pelaksanaan lebih ditingkatkan serta langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemda agar hal-hal seperti itu tidak terulang kembali,” kata jubir fraksi yang diketuai Drs H Toto Hartono tersebut.
Sementara itu, Fraksi PKB mengawali ungkapannya dengan mengapresiasi pemda dalam penanganan covid. Termasuk apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang telah bekerja keras hingga banyak yang terpapar serta jatuh sakit.
“Selanjutnya kami menyuport dan meminta pemda untuk memaksimalkan RS darurat (RSCI) sebagai rumah sakit covid,” pinta fraksi dengan jubir Hj Neneng Hermawati itu.
Agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, F-PKB meminta penjelasan bupati tentang besaran anggaran pengadaan RSCI dengan seluruh sarana dan prasarananya.
Persoalkan Toko Modern
Sedangkan Fraksi Gerindra dengan jubir Deki Zaenal Mutaqin, membaca PU dengan nada sedih. Banyak persoalan yang disorot oleh fraksi tersebut diantaranya menyangkut keberadaan toko modern.
“Kami mendesak pemda untuk meninjau kembali dan mengevaluasi serta membatasi kaitan dengan merebaknya toko modern Indomaret dan Alfamart. Memberhentikan ijin yang sedang dalam proses untuk membangun toko modern baru, serta mengevaluasi untuk tidak melanjutkan ijin toko modern yang sudah berjalan,” pinta Deki.
Alasannya, F-Gerindra menganggap kehadiran toko modern memberikan efek tidak baik terhadap ekonomi kerakyatan.
Disamping itu, pengadaan alat multimedia dan meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menurutnya belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu F-Gerindra memandang perlunya perencanaan matang yang melibatkan DPRD dan penerima manfaat.
“Hal ini untuk meminimalisir pemubadziran anggaran dan kegiatan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran,” kata Deki. (deden)
Pingback: Banyak Warga Kuningan Depresi, Jadi Sorotan Fraksi Ini – Kuningan Mass